Kepala BPSDM Hukum Ikuti Coffee Morning dan Dialog Interaktif Bersama Menteri Hukum di Jawa Barat
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum mengikuti kegiatan Coffee Morning bersama Menteri Hukum Republik Indonesia, yang diselenggarakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi, membangun komunikasi yang efektif, serta mempererat soliditas antar pimpinan dan jajaran pegawai di lingkungan Kementerian Hukum. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Hukum, para pimpinan tinggi madya, staf ahli, staf khusus, penasehat kehormatan menteri, serta seluruh jajaran pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat;
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum menegaskan pentingnya penguatan integritas, profesionalisme, dan soliditas organisasi sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Kepala BPSDM Hukum turut memaparkan Analisis dan Evaluasi Kinerja BPSDM Hukum B04 Tahun 2026 yang berfokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan budaya kerja berbasis nilai Pancasila, serta peningkatan kapasitas aparatur hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Paparan tersebut menjadi bagian dari komitmen BPSDM Hukum dalam mendukung reformasi birokrasi melalui pembangunan SDM unggul yang mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis dan modern;
Usai kegiatan Coffee Morning, agenda dilanjutkan dengan dialog interaktif Menteri Hukum bersama jajaran pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Dalam dialog tersebut, Menteri Hukum menekankan percepatan transformasi digital sebagai prioritas kelembagaan guna menciptakan pelayanan hukum yang cepat, efektif, dan terpercaya. Selain itu, Menteri Hukum juga mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang bermartabat, budaya kerja yang bersih dari penyimpangan, serta keteladanan pimpinan dalam membangun kepercayaan publik. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Hukum semakin solid, profesional, dan siap mendukung transformasi kelembagaan menuju tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Kepala BPSDM Hukum Melakukan Pemantauan Kegiatan pada Sekretariat, Pustekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, Poltekpin dan Bapelkum Batam, Semarang & Bitung
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit-unit kerja di lingkungan BPSDM Hukum yang meliputi Sekretariat, Pusat Pengembangan Teknis dan Kepemimpinan , Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional, Pusat Penilaian Kompetensi, Politeknik Pengayoman Indonesia , serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung. Kegiatan pemantauan ini dilakukan sebagai bentuk penguatan koordinasi, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja agar berjalan sesuai target dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kelembagaan;
Dalam pemantauan tersebut, Kepala BPSDM Hukum meninjau progres pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja, kesiapan pelatihan dan pendidikan, serta efektivitas pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia di masing-masing unit kerja. Selain memastikan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan juga difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola organisasi, percepatan realisasi program prioritas, serta penguatan sinergi antarunit dalam mendukung reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum;
Kepala BPSDM Hukum menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, serta responsivitas seluruh jajaran dalam menghadapi dinamika kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang. Melalui kegiatan pemantauan ini, diharapkan seluruh unit kerja mampu menjaga konsistensi kinerja, meningkatkan inovasi pelayanan, serta memperkuat pembangunan SDM yang unggul, adaptif, dan berdaya saing. Pemantauan secara berkelanjutan juga menjadi langkah strategis dalam memastikan seluruh program dan kebijakan BPSDM Hukum berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi penguatan kualitas aparatur hukum di Indonesia.