1. Kepala BPSDM Hukum Mengikuti Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum mengikuti Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Wakil Menteri Hukum, jajaran Pimpinan Tinggi Madya, dan Sekretaris Unit Eselon I Kementerian Hukum di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI. Rapat membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 Kementerian Hukum, sekaligus menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, efektivitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil;
- Dalam pembahasan, Komisi XIII DPR RI memberikan berbagai masukan strategis, antara lain mengenai optimalisasi penyerapan anggaran, percepatan penyelesaian pengelolaan aset pascarestrukturisasi kementerian, penguatan layanan bantuan hukum, percepatan penyusunan regulasi turunan Undang-Undang KUHP, hingga peningkatan kualitas pelayanan kewarganegaraan dan layanan hukum kepada masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Hukum menegaskan komitmennya untuk menerapkan prinsip better spending melalui efisiensi yang tetap menjaga kualitas layanan publik, memperkuat digitalisasi pelayanan, meningkatkan pengawasan internal, serta memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat;
- Melalui keikutsertaan dalam rapat kerja ini, Kepala BPSDM Hukum menegaskan dukungan BPSDM Hukum terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi. Hasil pembahasan rapat menjadi salah satu pijakan penting dalam mendukung pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hukum agar mampu menjawab tuntutan reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat implementasi kebijakan hukum yang profesional, adaptif, dan berintegritas.
2. Kepala BPSDM Hukum Melakukan Pemantauan Kegiatan Sekretariat, Pusbanglat Tekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, Poltekpin dan Bapelkum Batam, Semarang, dan Bitung
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan (Pusbanglat Tekpim), Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional (Pusbanglat Fungsional), Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom), Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung. Pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh program, layanan administrasi, dan kegiatan pengembangan kompetensi berjalan sesuai rencana, sekaligus memperkuat koordinasi dan efektivitas pelaksanaan tugas di setiap unit kerja. Di lingkungan Sekretariat, kegiatan difokuskan pada penguatan tata kelola organisasi melalui pengelolaan keuangan, penyusunan dokumen perencanaan dan manajemen risiko, pemenuhan data dukung akreditasi, tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan Zona Integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi;
- Pada bidang pengembangan kompetensi, Kepala BPSDM Hukum memastikan berbagai program pelatihan tetap berjalan optimal. Pusbanglat Tekpim melaksanakan pembelajaran klasikal Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP dan KUHAP Angkatan XVI dan XVII, pembelajaran jarak jauh Program Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator, serta implementasi aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Sementara itu, Pusbanglat Fungsional menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda Angkatan IV, mempersiapkan pelatihan berbasis PNBP, memperkuat kerja sama kelembagaan, dan menyusun tata kelola sistem penilaian pelatihan. Di sisi lain, Puspenkom melaksanakan pra-penilaian kompetensi perpindahan instansi, koordinasi penilaian kompetensi jabatan fungsional, serta penyusunan dokumen manajemen risiko guna mendukung sistem pengembangan kompetensi yang profesional dan akuntabel;
- Pemantauan juga mencakup Poltekpin serta Balai Pelatihan Hukum di Batam, Semarang, dan Bitung sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BPSDM Hukum. Poltekpin melaksanakan penguatan administrasi perkantoran dan koordinasi penyelarasan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sementara Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung berfokus pada monitoring administrasi, peningkatan literasi keuangan, serta pembinaan pelayanan publik. Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa sinergi, kedisiplinan, dan penguatan tata kelola di seluruh unit kerja menjadi fondasi penting dalam mewujudkan BPSDM Hukum sebagai institusi pengembangan kompetensi yang adaptif, profesional, dan mampu mendukung transformasi Kementerian Hukum melalui pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada hasil.