Kepala BPSDM Hukum Gelar Coffee Morning Bersama BSK Hukum
• Kepala BPSDM Hukum didampingi para Pimpinan Tinggi Pratama melaksanakan kegiatan coffee morning bersama Kepala BSK Hukum beserta jajaran dalam suasana yang hangat namun sarat dengan pembahasan strategis. Pertemuan ini mencerminkan kepemimpinan yang kuat dan visioner dalam mengorkestrasi sinergi antarunit eselon I, guna memastikan arah kebijakan pengembangan sumber daya manusia hukum selaras dengan agenda besar pembangunan hukum nasional. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPSDM Hukum menegaskan peran sentral sebagai penggerak utama dalam mencetak aparatur hukum yang profesional, adaptif, dan berintegritas tinggi melalui pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi yang berkelanjutan;
• Dalam kegiatan tersebut, pembahasan difokuskan pada penyelarasan kebijakan strategis, penguatan kualitas dan relevansi program pelatihan, serta integrasi pendekatan berbasis kompetensi yang mampu menjawab dinamika hukum yang semakin kompleks. Secara khusus, turut dibahas isu strategis terkait keterbatasan jumlah Jabatan Fungsional Widyaiswara di lingkungan BPSDM Hukum, yang berdampak pada optimalisasi penyelenggaraan pelatihan. Untuk itu, didorong penguatan kerja sama dengan BSK Hukum dalam pemanfaatan tenaga ahli, serta dukungan substansi kebijakan sebagai bagian dari solusi kolaboratif. Selain itu, dibahas pula optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pembelajaran, penguatan kurikulum berbasis kebutuhan organisasi, serta sinkronisasi antara fungsi perumusan kebijakan di BSK Hukum dengan implementasi pengembangan SDM di BPSDM Hukum. Tidak kalah penting, pertemuan ini juga menyoroti kesiapan BPSDM Hukum dalam menghadapi desk evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBBM yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, termasuk pemenuhan data dukung, penguatan area of improvement (AoI), serta konsolidasi internal untuk memastikan hasil yang optimal;
• Sebagai hasil dari pertemuan tersebut, diperoleh sejumlah langkah yang bersifat konkret dan berkelanjutan, antara lain penguatan kolaborasi lintas unit dalam penyusunan program prioritas, optimalisasi pemenuhan kebutuhan Widyaiswara melalui skema kerja sama dan pengembangan kapasitas internal, serta persiapan desk evaluasi WBBM secara terstruktur dan terukur. Selain itu, integrasi data pengembangan SDM sebagai dasar pengambilan kebijakan, serta komitmen bersama untuk mendorong inovasi pembelajaran yang responsif terhadap tantangan global. Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa kesepakatan ini akan segera ditindaklanjuti melalui langkah implementatif yang konkret, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kinerja organisasi yang unggul, profesional, dan berdaya saing tinggi, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang hukum secara nasional.
Kepala BPSDM Hukum melaksanakan pemantauan menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat, Pusbanglat Tekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, Poltekpin, serta Balai Pelatihan Hukum
• Kepala BPSDM Hukum melaksanakan pemantauan menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat, Pusbanglat Tekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, Poltekpin, serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengendalian, koordinasi, dan evaluasi strategis guna memastikan seluruh program berjalan efektif, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan organisasi. Kepala BPSDM Hukum menegaskan pentingnya disiplin kinerja, ketertiban administrasi, serta optimalisasi sarana dan prasarana sebagai fondasi utama dalam mendukung pencapaian target kinerja;
• Pada aspek Sekretariat, pemantauan difokuskan pada pengelolaan keuangan dan administrasi kepegawaian yang meliputi verifikasi pertanggungjawaban anggaran, pemutakhiran data gaji melalui aplikasi, penyusunan usulan pemanfaatan anggaran PNBP, hingga penguatan sistem pengendalian intern melalui pemenuhan data dukung SPIP dan simulasi desk evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBBM. Sementara itu, pada unit teknis seperti Pusbanglat Tekpim dan Pusbanglat Fungsional, perhatian diarahkan pada pelaksanaan pelatihan, ujian kompetensi, pembelajaran jarak jauh, serta penguatan kerja sama strategis dengan perguruan tinggi. Pada Puspenkom, pemantauan mencakup pelaksanaan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural, termasuk koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, pada Poltekpin dilakukan pemantauan terhadap peningkatan kapasitas tenaga pengajar melalui pelatihan PEKERTI serta penguatan kerja sama akademik, sedangkan pada Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum) Batam, Semarang, dan Bitung difokuskan pada kegiatan pembinaan, evaluasi keterbukaan informasi publik, monitoring administrasi perkantoran, serta kesiapan pelaksanaan program pelatihan di wilayah;
• Adapun hasil dari kegiatan pemantauan ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi di seluruh unit kerja berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Sejumlah langkah perbaikan dan penguatan juga diidentifikasi, antara lain peningkatan integrasi data dan pelaporan, percepatan penyelesaian administrasi, serta optimalisasi pelaksanaan pelatihan berbasis kebutuhan organisasi. Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa hasil pemantauan ini akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan lanjutan, sekaligus memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.