Kegiatan Kepala BPSDM Hukum 26 Mei 2025

BPSDM Hukum Gelar Upacara Senin Pagi: Upacara Bendera Bukan Sekadar Formalitas, tapi Cermin Nasionalisme ASN

• BPSDM Hukum menggelar upacara bendera pada Senin, 26 Mei 2025. Upacara kali ini dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Eva Gantini, yang bertindak sebagai pembina upacara dihadiri oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPSDM Hukum, Direktur POLTEKPIN, Asesor SDM Aparatur Ahli Utama, Koordinator Widyaiswara, Para Pejabat Manajerial dan Non Manajerial di lingkungan BPSDM Hukum, Serta Taruna POLTEKPIN.

• Pada sambutannya, Eva Gantini menyampaikan perkembangan positif terkait serapan kinerja BPSDM Hukum berdasarkan data terkini, dari delapan unit utama di lingkungan Kemenkumham, BPSDM menempati peringkat ketiga dengan serapan anggaran sebesar 17,65 persen.

• Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut bukanlah alasan untuk berpuas diri. Serapan kinerja, menurutnya, tidak hanya sekadar angka. Kepala Pusat Penilaian Kompetensi menekankan bahwa pencapaian ini tidak mungkin diraih tanpa kolaborasi dan kerja sama dari seluruh jajaran di lingkungan BPSDM Hukum.

• Dalam bagian kedua sambutannya, Eva Gantini menyoroti pentingnya pelaksanaan upacara bendera sebagai kewajiban ASN. Ia menanggapi sejumlah kritik di media sosial yang mempertanyakan urgensi upacara bendera dan apel pagi bagi pegawai negeri.

• Di akhir sambutan, Eva Gantini mengajak seluruh pegawai untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas kinerja, serta menumbuhkan semangat nasionalisme dalam setiap langkah pengabdian.

Kepala BPSDM Hukum Buka Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Analis dan Penyuluh Hukum: Kompetensi sebagai Tolak Ukur Pengembangan Karier

• Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani membuka rangkaian kegiatan Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional Analis Hukum dan Penyuluh Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025. Kegiatan pembukaan dihadiri oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPSDM Hukum, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum, Para Asesor SDM Aparatur Ahli Utama di lingkungan BPSDM Hukum, Penyuluh Hukum Ahli Utama, Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Daerah Khusus Jakarta, para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, para Pejabat Manajerial dan non manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, Asesor SDM Aparatur Ahli Madya, Muda dan Pertama di lingkungan Kementerian Hukum.

• Penilaian kompetensi ini dilaksanakan secara hybrid dari tanggal 26 Mei hingga 28 Mei 2025 dengan jumlah keseluruhan Peserta Penilaian Kompetensi yang hadir pada pembukaan hari ini sebanyak 44 dari yang dipanggil sebanyak 47 Orang. 30 orang hadir secara langsung di BPSDM Hukum. 14 orang mengikuti secara daring di Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Dari keseluruhan peserta terbagi menjadi peserta JF Analis Hukum, peserta kenaikan jenjang sebanyak calon ahli madya, muda, dan pertama serta terdapat peserta perpindahan dari Jabatan lain ke dalam JF Analis.

• Dalam sambutannya Kepala BPSDM menegaskan bahwa penilaian kompetensi merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi semua yang merupakan suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki pegawai dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Proses penilaian kompetensi dilakukan melalui prosedur atau pendekatan dengan metode yang memiliki akurasi dan menggunakan alat ukur serta simulasi dalam suatu rangkaian objektivitas yang dapat diandalkan.

• Pengisian jabatan fungsional baik melalui kenaikan jenjang maupun perpindahan dalam jabatan lain harus mengikuti dan lulus penilaian kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural. Hasil penilaian kompetensi menjadi standar kualitas jabatan fungsional untuk menjalankan tugas secara mumpuni dan menjadi aset bagi organisasi.

• Di akhir sambutan, Kepala BPSDM Hukum berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius dan sungguh-sungguh, karena hasil penilaian ini menjadi tolak ukur kompetensi saat ini, dan menjadi pijakan dalam pengembangan karier di masa depan.

Kepala BPSDM Hukum Pimpin Rapat bersama Jajaran Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan: Persiapkan Rangkaian Kegiatan TEKPIM

• Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani mempin rapat bersama jajaran dari Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum. Rapat tersebut dilaksanakan sebagai tindaklanjut dalam proses mempersiapkan rangkaian kegiatan PKA, PKP, dan PKN yang menjadi salah satu sasaran kegiatan dari Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum. Dalam rapat tersebut hadir Kepala Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan BPSDM, Mutia Farida, beserta jajaran dari Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum yaitu ketua tim hingga sekretaris penanggung jawab kegiatan.

• Dalam paparannya Kepala Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum menjelaskan serangkaian rencana penyelenggaraan kegiatan mulai dari rencana kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan 75, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 207, Pelatihan Kepimpinan Nasional (PKN) Angkatan 20, serta Pelatihan Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB).

• Mutia Farida menjelaskan mengenai tujuan kegiatan, rencana waktu pelaksanaan kegiatan, peserta kegiatan, tenaga pengajar, metode yang digunakan, hingga lokasi yang akan dijadikan sebagai lokus studi lapangan dari kegiatan. Usul dari lokus studi lapangan di dasarkan dari data hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional Tahun 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri yang mengklasifikasikan kategori kinerja suatu daerah menjadi 4 status yaitu kategori tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Dalam kesempatan ini juga turut disampaikan mengenai rencana pelatihan dasar (LATSAR) CPNS serta tenaga PPPK Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Hukum.

• Kepala BPSDM Hukum memberikan apresiasi kepada tim atas progres kinerja yang telah dilaksanakan. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan bukan hal baru dan meminta untuk seluruh tim belajar dari pelaksanaan kegiatan sebelumnya serta laporan yang dihasilkan tidak monoton. Persiapkan segala keperluan dengan matang, jangan sampai terkait pelaksanaan kegiatan baik PKA, PKP, dan PKN terdapat keluhan dari peserta karena BPSDM Hukum telah dipercaya oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk memfasilitasi dan memberikan pelayanan yang terbaik.

• Dalam akhir arahan, Kepala BPSDM Hukum berpesan untuk segala target kinerja Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan dapat dipantau melalui sebuah kalender kerja. Beliau berharap agar seluruh tim tetap menjaga kerja sama koordinasi yang baik dalam satu visi misi yang sama untuk menghasilkan kinerja yang optimal.