1. Kepala BPSDM Hukum Memimpin Rapat dengan Tim penyusun Buku Kampus Pengayoman Pancasila
• Kepala BPSDM Hukum memimpin rapat penting bersama Tim Penyusun Buku Kampus Pengayoman Pancasila di Ruang Rapat Kepala BPSDM Hukum. Dalam arahannya saat membuka rapat, beliau menegaskan bahwa substansi draf buku tersebut harus lebih menonjolkan penerapan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam perilaku kerja ASN sehari-hari, seperti disiplin, integritas, toleransi, dan gotong royong, yang dikaitkan langsung dengan kelima sila Pancasila. Untuk memperkuat muatan buku ini, Ibu Kepala meminta agar laporan internalisasi nilai-nilai Pancasila yang telah disusun oleh para pegawai dihimpun ke dalam satu bundel untuk dimanfaatkan sebagai bahan pendukung dan referensi utama;
• Rapat tersebut juga menekankan pentingnya penyempurnaan struktur pembahasan dan strategi internalisasi di dalam buku. Bab III diarahkan agar fokus pada strategi penguatan budaya organisasi secara spesifik termasuk keteladanan pimpinan, pembagian zona, dan penggunaan pakaian adat bukan sekadar pembahasan budaya organisasi yang bersifat umum. Selain itu, strategi ini harus diintegrasikan dengan program sertifikasi Maheswara, penyelenggaraan Pelatihan Pancasila, ekosistem Corporate University (CorpU) , serta menunjukkan korelasi kuat dengan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM. Aspek legalitas pun turut diperkuat dengan instruksi untuk memasukkan Keputusan Menteri mengenai penamaan Kampus Pengayoman Pancasila serta penyusunan SK Kepala BPSDM Hukum sebagai dasar pengumandangan Pancasila dan lagu Indonesia Raya setiap pukul 10.00 WIB;
• Dari sisi penyajian dan target waktu, Ibu Kepala BPSDM Hukum menginstruksikan agar konsep buku ini dikemas dalam gaya populer yang menarik dan adaptif terhadap era digital agar mudah dipahami masyarakat luas, bukan hanya internal Kementerian Hukum. Desain visual dan sampul buku harus direvisi agar lebih kekinian dan tidak kaku, dengan tetap menonjolkan identitas ASN, simbol Garuda, keberagaman, serta nuansa kebangsaan. Mengingat pentingnya buku ini sebagai inovasi unggulan, seluruh tim diminta mempercepat proses penyelesaian draf agar buku ini siap digunakan sebagai data dukung penilaian Tim Penilai Nasional (TPN) yang dijadwalkan pada bulan September 2026.
2. Kepala BPSDM Hukum Memimpin Rapat dengan Tim Corporate University (CorpU) dan Tim Learning Management System (LMS)
• Kepala BPSDM Hukum, Ibu Gusti Ayu Putu Suwardani, memimpin rapat strategis bersama Tim Corporate University (CorpU) dan Tim Learning Management System (LMS) di Ruang Rapat Kepala BPSDM Hukum. Rapat ini berfokus pada evaluasi proses pengembangan kompetensi pegawai dan penguatan tata kelola pembelajaran berbasis teknologi. Dalam kesempatan tersebut, dilaporkan perkembangan positif implementasi CorpU periode April–Juli yang berhasil mencapai nilai Indeks Maturitas ASN CorpU sebesar 93,75%, didukung oleh integrasi Masterplan CorpU 2026–2029, Human Capital Development Plan (HCDP), serta kurikulum baru lintas rumpun kompetensi;
• Sejalan dengan penguatan sistem pembelajaran digital, Tim LMS memaparkan berbagai progres pembaruan teknologi dan platform pembelajaran di lingkungan BPSDM Hukum. Pengembangan fitur pada website baru, aplikasi e-learning, MOOC, Community of Practice (CoP), dan e-Registrasi terus disempurnakan demi memberikan pengalaman pengguna yang lebih optimal. Selain itu, aplikasi BPSDM Mobile kini telah resmi tersedia di Google Playstore dan sedang dalam proses penyelesaian untuk versi iOS, lengkap dengan tampilan antarmuka yang lebih interaktif serta integrasi visual data publikasi berupa video dan majalah kinerja humas;
• Menanggapi laporan tersebut, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja luar biasa dari seluruh tim yang telah berhasil merealisasikan inovasi sesuai harapan. Ibu Kepala menginstruksikan agar capaian yang ada segera dikoordinasikan lebih lanjut dengan Biro SDM dan Menteri Hukum guna penguatan regulasi di tingkat kementerian. Terakhir, beliau memberikan arahan strategis agar sertifikat pelatihan dapat langsung terintegrasi secara inline dengan SIMPEG untuk mempermudah administrasi pegawai, serta mendorong penggabungan seluruh layanan digital ini ke dalam satu ekosistem SuperApps BPSDM Hukum yang berkelanjutan.
