Optimalisasi Sumber Daya: Rapat Pembahasan Penempatan CPNS dan P3K di Lingkungan BPSDM Hukum
• Kepala BPSDM Hukum memimpin rapat pembahasan terkait penempatan CPNS dan P3K di lingkungan BPSDM Hukum, yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala BPSDM Hukum. Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris BPSDM, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) BPSDM, serta staf terkait yang memiliki peran penting dalam proses penempatan. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas secara mendalam mengenai alokasi dan penempatan pegawai CPNS dan P3K dalam berbagai posisi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tugas yang harus dijalankan.
• Selama rapat, Kepala BPSDM Hukum memberikan arahan terkait pentingnya perencanaan yang matang dalam penempatan CPNS dan P3K agar dapat mendukung kelancaran operasional serta pengembangan sumber daya manusia di lingkungan BPSDM Hukum. Beliau menekankan bahwa penempatan pegawai harus memperhatikan kompetensi, keahlian, dan pengalaman yang relevan dengan tugas yang akan dijalankan. Dengan demikian, setiap pegawai yang ditempatkan akan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
• Dalam rapat tersebut, juga dibahas mengenai proses seleksi dan evaluasi terhadap calon pegawai yang akan diangkat. Kepala BPSDM Hukum mengingatkan seluruh peserta rapat untuk memastikan bahwa penempatan dilakukan secara adil dan transparan, serta sesuai dengan kebutuhan instansi. Selain itu, beliau meminta agar seluruh staf terkait melakukan koordinasi yang baik agar proses penempatan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal. Rapat ditutup dengan komitmen dari semua pihak untuk terus berkolaborasi dalam memastikan penempatan CPNS dan P3K dapat memberikan hasil yang maksimal bagi kemajuan BPSDM Hukum.
Semangat Baru untuk Pancasila: Mengikuti Pembukaan Pelatihan Bagi Pengajar Diklat PIP Kualifikasi Madya dan Pratama Angkatan III Tahun 2025
• Kepala BPSDM Hukum turut menghadiri pembukaan Pelatihan Bagi Pengajar Diklat PIP Kualifikasi Madya dan Pratama Angkatan III Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Acara pembukaan ini berlangsung secara daring via zoom meeting. Pembukaan dimulai pada pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh berbagai pimpinan instansi serta peserta pelatihan dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada calon pengajar dalam menyampaikan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dengan kualitas yang lebih baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh BPIP;
• Kepala BPSDM Hukum berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh perhatian. Beliau berharap pengalaman ini tidak hanya meningkatkan kemampuan pribadi dalam menyampaikan materi Pancasila, tetapi juga memberikan dampak positif bagi instansi yang dipimpinnya. Dengan berpartisipasi langsung, Kepala BPSDM Hukum menunjukkan dedikasinya dalam mengimplementasikan pembelajaran Pancasila yang berkualitas di lingkungan kerja dan Pendidikan;
• Kepala BPSDM Hukum mengungkapkan harapannya agar pelatihan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi setiap peserta, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun komitmen untuk memperkuat ideologi Pancasila di Indonesia. Beliau juga mengajak semua peserta untuk terus mengembangkan diri dan berbagi ilmu yang telah diperoleh, demi menciptakan lingkungan yang lebih berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila di setiap lini kehidupan.
Memperkuat Kolaborasi: Kepala BPSDM Hukum Hadiri Rapat Rutin Pimti Madya Perempuan Indonesia
• Kepala BPSDM Hukum menghadiri rapat rutin Pimti Madya Perempuan Indonesia yang berlangsung di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM. Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai hal terkait Pimti Madya ke-7 yang akan diselenggarakan pada 19 Desember 2025, di Graha Pengayoman. Rapat juga menetapkan bahwa acara ini tidak akan digabungkan dengan perayaan Hari Ibu, dan akan dilaksanakan pada pukul 08.00-11.00 WIB dengan dress code Kebaya Nasional atau wastra nusantara. Beberapa poin penting yang dibahas termasuk pemberian penghargaan, kemungkinan adanya bazaar di pagi hari, serta rangkaian acara yang melibatkan tarian pembukaan dari WBP Lapas Pondok Bambu dan penayangan video dari 2018 hingga 2025, dengan highlight tentang program podcast.
• Dalam rapat tersebut, juga dibahas mengenai penyerahan penghargaan kepada presidium, dengan klarifikasi bahwa pemberian penghargaan tersebut tidak perlu diberikan kepada anggota Pimti, karena sudah diberikan kepada mereka yang berada di luar Pimti. Kepala BPSDM Hukum menekankan pentingnya penghargaan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian dan kontribusi yang telah diberikan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Penghargaan khusus diberikan oleh Ketua BPK kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta lima Kementerian/Lembaga lainnya. Rapat ini juga menggarisbawahi sambutan yang akan diberikan oleh beberapa pejabat penting, termasuk Menteri PPPA yang akan membuka acara dengan sambutannya. • Selain itu, rapat juga menyepakati berbagai kegiatan, termasuk peluncuran program Podcast Perempuan Bertandang yang akan dipromosikan melalui video teaser. Serah terima jabatan presidium Ikatan Pimti Perempuan juga akan dilaksanakan setelah peluncuran podcast tersebut, di mana Ibu Rini akan menyerahkan jabatan kepada Ibu Kunto. Acara ini juga akan dihadiri oleh tamu VIP yang akan disambut dengan tari penyambutan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pimti Perempuan. Acara akan diakhiri dengan foto bersama dan penutupan oleh MC, serta penugasan untuk melibatkan Humas Kementerian dalam proses dokumentasi dan testimoni terkait acara tersebut.