Kegiatan Kepala BPSDM Hukum 27 Mei 2025

BPSDM Hukum Kawal Transformasi Poltekpin Sesuai Peta Jalan Kompetensi SDM Hukum

• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, melakukan koordinasi langsung dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta guna menyampaikan progres pengusulan jurusan dan program studi baru di Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) dan Peta Jalan BPSDM Hukum Tahun 2025-2029. Hadir pada kegiatan ini Sekretaris BPSDM Hukum Jusman, Kepala Biro SDM Fajar Sulaeman Taman dan Wakil Direktur Bidang Akademik Kusmiyanti.

• Pada laporan bagian pertama, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan terkait progress prodi baru. Dalam hal ini beliau akan terus mengawal percepatan pembukaan program studi baru sebagai bagian dari transformasi pendidikan di Kementerian Hukum. Saat ini kami telah menyelesaikan dokumen naskah akademik dan kurikulum empat prodi, dan sedang proses penginputan pada aplikasi SIAGA.

• Kepala BPSDM Hukum menambahkan bahwa Inisiatif penguatan pendidikan melalui Poltekpin merupakan bagian dari strategi jangka panjang pengembangan SDM hukum yang berdaya saing global. Hal ini sejalan dengan Peta Jalan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum tentang Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum Tahun 2025–2029. Pendidikan melalui Poltekpin disebut sebagai fondasi awal yang berperan penting dalam membangun manusia bermoral dan beretika.

• Selanjutnya pada laporan bagian kedua, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan terkait progres implementasi Peta Jalan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Hukum Tahun 2025–2029 sesuai mandat Keputusan Menteri Hukum tentang Peta Jalan tersebut.

• ⁠Kepala BPSDM Hukum menjelaskan peta Jalan akan menjadi panduan strategis bagi Kementerian Hukum dalam membangun SDM yang unggul, profesional, dan berintegritas. BPSDM Hukum akan melaporkan seluruh tahapan pelaksanaan, termasuk integrasi sistem pelatihan, penilaian kompetensi, serta penguatan Poltekpin sebagai institusi pendidikan hukum yang andal. Dokumen Peta Jalan tersebut mencakup lima bab utama, mulai dari penilaian kompetensi dan pelatihan, strategi manajemen pelatihan, hingga arah kebijakan pendidikan hukum melalui Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin). Strategi ini juga mendukung target peningkatan kualitas SDM Kementerian Hukum dalam menghadapi tantangan global dan membangun budaya lifelong learning di kalangan ASN.

• Pada akhir laporan, Kepala BPSDM berharap dengan pembukaan prodi baru ini, Poltekpin bisa semakin relevan dalam menjawab tantangan hukum nasional dan internasional, serta menjadi lokomotif pengembangan SDM unggul di bidang hukum. Selain itu Kepala BPSDM Hukum juga menekankan pentingnya sistem penjaminan mutu pelatihan berbasis ISO, pengembangan Learning Management System (LMS), serta kebutuhan peningkatan jumlah widyaiswara dan asesor kompetensi. Seluruh desain kebijakan dalam peta jalan ini kami sinkronkan dengan reformasi birokrasi dan visi Indonesia Emas 2045.

Dorong Sinergi, BPSDM Hukum Perkuat Evaluasi Program Pengembangan SDM dan Penilaian Kompetensi

• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, memimpin langsung Rapat Evaluasi Capaian Kinerja BPSDM Hukum di Ruangan Rapat Kepala BPSDM Hukum. Evaluasi ini digelar dengan tujuan memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan kalender kerja, mendorong sinergi antarpusat dan sekretariat di lingkungan BPSDM Hukum, dan setiap unit diharapkan mampu menyampaikan capaian, tantangan, serta rencana tindak lanjut masing-masing. Rapat evaluasi ini dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Pratama serta Ketua Tim Kerja pada BPSDM Hukum beserta jajarannya.

• Pada sesi evaluasi pertama, disampaikan capaian kinerja dari Pusat Pengembangan Kompetensi, yang dipaparkan oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Eva Gantini. Dalam paparannya, beliau menyampaikan terkait realisasi anggaran Puspenkom per 23 Mei 2025 per masing-masing Pokja/Unit yang meliputi Pokja Perencanaan, Pokja Penyelenggara, Pokja Evaluasi, dan Pokja Sistem Informasi dilanjutkan dengan pemaparan dari pelaksanaan kegiatan per pokja mulai dari kegiatan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, hingga yang akan dilaksanakan. Kepala Puspenkom menambahkan bahwa 464 pemetaan jabatan telah dilaksanakan serta 156 peserta penilaian kompetensi telah mengikuti rangkaian kegiatan penilaian kompetensi jabatan fungsional baik dalam rangka kenaikan jenjang ataupun perpindahan jabatan. Kendala yang dihadapi selama proses pencapaian kinerja pada Puspenkom meliputi adanya asesor yang tidak dapat hadir sehingga pelaksanaan secara virtual tidak dapat berjalan secara optimal serta masih terdapat fasilitas sarana dan prasarana di kanwil masih kurang memadai.

