Kepala BPSDM Hukum Membuka Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Hukum Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat
Kepala BPSDM Hukum membuka kegiatan Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan melalui kerja sama antara BPSDM Hukum dengan BPSDM Provinsi Jawa Barat. Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa pengembangan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
Dalam arahannya, Kepala BPSDM Hukum menekankan bahwa perkembangan tata kelola pemerintahan saat ini menuntut hadirnya aparatur yang profesional dan responsif, termasuk para Analis Hukum yang memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat. Ia menyampaikan bahwa Analis Hukum tidak hanya bertugas memeriksa dokumen hukum, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menghadirkan kepastian hukum, meminimalkan potensi sengketa, serta memastikan kebijakan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, peserta pelatihan juga diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.
Lebih lanjut, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa pelaksanaan pelatihan ini merupakan bentuk komitmen BPSDM Hukum dalam mencetak aparatur bidang hukum yang memiliki visi strategis, kompetensi unggul, adaptif terhadap perubahan, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas. Para peserta diharapkan dapat memanfaatkan pelatihan ini sebagai ruang pembelajaran untuk memperkuat kompetensi teknis, meningkatkan kapasitas analitis, serta membangun jejaring profesional antarpeserta.
Kepala BPSDM Hukum Memberikan Overview pada Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Hukum Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Kepala BPSDM Hukum memberikan materi overview mengenai Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila kepada peserta Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Tahun 2026. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia hukum yang profesional, berintegritas, serta memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia di lingkungan Kementerian Hukum.
Lebih lanjut, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa BPSDM Hukum terus mendorong pengembangan kompetensi ASN melalui integrasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap pelatihan dan pendidikan. Melalui konsep Kampus Pengayoman Pancasila, BPSDM Hukum berupaya membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi toleransi, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Selain itu, penguatan karakter aparatur juga dilakukan melalui berbagai program internalisasi nilai Pancasila.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPSDM Hukum juga mengajak seluruh peserta pelatihan untuk tidak hanya memahami Pancasila secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan tugas sebagai Analis Hukum karena ASN bidang hukum memiliki peran strategis dalam mendukung reformasi hukum, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila yang kuat, diharapkan para peserta mampu menjadi aparatur yang adaptif, humanis, serta mampu menjaga persatuan dan keutuhan bangsa dalam menghadapi tantangan pembangunan hukum di Indonesia.
Kepala BPSDM Hukum Melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Kepala BPSDM Hukum melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPSDM Hukum Kementerian Hukum dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Program Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Bidang Hukum di Provinsi Jawa Barat. Penandatanganan kerja sama dilaksanakan bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang hukum melalui pengembangan kompetensi yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menciptakan ASN bidang hukum yang profesional, adaptif, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ruang lingkup kerja sama meliputi pelaksanaan pelatihan fungsional, pelatihan teknis, lokakarya, komunitas belajar, pembelajaran mandiri, hingga penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup pendayagunaan fasilitator dan subject matter expert guna mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan kompetensi aparatur.
Kepala BPSDM Hukum juga menegaskan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan upaya mendukung reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui kerja sama tersebut, diharapkan terbangun sistem pengembangan kompetensi ASN bidang hukum yang lebih modern dan terintegrasi, termasuk pemanfaatan sistem pembelajaran digital dan instrumen penilaian kompetensi berbasis teknologi. Dengan adanya sinergi antara BPSDM Hukum dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, diharapkan kualitas pelayanan publik dan kapasitas aparatur hukum di daerah dapat terus meningkat secara optimal.