Peringatan Hari Kartini Dharma Wanita Persatuan BPSDM Hukum
-
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum menyemarakkan Peringatan Hari Kartini Tahun 2025 melalui Dharma Wanita Persatuan.
-
Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, mengingatkan perjuangan R.A Kartini sebagai pahlawan dan inspirasi bagi perempuan Indonesia untuk terus maju dan berkembang.
-
Peran wanita tak bisa dilepaskan dari dukungan para suami yang memberikan toleransi untuk dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dengan memberikan ruang untuk berekspresi.
-
"Habis Gelap Terbitlah Terang" bukan hanya semboyan tetapi juga semangat untuk terus berjuang melawan tantangan dan mencapai kesuksesan.
-
Gusti Ayu mengajak para perempuan untuk menjadikan Kartini sebagai teladan dalam meningkatkan kualitas diri, memperjuangkan hak-hak perempuan, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.
-
Adapun rangkaian kegiatan diwarnai dengan Lomba Membaca Puisi dan Lomba Fashion Show yang diikuti oleh seluruh jajaran di Lingkungan BPSDM Hukum. Terdapat pula Pegawai berbusana favorit yang telah dipilih untuk mendapatkan hadiah hiburan.
Sinergi Kemenkum & BPJS Kesehatan: Satukan Langkah Optimalkan Jaminan Kesehatan Nasional
-
Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenkum dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Turut mendampingi Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman.
-
Penandatangan kerja sama antara Menteri Hukum (Supratman Andi Agtas) dan Direktur Utama BPJS Kesehatan (Ghufron Mukti) bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya dalam meningkatkan partisipasi pemohon layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) serta pelayanan kekayaan intelektual.
-
Menteri Hukum menegaskan komitmen Kementerian dalam mendukung penuh pelaksanaan program JKN, khususnya dalam lingkup Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
-
Selain itu, Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya keberlanjutan Undang-Undang tentang BPJS dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Kemenkum pun siap memberikan bantuan konkret, termasuk menugaskan satu orang yang ahli dalam bidang hukum untuk mendukung kerja BPJS dari dalam di bidang hukum.
-
Lebih lanjut, Menteri Hukum Lebih lanjut, Menteri Hukum menyampaikan digitalisasi yang dibangun melalui pemanfaatan teknologi dalam mempermudah proses harmonisasi regulasi melalui e-harmonsasi. Adapun pertukaran informasi dan data dengan BPJS akan disinergikan guna menghadirkan Jaminan Kesehatan kepada masyarakat.
-
Nota Kesepahaman ini menandai langkah nyata pemerintah dalam memperkuat sinergi antarlembaga demi menjamin hak kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
Persamaan Persepsi Penguji Seminar Ujian Kompetensi Fasilitasi Training of Facilitator (ToF)
-
Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menghadiri kegiatan Persamaan Persepsi Penguji Seminar Ujian Kompetensi Fasilitasi ToF secara virtual.
-
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, memimpin rapat yang bertujuan untuk memastikan keseragaman kriteria, pemahaman serta standar penilaian Para Penguji.
-
Hadir sebagai narasumber yaitu Widyaiswara Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, M. Iqbal Fadillah, yang mengupas tuntas konsep evaluasi dan fasilitasi pembelajaran serta simulasi teknik dasar fasilitasi ToF Implementasi KUHP.
-
Kepala BPSDM Hukum sepakat untuk menjadikan rencana aksi sebagai evaluasi pembelajaran. Seluruh rencana aksi diharapkan selesai sebelum Januari Tahun 2026 yang merupakan waktu resmi berlakunya KUHP baru.
-
Training of Facilitator (ToF) merupakan salah satu prioritas nasional dan peserta yang telah dipilih adalah perpanjangan tangan Pemerintah dalam melaksanakan Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Implementasi KUHP.
-
Gusti Ayu berharap para peserta dari 11 Angkatan dapat menjadi ujung tombak. Para Penguji juga dapat membuat rekomendasi agar peserta semangat dalam memfasilitasi rencana aksi kepada masyarakat luas.