Apel Pagi Virtual Jajaran BPSDM Hukum
-
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum konsisten menyelenggarakan apel virtual selama masa pola Kerja fleksibel.
-
Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, turut hadir mengikuti apel pagi beserta seluruh Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPSDM Hukum, Direktur dan Wakil Direktur Poltekpin, serta Para Kepala Balai Diklat.
-
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional, Tejo Harwanto, selaku Pembina Apel menyampaikan amanat terkait dengan budaya organisasi dan budaya kerja khususnya di Kementerian Hukum dan BPSDM Hukum.
-
Budaya kerja di Kementerian Hukum adalah nilai PASTI – Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Sedangkan di BPSDM, telah dikembangkan budaya kerja yang adaptif, terpelajar, dan tangkas.
-
Tejo menggarisbawahi pentingnya sikap adaptif dalam menghadapi tantangan, termasuk dalam efisiensi anggaran. Di lingkungan BPSDM, efisiensi diterapkan melalui transformasi metode pelatihan yang merupakan langkah strategi Kepala Badan untuk mengubah metode pelatihan menjadi hybrid.
-
5 (lima) budaya kerja yang harus diterapkan oleh seluruh pegawai yaitu: Disiplin waktu, Kolaborasi dan kerja sama tim, Komunikasi yang jelas dan terbuka, Integritas dan kejujuran serta Kreatif dan inovatif.
BPSDM Hukum Dorong Penguatan Reformasi Hukum melalui Pengajuan Empat Program Studi Baru di Poltekpin
-
Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, memimpin rapat pembahasan Naskah Akademik untuk pengajuan 4 (empat) Program Studi Baru di Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) secara daring.
-
Rapat digelar dalam rangka mempersiapkan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 2 Mei 2025 mendatang untuk mengevaluasi Naskah Akademik oleh Kemendikti sebagai evaluator.
-
Gusti Ayu menekankan agar Naskah Akademik dan Kurikulum untuk difiksasi dan dipertegas kembali sebagai upaya meminimalisir perbaikan dokumen.
-
Keberhasilan pembukaan Program Studi Baru di Politeknik Pengayoman Indonesia tidak lepas dari pentingnya kolaborasi yang erat dan koordinasi yang solid antara BPSDM Hukum dengan seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum. Adapun Unit Eselon I yang terlibat yaitu Ditjen AHU, Ditjen KI, Ditjen PP dan BPHN.
-
Sinergi lintas unit menjadi fondasi utama dalam merancang kebijakan pendidikan vokasi yang responsif terhadap kebutuhan kelembagaan, serta menjamin bahwa setiap program studi yang diajukan memiliki relevansi langsung dengan tugas dan fungsi institusi yang ada di Kementerian Hukum.
-
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra dan Direktur Tata Negara Ditjen AHU, Dulyono, turut hadir dan menyambut positif inisiasi serta menyatakan komitmen untuk mendukung proses pembentukan program studi tersebut.
-
Kepala BPSDM Hukum berkomitmen untuk terus mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia hukum melalui pendidikan tinggi vokasi yang unggul dan sesuai kebutuhan zaman.
-
Adapun 4 Prodi Baru yang diajukan terdiri dari Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Hukum Umum, Program Studi Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Program Studi Sarjana Terapan Hukum Kekayaan Intelektual, dan Program studi Pembangunan Hukum, yang berfokus pada pengembangan sistem.