Kegiatan Kepala BPSDM Hukum 1 Mei 2025

WhatsApp Image 2025 05 01 at 20.40.14

BPSDM Hukum Jadi Percontohan, Gusti Ayu: Nilai-Nilai Pancasila sebagai Ruh Pendidikan dan Pelatihan

  • Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menjadi salah satu pembicara dengan topik "Peran Literasi Keagamaan Lintas Budaya dalam Memperkuat Kohesi Sosial Melalui Pengalaman dari Kerja Sama dengan Institut Leimena" dalam kegiatan Cross-Cultural Religious Literacy (CCRL) On-site Observation Program in Indonesia.

  • Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara BPSDM Hukum dan Institut Leimena yang telah disepakati bersama pada Bulan Maret 2025. Turut hadir mendampingi Executive Director Institut Leimena (Mathius Ho) dan Program Director (Daniel Adipranata).

  • Gusti Ayu menyampaikan secara detail peran BPSDM Hukum sebagai Kampus Pengayoman Pancasila dalam pengembangan kompetensi ASN Kementerian Hukum yang berkarakter Pancasila terkait Implementasi Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB).

  • BPSDM Hukum dan Institut Leimena memiliki keterkaitan dengan Sila Pertama Pancasila yaitu walau beragam agama, suku, budaya, kita tetap harus menjunjung Tinggi Bhineka Tunggal Ika. Pancasila menjadi nilai luhur yang ditekankan oleh Gusti Ayu dan harus diimplementasikan oleh seluruh rakyat Indonesia.

  • Potensi kolaborasi dalam jalinan kerja sama dengan Institut Leimena meliputi: Pengembangan modul pelatihan LKLB dalam kurikulum BPSDM Hukum untuk meningkatkan kompetensi ASN, Penyelenggaraan seminar bagi ASN, serta Pembentukan jaringan kolaboratif antara akademisi dan praktisi hukum dalam merancang kebijakan yang inklusif.

  • 5 Perwakilan dari Institute of Ethnic and Religion, Ho Chi Minh National Academy of Vietnam sangat antusias dan menyampaikan beberapa tanggapan atas paparan Gusti Ayu, salah satunya mengenai peran dan tugas BPSDM Hukum sebagai bagian dari Kementerian Hukum.

  • Gusti Ayu menegaskan peran BPSDM Hukum yang melahirkan sumber daya manusia sebagai pembuat regulasi, meningkatkan kompetensi Para ASN di Bidang Hukum, membina delapan jabatan fungsional (JF) yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta mendidik taruna Politeknik Pengayoman Indonesia.

  • Kepala BPSDM Hukum menutup paparannya dengan menyerukan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam memperkuat kohesi sosial dengan menjadikan pancasila sebagai alat pemersatu guna memperkuat fondasi Indonesia yang damai, adil, dan berkeadilan.


Cetak   E-mail

Related Articles