• ⁠Sesi kedua, disampaikan capaian kinerja dari Pusat Pengembangan dan Pelatihan Fungsional yang dalam forum ini dipaparkan oleh Ketua Tim Sari Sulistiawati Suwardi. Dalam paparannya disampaikan terkait pelatihan fungsional yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan pelatihan yang akan dilaksanakan dalam bentuk kalender kerja. Berbagai penyelenggraan Pelatihan Fungsional hingga Community of Practice (CoP) yang sudah sesuai dengan rencana. Terkait kendala, ketua tim menambahkan terdapat kegiatan yang harus diundur dikarenakan terdapat masalah regulasi dan proposal, kendala pedoman mentor, serta penyerapan yang baru menginjak angka 12% dikarenakan banyak pelatihan yang menggunakan metode PJJ. Sebagai upaya dalam percepatan kinerja, saat ini sedang disusun PKS serta teknis terkait penandatangan sertifikat serta terus menjalin diskusi Bersama Badan Strategi Kebijakan (BSK). Selain itu ketua tim juga menambahkan bahwa Pusat Pengembangan dan Pelatihan Fungsional telah berupaya dalam mengadakan workshop terkait prosedur sebagai bentuk sosialisasi terkait pelatihan ke kanwil.

• Sesi ketiga, dilanjutkan dengan pemaparan capaian kinerja oleh Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida. Kepala Pusat memaparkan terkait matriks kalender kerja yang berisi terkait pelatihan yang telah dilaksanakan. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa saat ini sedang disusun kurikulum dan bahan ajar untuk program Pelatihan Transformasi Digital. Kepala BPSDM Hukum memberikan arahan agar hasil evaluasi Training of Facilitator (ToF) KUHP akan ditindaklanjuti dengan rencana jangka pendek berupa sarasehan alumni pasca-30 hari pelatihan. Selain itu Kepala Pusat juga memaparkan terkait pelatihan yang akan dilaksanakan serta langkah-langkah dalam melaksanakan program transformasi digital.

• Pada sesi terakhir, terdapat paparan capaian kinerja dari Sekretariat yang disampaikan oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan Muhammad Yusuf mewakili Sekretaris BPSDM Hukum menyampaikan berbagai timeline program seperti penyusunan rencana strategis, penelaahan, supervisi anggaran hingga pelaksanaan kinerja reformasi birokrasi seperti Pembangunan Zona Integritas dan SPIP. Beliau juga menjelaskan terkait realisasi anggaran terbesar terdapat pada bagian umum karena terdapat belanja modal terkait pembangunan kampus Tangerang. Lebih lanjut beliau menjelaskan program-program rencana kerja baik yang telah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan mulai dari bagian P2L, Bagian Umum, Kepegawaian, hingga Keuangan. Terkait kendala, terdapat kendala dalam hal tim benturan kepentingan, UPG, dan Duta Integritas yang tidak berjalan efektif sehingga pemenuhan data RKT RB belum terpenuhi secara optimal.

• Selanjutnya Kepala BPSDM Hukum memberi arahan terkait capaian kinerja dari semua pimti dan ketua tim. Menurut beliau, tujuan dari rapat capaian ini adalah mengevaluasi perencanaan sesuai kalender kerja dan kendalanya. Kita harus sama-sama menjaga dan mengevaluasi secara menyeluruh, tidak boleh sekadar menggugurkan kewajiban dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Beliau menyoroti tantangan dalam pelaksanaan pelatihan jarak jauh (PJJ), terutama dalam hal serapan anggaran dan data kendala yang perlu dikompilasi secara sistematis, serta pentingnya menindaklanjuti umpan balik dari peserta uji kompetensi.

• ⁠⁠Dalam akhir arahan, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan perlunya kesamaan format pelaporan kinerja antarunit, publikasi rutin atas seluruh kegiatan BPSDM yang dibentuk dalam format laporan bulanan, triwulan, dan semester, serta pentingnya koordinasi antisipatif terhadap potensi deviasi anggaran. Diharapkan dengan rapat evaluasi ini dapat semakin menegaskan komitmen BPSDM Hukum untuk memperkuat koordinasi internal, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program, serta memastikan seluruh program strategis berjalan sesuai arah kebijakan nasional dalam pengembangan SDM hukum yang unggul.