Rakor Kinerja 2025 : Kementerian Hukum Percepat Transformasi Layanan Publik Berkeadilan
• Kementerian Hukum menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun di Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran. Rapat ini menjadi momentum evaluasi kinerja serta konsolidasi kebijakan pelayanan publik, dengan fokus pada transformasi digital dalam mewujudkan layanan yang cepat, transparan, dan inklusif. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menegaskan bahwa rakor tahun ini bertujuan untuk mengukur capaian kinerja, mengevaluasi program yang telah dilaksanakan, dan merancang inovasi strategis untuk masa depan, terutama menuju Indonesia Emas 2045.
• Tema rakor kali ini, “Wujudkan Hukum Berkeadilan Melalui Layanan Transformasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045,” mencerminkan komitmen Kementerian Hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Menteri Hukum menyampaikan bahwa transformasi digital merupakan langkah penting untuk memperkuat kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Penguatan kelembagaan dan konsistensi kinerja seluruh unit kerja Kementerian Hukum juga menjadi faktor kunci agar reformasi hukum yang diusung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara nyata.
• Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, dalam laporannya menegaskan bahwa rakor bukan hanya sebuah forum seremonial, tetapi juga instrumen penting dalam pengendalian kinerja. Evaluasi kinerja tahun 2025 menjadi dasar untuk memperbaiki kelemahan dan memaksimalkan peluang dalam mencapai target kinerja tahun 2026. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh 334 peserta dari berbagai tingkatan pejabat dan unit kerja di Kementerian Hukum, termasuk Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, yang aktif dalam membahas evaluasi kinerja dan penguatan kualitas sumber daya manusia hukum. Melalui rakor ini, Kementerian Hukum kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan publik yang modern dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan Pengurus KORPRI Kementerian Hukum.
Strategi Transformasi BPSDM Hukum 2025-2029: Mewujudkan SDM Hukum yang Kompeten dan Profesional
• Kepala BPSDM Hukum memimpin rapat terkait dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Hukum 2025-2029 yang akan disampaikan pada rapat koordinasi (rakor) Kementerian Hukum. Dalam rapat ini, beliau menekankan pentingnya perencanaan strategis yang terstruktur untuk mendukung visi BPSDM Hukum menjadi pusat pengetahuan dan pembelajaran hukum yang produktif, kompeten, dan profesional. Renstra ini tidak hanya mencakup pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum, tetapi juga upaya untuk memperkuat reformasi birokrasi yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Fokus utama dari Renstra ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan pelatihan hukum yang berdampak langsung pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat.
• Paparan yang disampaikan juga mengungkapkan beberapa inisiatif strategis yang menjadi bagian dari pencapaian visi tersebut, termasuk penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, BPSDM Hukum juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan SDM yang mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender, serta memperkuat peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Renstra ini juga menyasar pengembangan pusat pengetahuan (Knowledge Center) dan peningkatan kinerja SDM hukum dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
• Dalam sesi rapat tersebut, Kepala BPSDM Hukum juga mengingatkan pentingnya kerja sama antar lembaga dan sektor untuk mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini. Salah satu pencapaian utama yang menjadi fokus adalah peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas implementasi program. Rapat ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah strategis yang dapat diimplementasikan secara efektif dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dengan harapan dapat membawa BPSDM Hukum menuju posisi yang lebih unggul dalam pengembangan hukum di Indonesia.
Optimalisasi Kebersihan dan Keamanan: Kolaborasi BPSDM Hukum dengan PT. Biosis Multi Jaya untuk Meningkatkan Kualitas Layanan
• Kepala BPSDM Hukum memimpin rapat yang dilaksanakan di ruang Rapat Kepala BPSDM Hukum. Rapat ini membahas tentang peningkatan kualitas kebersihan, pengamanan, serta perawatan fasilitas di BPSDM Hukum, yang melibatkan PT. Biosis Multi Jaya sebagai mitra dalam penyediaan tenaga ahli dan dukungan operasional. Dalam rapat ini, berbagai hal teknis terkait implementasi standar kebersihan, pengamanan, dan manajemen sumber daya manusia dibahas secara mendalam, dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi operasional di lingkungan BPSDM Hukum.
• Pak Imanudin, selaku Direktur Utama PT. Biosis, dalam paparannya menyampaikan terima kasih atas kesempatan untuk berkolaborasi dengan BPSDM Hukum. Ia menjelaskan bahwa PT. Biosis telah berpengalaman dalam mengelola fasilitas di berbagai instansi pemerintahan, dan siap untuk mengimplementasikan standar pengamanan serta kebersihan yang tinggi di BPSDM Hukum. Pengamanan di BPSDM Hukum akan dibagi menjadi dua fokus utama, yakni pengamanan terhadap orang dan objek, dengan perhatian khusus pada standar kebersihan seperti kebersihan toilet dan ruang kantor.
• Kepala BPSDM Hukum, juga memberikan paparan yang menekankan pentingnya disiplin serta pengawasan yang ketat terhadap kebersihan dan keamanan di BPSDM Hukum. Beliau berharap agar standar yang dijelaskan dapat segera diterapkan, dan pengelolaan taman serta fasilitas lainnya bisa diperhatikan dengan serius. Selain itu, Bu Ayu mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan serta pengawasan yang lebih tegas dalam menjalankan tugas, agar proses kerja dapat berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan. Dalam rapat ini, juga dibahas tentang penyesuaian kontrak kerja dan rekrutmen pegawai untuk memastikan bahwa tim yang terlibat di BPSDM Hukum memiliki kualitas dan kompetensi yang sesuai.