Kegiatan Kepala BPSDM Hukum 2 Mei 2025

Apel Pagi Virtual: Mutia Farida Tekankan Komitmen ASN BerAKHLAK dan Pembangunan ZI Menuju WBBM

• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum konsisten menyelenggarakan apel virtual selama masa pola kerja fleksibel.

• Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, turut hadir mengikuti Apel Pagi Virtual beserta seluruh Pimpinan Tinggi Pratama, Direktur dan Wakil Direktur serta Para Kepala Balai Diklat.

• Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, bertindak selaku Pembina Apel menyampaikan apresiasi seluruh jajaran atas dukungan terhadap penyelenggaraan Training of Facilitator (TOF) Implementasi KUHP Angkatan Pertama.

• Selain itu, Mutia Farida juga mengingatkan pelatihan MOOC ASN BerAKHLAK yang saat ini tengah berlangsung sejak 24 April. Tercatat, sebanyak 4.515 pegawai dari Kementerian Hukum telah terdaftar, dengan sekitar 500 orang telah menyelesaikan pelatihan. Pelatihan ini terbuka tidak hanya untuk pegawai Kementerian Hukum, tetapi juga Kementerian lain yang sebelumnya merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM.

• Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan juga mengingatkan bahwa saat ini BPSDM Hukum tengah memproses pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), setelah sebelumnya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2024.

• Terakhir, Mutia menekankan pentingnya publikasi proses menuju WBBM pada 6 area perubahan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan guna membuktikan bahwa BPSDM Hukum layak menjadi mitra strategis dalam pengembangan ASN profesional yang berAKHLAK.

Kegiatan Bimbingan Teknis dan Evaluasi Dokumen Pengajuan Jurusan Hukum Terapan POLTEKPIN

• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis dan Evaluasi Dokumen Pengajuan Jurusan Hukum Terapan POLTEKPIN di Kampus Poltekpin Tangerang.

• Dipimpin oleh Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, kegiatan dihadiri oleh Tim Evaluator dari Kementerian Dikti Saintek serta perwakilan Unit Eselon I dan jajaran Poltekpin.

• Poltekpin mengusulkan penambahan 1 (satu) jurusan yaitu Hukum Terapan dengan 4 (empat) Prodi Administrasi Hukum Umum, Prodi Kekayaan Intelektual, Prodi Perancangan Per-Undang Undangan dan Prodi Program Pendidikan Pembangunan Hukum & Pembinaan Hukum Nasional.

• Dari Kemendiktisaintek menerima usulan akademik dan perekrutan dosen menggunakan Aplikasi Siaga. Usulan akademik harus memenuhi persyaratan akreditasi yang sesuai dengan ketentuan. Perekrutan usulan dosen terjadi dalam 2 tahap seleksi untuk calon dosen dan non dosen yang berlatar belakang S1 atau S2.

• Rancangan kurikulum akan ditambahkan ke Badan Akreditasi Perguruan Tinggi untuk proses validasi. Perlu dilakukan pemenuhan Data Calon Dosen Tetap, Data Calon Tenaga Kependidikan, Instrumen Prodi Baru, dan Sarana Prasarana Prodi Baru.

• Dokumen yang diperlukan untuk menyusun instrumen dapat diakses melalui laman Siaga dan dapat dilakukan upload data jika sudah memenuhi syarat yaitu Kurikulum, Dosen dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS).

• Diperlukan Tim penyusunan Prodi beranggotakan paling sedikit 1 (satu) Ketua (masing masing prodi) yang melibatkan Dosen Tetap dan menyiapkan instrumen pembukaan Prodi beserta lampiran pendukungnya melalui Gdrive, Onedrive atau Icloud dengan membuat masing masing 16 folder untuk masing masing Dosen.

• Dosen yang dibutuhkan sebanyak 20 Dosen dengan minimal pendidikan Magister dan Tenaga Kependidikan sebanyak 9 Orang dengan minimal pendidikan Diploma.

• Dibutuhkan minimal 10 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dari mata kuliah utama yang meliputi Nama Prodi, Capaian Pembelajaran Lulusan, Kemampuan Akhir, Bahan Kajian, Metode Pembelajaran, Waktu yang disediakan, Pengalaman Belajar.

• Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal minimal 3 Dokumen dengan memperhatikan keberadaan 5 aspek yaitu dokumen legal, ketersediaan dokumen mutu, terlaksana siklus penjamin mutu, bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu dan memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.

• Pemenuhan Sarana dan Prasarana untuk dapat dibuat dalam 1 folder tersendiri dan memenuhi kriteria yang telah dijelaskan yang meliputi Ruang kuliah, Ruang Dosen, Kantor dan Adm serta Perpustakaan.

