Olahraga Bersama Di Lingkungan BPSDM Hukum : Upaya Pembinaan Fisik Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
• Kepala BPSDM Hukum melaksanakan kegiatan olahraga bersama di lingkungan BPSDM Hukum sebagai bagian dari upaya pembinaan fisik bagi seluruh pegawai, sejalan dengan tugas dan fungsi BPSDM Hukum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum. Kegiatan diawali dengan jalan sehat yang diikuti secara antusias oleh jajaran pimpinan dan pegawai, menciptakan suasana kebersamaan yang penuh semangat. Selain menjaga kebugaran tubuh, kegiatan ini juga menjadi sarana strategis untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergi antarunit kerja dalam mendukung pelaksanaan pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi aparatur;
• Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan Senam Pagi Bersama yang dipandu oleh instruktur profesional guna meningkatkan kesehatan jasmani dan kesiapan mental pegawai. Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa pembinaan fisik merupakan bagian integral dari pengembangan kompetensi aparatur, sebagaimana tugas BPSDM Hukum dalam menyelenggarakan pelatihan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas intelektual, tetapi juga ketahanan fisik dan kedisiplinan. Melalui kegiatan ini, pegawai diharapkan memiliki stamina yang prima, semangat kerja yang tinggi, serta kesiapan dalam menghadapi berbagai agenda strategis organisasi, termasuk pelaksanaan program prioritas dan evaluasi kinerja;
• Hasil dari kegiatan olahraga bersama ini menunjukkan meningkatnya semangat kebersamaan, kedisiplinan, serta kesadaran pegawai akan pentingnya pola hidup sehat. Selain itu, tercipta suasana kerja yang lebih harmonis dan produktif, yang berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Hukum secara keseluruhan. Dengan kondisi fisik dan mental yang lebih baik, pegawai diharapkan mampu memberikan kinerja optimal dalam mendukung pencapaian target organisasi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
Kepala BPSDM Hukum Melaksanakan Pemantauan Terhadap Agenda Tim Penilai Internal (TPI) Dalam Rangka Verifikasi Lapangan Dan Verifikasi Data Dukung Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan BPSDM Hukum
• Kepala BPSDM Hukum melaksanakan pemantauan terhadap agenda Tim Penilai Internal (TPI) dalam rangka verifikasi lapangan dan verifikasi data dukung di lingkungan BPSDM Hukum. Pemantauan dilakukan melalui laporan dan koordinasi intensif dengan para Pimpinan Tinggi Pratama serta ketua kelompok kerja (pokja), sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas (ZI). Kepala BPSDM Hukum memastikan bahwa seluruh tahapan verifikasi berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan;
• Dalam proses tersebut, Kepala BPSDM Hukum secara aktif memberikan masukan dan saran strategis kepada para Pimpinan Tinggi Pratama dan ketua pokja guna memastikan kualitas data dukung yang disampaikan benar-benar akurat, relevan, dan mencerminkan kondisi riil di lapangan. Penekanan diberikan pada pentingnya konsistensi antara dokumen eviden dengan implementasi program kerja, serta penguatan koordinasi antarunit kerja agar proses verifikasi dapat berjalan optimal. Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya pengendalian manajerial dalam menjaga mutu pelaksanaan pembangunan ZI;
• Melalui pemantauan ini, terlihat adanya peningkatan kesiapan dari masing-masing pokja dalam menghadapi verifikasi, baik dari sisi kelengkapan data maupun pemahaman terhadap substansi penilaian. Komunikasi yang terbangun antara pimpinan dan pelaksana teknis juga semakin efektif, sehingga setiap kendala dapat segera direspons dengan solusi yang tepat. Dengan demikian, Kepala BPSDM Hukum memberikan dampak signifikan dalam mengarahkan dan memastikan keberhasilan pelaksanaan agenda verifikasi tersebut.
Kepala BPSDM Hukum Ikuti Kelas ToF Wakil Menteri Hukum : Perkuat Pemahaman KUHP dan KUHAP Nasional
• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, mengikuti kegiatan kelas Training of Facilitators (ToF) implementasi KUHP dan KUHAP yang menghadirkan narasumber Wakil Menteri Hukum di Guest House BPSDM Hukum. Kegiatan diawali dengan sesi interaktif, di mana Wakil Menteri Hukum memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan terkait substansi maupun implementasi KUHP dan KUHAP. Berbagai pertanyaan yang muncul kemudian dijawab secara komprehensif oleh Wakil Menteri Hukum, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual bagi para peserta pelatihan;
• Kehadiran Kepala BPSDM Hukum dalam kelas tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi BPSDM Hukum dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi SDM di bidang hukum, khususnya dalam mempersiapkan aparatur yang siap menghadapi implementasi regulasi baru. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa kegiatan ToF memiliki fungsi strategis dalam mencetak tenaga pengajar yang tidak hanya menguasai materi, tetapi juga mampu mentransformasikan pengetahuan secara efektif. Hal ini penting agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal dan menghasilkan pemahaman yang utuh, baik dari aspek normatif maupun implementatif;
• Melalui kegiatan ini, diharapkan tercapai hasil berupa peningkatan kapasitas SDM hukum yang unggul, adaptif, dan berintegritas. Para peserta diharapkan mampu menjadi trainer yang profesional serta menjadi agen perubahan dalam menyebarluaskan pemahaman terkait KUHP dan KUHAP di berbagai instansi. Dengan demikian, BPSDM Hukum terus berperan aktif dalam mendukung reformasi hukum nasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia yang mampu memberikan dampak nyata bagi sistem hukum di Indonesia.
Kepala BPSDM Hukum Pimpin Simulasi Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Tahun 2026
• Kepala BPSDM Hukum selaku Pengarah Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum Tahun 2026 memimpin langsung pelaksanaan simulasi Desk Evaluasi sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan organisasi. Simulasi ini dirancang untuk menguji kesiapan Tim ZI dalam menyampaikan paparan, menjelaskan data dukung, serta menjawab pertanyaan evaluator secara sistematis dan meyakinkan. Dalam arahannya, Kepala BPSDM Hukum menekankan bahwa simulasi bukan sekadar latihan, tetapi menjadi tolok ukur sejauh mana implementasi pembangunan Zona Integritas telah berjalan secara nyata di lingkungan BPSDM Hukum;
• Dalam pelaksanaan simulasi, Kepala BPSDM Hukum memberikan evaluasi menyeluruh terhadap performa masing-masing tim area perubahan, mulai dari kualitas substansi materi, kesesuaian eviden, hingga teknik komunikasi saat penyampaian paparan. Penekanan diberikan pada pentingnya konsistensi antara dokumen dengan implementasi di lapangan, serta kemampuan tim dalam menyampaikan narasi yang utuh, terstruktur, dan berbasis data. Selain itu, Kepala BPSDM Hukum juga mendorong penguatan koordinasi antar tim agar setiap indikator penilaian dapat dipenuhi secara komprehensif tanpa adanya kekosongan maupun tumpang tindih informasi;
• Hasil dari kegiatan simulasi ini menunjukkan adanya peningkatan kesiapan Tim ZI dalam menghadapi desk evaluasi yang sesungguhnya. Berbagai catatan dan masukan yang diberikan oleh Kepala BPSDM Hukum menjadi bahan perbaikan untuk penyempurnaan paparan dan kelengkapan data dukung. Dengan pelaksanaan simulasi yang optimal, diharapkan seluruh jajaran BPSDM Hukum semakin percaya diri, solid, dan siap dalam meraih predikat WBBM, sebagai wujud nyata komitmen terhadap birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.