Mengikuti Apel Pagi Pegawai BPSDM Hukum
- Jumat, 12 September 2025 melalui ruang rapat virtual zoom meeting, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, mengikuti kegiatan Apel Pagi Virtual yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan Teknis Kepemimpinan (Kapusbanglat Tekpim) BPSDM Hukum, Mutia Farida.
- Dalam amanatnya, Kapusbanglat Tekpim menegaskan bahwa seluruh pegawai BPSDM Hukum adalah satu tim dan keluarga besar yang memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul bagi bangsa dan negara. Ia menekankan tiga pilar utama dalam bekerja, yaitu integritas, inovasi, dan kolaborasi. Integritas disebut sebagai kompas, inovasi sebagai mesin penggerak, dan kolaborasi sebagai kekuatan bersama.
- Kapusbanglat Tekpim juga menyoroti pentingnya pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, serta mengingatkan bahwa batas akhir pengumpulan data dukung B.09 ditetapkan pada 25 September 2025. Selain itu, ia mendorong setiap unit di BPSDM Hukum untuk menghadirkan inovasi dalam pengembangan pelatihan agar program lebih relevan dan adaptif terhadap kebutuhan zaman, serta memperkuat kolaborasi demi mencapai tujuan bersama.
- Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan informasi penting terkait terbitnya Peraturan Menteri Hukum Nomor 31 Tahun 2025 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai yang ditetapkan pada 9 September 2025, menggantikan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2017. Amanat diakhiri dengan ajakan kepada seluruh pegawai untuk bekerja sebaik-baiknya dengan berlandaskan integritas, inovasi, dan kolaborasi, sehingga BPSDM Hukum semakin berprestasi dan memberi kontribusi nyata bagi bangsa.
Memimpin Rapat Internal Pimpinan Tinggi BPSDM Hukum
- Jumat, 12 September 2025 melalui ruang rapat virtual zoom meeting, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, memimpin rapat internal yang dihadiri oleh para pimpinan tinggi pratama BPSDM Hukum, Direktur dan Wakil Direktur PoltekPIN serta Kepala Balai Diklat dan Pelatihan. Dalam forum tersebut Kepala BPSDM Hukum menyampaikan beberapa arahan penting yang perlu segera ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran.
- Dalam arahannya Kepala BPSDM Hukum menyoroti tingkat kedisiplinan dalam apel virtual yang masih rendah. Hal ini perlu segera diperbaiki, terutama bagi satuan kerja yang belum menunjukkan kedisiplinan penuh.
- Selanjutnya kepada PoltekPIN, Kepala BPSDM Hukum memberikan perhatian khusus untuk dapat terlibat pada setiap kegiatan, khususnya dalam pembukaan pelatihan sebagai bentuk dukungan dan penghargaan terhadap kegiatan resmi. Selain itu terkait rencana penerimaan mahasiswa baru, beliau menegaskan agar SK tim, konsep, dan koordinasi dengan BKN segera diselesaikan dan dilaporkan.
- Kepala BPSDM turut menyampaikan apresiasi atas penyerapan anggaran yang sudah menempatkan BPSDM Hukum di posisi keempat, namun tetap meminta agar seluruh unit kerja memaksimalkan kinerja sehingga pada bulan November 2025 seluruh anggaran sudah terserap penuh.
- Beliau juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian dashboard BPSDM Hukum yang hingga saat ini belum tertayang di website resmi Kementerian Hukum. Kepala BPSDM Hukum menargetkan agar dalam satu minggu ke depan, tim digitalisasi dapat memastikan dashboard tampil di Pusdatin.
- Selain itu, beliau mengingatkan agar pertanggungjawaban kegiatan segera diselesaikan tanpa menunda. Pekerjaan yang telah dilaksanakan harus diikuti dengan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. Terakhir, Kepala BPSDM Hukum menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan, serta mengajak seluruh jajaran untuk tidak takut dalam menyampaikan pendapat, kendala, maupun solusi demi perbaikan kinerja bersama.
Menutup Pelatihan Teknis Jaminan Fidusia Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di lingkungan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025
- Jumat, 12 September 2025 melalui ruang rapat virtual zoom meeting, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menutup secara resmi Pelatihan Teknis Jaminan Fidusia Metode Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan pada hari Jumat, 12 September 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat dari berbagai unit di lingkungan Kementerian Hukum, perwakilan instansi terkait, para tenaga pengajar, serta peserta pelatihan.
- Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan apresiasi kepada 147 peserta yang telah menyelesaikan program pelatihan selama 5 hari dengan total 35 jam pelajaran. Melalui pelatihan ini, peserta mendalami prinsip, tata cara, serta ketentuan pelaksanaan Jaminan Fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Peningkatan kompetensi teknis diharapkan dapat memperkuat pemahaman, profesionalisme, serta kemampuan peserta dalam memberikan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Apresiasi juga diberikan kepada para tenaga pengajar dan narasumber baik dari lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum maupun para pakar yang telah memberikan materi dengan penuh dedikasi. Kepala BPSDM Hukum juga menyampaikan terima kasih kepada Ditjen AHU yang telah menginisiasi penyelenggaraan pelatihan ini, serta kepada tim kerja pelatihan yang telah menyiapkan kegiatan dengan baik.
- Sebagai bentuk penghargaan atas capaian peserta, Kepala BPSDM Hukum membacakan 10 peringkat terbaik peserta pelatihan, dengan peringkat pertama diraih oleh Reza Aditya Ananda dari Kanwil Kementerian Hukum Maluku. Pada akhir sambutan, Kepala BPSDM Hukum berharap agar ilmu yang diperoleh dapat diimplementasikan secara nyata dalam peningkatan kualitas layanan jaminan fidusia di seluruh wilayah kerja Kementerian Hukum.