• Pakta Integritas Pembukaan Prodi Baru perlu dibuat dan ditandatangani oleh Kepala BPSDM.

• ⁠Akun Siaga hanya terdapat 1 (satu) pada setiap Perguruan Tinggi.

• Syarat Administrasi pengajuan Prodi baru meliputi Pakta Integritas, Persetujuan Badan Penyelenggara, dan Pertimbangan Senat.

• Terakhir, diperlukan adanya benchmarking minimal 3 dari Luar negeri dan 3 dari dalam negeri untuk menentukan keunikan sebuah Prodi. Profil Prodi ditentukan berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan lulusan nanti di tempat kerja. Capaian Pembelajaran dipilah menjadi 4 (empat) yaitu Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus yang harus searah dengan Bahan Kajian. Untuk mencapai Capaian Pembelajaran diperlukan Metode Pembelajaran dengan presentasi pembelajaran praktik harus lebih besar dari pada teori.

Penutupan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi Dokumen Pengajuan Jurusan Hukum Terapan Politeknik Pengayoman Indonesia

• Sekretaris BPSDM Hukum menutup kegiatan Forum Group Discussion (FGD) tentang Evaluasi Dokumen Pengajuan Jurusan Hukum Terapan Politeknik Pengayoman Indonesia

• Kegiatan dihadiri oleh Sekretaris Ditjen AHU, Narasumber dan pakar di bidang pendidikan hukum dan kebijakan publik dari Kemendikti Saintek, Direktur dan Wakil Direktur Poltekpin, Para perwakilan Tim pengembangan Program Studi dari Unit Eselon I (Ditjen PP, Ditjen KI, Ditjen AHU dan BPHN, serta jajaran Pejabat Struktural BPSDM Hukum dan Poltekpin.

• Sekretaris BPSDM Hukum menyampaikan apresiasi atas partisipasi para peserta yang hadir dalam giat FGD ini. Hal ini sebagai pemenuhan kebutuhan data dukung penambahan jurusan Poltekpin

• Dari hasil Tim Evaluator masih terdapat beberapa kendala yang perlu dievaluasi yaitu terkait Sumber Daya Manusia (dosen dan non dosen), rancangan Kurikulum dan nama prodi

• Setelah kegiatan FGD ini selasai, dalam waktu dekat akan ada kegiatan pertemuan sekali lagi untuk finalisasi dokumen yang telah dievaluasi oleh Tim Evaluator.

Kepala BPSDM Hukum : Pancasila dan Moderasi Agama sebagai Jalan Tengah Merawat Harmoni Bangsa

• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum terus berkomitmen dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan prinsip moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dalam kegiatan "Hybrid Upgrading Workshop: Pengembangan Program dan Modul Ajar yang Memperkukuh Kebebasan Beragama dan Supremasi Hukum".

• Kegiatan yang berkolaborasi dengan Institut Leimena dan Badiklat Hukum Jawa Tengah berlangsung di Aula Badiklat Hukum Jawa Tengah serta diikuti oleh 30 peserta dengan latar belakang profesi guru dari Wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan dan Maluku (Ambon).

• Para peserta dibekali pemahaman mendalam mengenai pentingnya menanamkan nilai keberagaman kepada anak didik sejak dini, guna mencegah potensi benturan sosial akibat perbedaan agama dan keyakinan.

• Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menegaskan pentingnya membentuk karakter sumber daya manusia yang inklusif, toleran, dan menjunjung tinggi kebersamaan dalam bingkai negara Pancasila.

• 4 (Empat) bingkai strategis menjadi fokus kegiatan ini: politis (penguatan wawasan kebangsaan), teologis (pengembangan teologi kerukunan), sosiologis (penguatan budaya lokal sebagai perekat), dan yuridis (regulasi kehidupan beragama). Guru sebagai role model diharapkan dapat menerjemahkan nilai-nilai ini ke dalam kurikulum pembelajaran dan perilaku keseharian di sekolah.

• Gusti Ayu menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi awal dan bukti nyata akan moderasi dan toleransi yang bukan hanya wacana, tetapi gerakan yang dimulai dari ruang kelas dan ruang publik.

• Hadir menjadi observer pada kesempatan ini Kepala Pusat Pengembangan Teknis dan Kepemimpinan (Mutia Farida) dan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi (Eva Gantini) serta perwakilan dari Institut Leimena dan Delegasi Ho Chi Minh University.

• Kepala BPSDM Hukum menutup materinya dengan menyampaikan motivasi kepada seluruh peserta guru untuk memberikan kontribusi kepada Bangsa dan Negara sekecil apapun itu guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.