3. Kepala BPSDM Hukum Melakukan Pemantauan Kegiatan Sekretariat, Pusbanglat Tekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, Poltekpin dan Bapelkum Batam, Semarang, dan Bitung
• Kepala BPSDM Hukum Melakukan Pemantauan Kegiatan Sekretariat, Pusbanglat Tekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, Poltekpin dan Bapelkum Batam, Semarang, dan Bitung. Di Sekretariat, fokus pemantauan meliputi pengelolaan keuangan seperti penginputan pajak pada aplikasi Coretax, verifikasi SPM, revisi POK, serta penyusunan LKJIP Semester I TA 2026. Selain itu, pemantauan diarahkan pada administrasi kepegawaian, tindak lanjut hukdis, persiapan Fun Walk Hari Pengayoman ke-81, kontrol sarpras, serta rapat penyusunan bahan paparan Kepala Badan untuk TPN menuju WBBM. Sementara itu, Pusbanglat Tekpim fokus melaksanakan evaluasi akreditasi program pelatihan, rapat upacara tabur bunga, serta berbagai program diklat seperti Pembelajaran Klasikal ToF Implementasi KUHP & KUHAP Angkatan XVI dan XVII serta PJJ PKN Tk. II;
• Pemantauan dilanjutkan pada kinerja Pusbanglat Fungsional dan Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) demi memastikan standardisasi aparatur berjalan optimal. Pusbanglat Fungsional disibukkan dengan penyelarasan persepsi mentor untuk Analis Hukum Ahli Muda, koordinasi dengan BPKP untuk pelatihan Auditor Utama, persiapan e-registrasi Perancang PUU melalui mekanisme PNBP, serta pengumpulan data EPP. Di sisi lain, Puspenkom menyelenggarakan pembukaan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk pindah instansi, rapat hasil uji kompetensi kenaikan jenjang, pra-penilaian kompetensi bagi Ditjen AHU, pengembangan fitur aplikasi E-Registrasi, hingga menerima kunjungan dari PT Fiber Network Indonesia;
• Di tingkat satuan pendidikan dan balai daerah, pemantauan mencakup aktivitas Poltekpin serta tiga Balai Pelatihan Hukum (Bapelkum). Poltekpin melaksanakan administrasi perkantoran rutin, pembelajaran metode penelitian hukum, serta audiensi penyelarasan MoU dengan Ditjen AHU. Untuk wilayah regional, Bapelkum Batam berfokus pada monitoring administrasi perkantoran, sedangkan Bapelkum Semarang menghadiri pembukaan uji petik pembentukan JF bidang layanan AHU di Kanwil Jawa Tengah sekaligus menerima pengarahan dari Kepala Biro SDM. Terakhir, Bapelkum Bitung menyelesaikan administrasi internal kantor serta melakukan koordinasi dan konsultasi penting bersama Inspektur Wilayah I di Kanwil Hukum Sulawesi Utara.