Hari ke-2 Rakor : Kepala BPSDM Hukum Menyampaikan Capaian Kinerja 2025 dan Rencana Strategi BPSDM Hukum Tahun 2025-2029
- Kepala BPSDM Hukum menyampaikan paparan mengenai capaian kinerja BPSDM Hukum Tahun 2025 yang menunjukkan hasil sangat positif dan terukur. Sepanjang tahun 2025, BPSDM Hukum berhasil merealisasikan pengembangan dan penilaian kompetensi ASN secara optimal, dengan capaian kinerja sebesar 98,7 berpredikat A serta keberhasilan reakreditasi Assessment Center oleh BKN dengan nilai istimewa 98,75. Capaian ini menegaskan komitmen BPSDM Hukum dalam mendukung agenda nasional melalui penguatan SDM hukum yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing, sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya penguatan ideologi Pancasila, HAM, serta reformasi hukum dan birokrasi.
- Lebih lanjut, Kepala BPSDM Hukum menjelaskan bahwa sepanjang 2025 telah dilaksanakan berbagai program strategis pengembangan kompetensi, mulai dari pelatihan teknis, fungsional, kepemimpinan, hingga implementasi KUHP baru melalui skema Training of Facilitator (ToF). Program-program tersebut menjangkau puluhan ribu peserta dengan tingkat realisasi yang melampaui target, termasuk dukungan terhadap prioritas nasional dan peningkatan kualitas jabatan fungsional di pusat maupun daerah. Keberagaman jenis pelatihan mencerminkan peran BPSDM Hukum sebagai Corporate University Bidang Hukum, yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap, perilaku, dan kesadaran hukum ASN.
- Dalam paparan tersebut, Kepala BPSDM Hukum juga menyampaikan Rencana Strategis BPSDM Hukum Tahun 2025–2029 yang diarahkan pada visi besar menjadikan BPSDM Hukum sebagai pusat pengetahuan dan pembelajaran hukum nasional. Strategi ke depan difokuskan pada penguatan ekosistem pembelajaran berkelanjutan, integrasi nilai Pancasila dan HAM, transformasi digital pelatihan, serta pengembangan talenta hukum yang adaptif terhadap dinamika global. Dengan arah kebijakan ini, BPSDM Hukum diharapkan mampu melahirkan SDM bidang hukum yang produktif, kompeten, dan profesional dalam mendukung pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Kepala BPSDM Hukum Menjadi Pewawancara Sesi Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah Pada Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025
- Pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025, Kepala BPSDM Hukum berperan aktif sebagai pewawancara dalam sesi evaluasi kinerja Kantor Wilayah. Keterlibatan ini merupakan bagian dari mekanisme pengendalian kinerja yang bertujuan memperoleh gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah selama satu tahun anggaran. Melalui sesi wawancara yang terstruktur, Kepala BPSDM Hukum menggali capaian, tantangan, serta praktik baik yang telah dilakukan di wilayah sebagai bahan refleksi dan perbaikan kinerja organisasi.
- Dalam sesi evaluasi tersebut, Kepala BPSDM Hukum bersama tim penguji melakukan verifikasi dan klarifikasi data kinerja yang telah disampaikan oleh masing-masing Kantor Wilayah. Wawancara difokuskan pada efektivitas kepemimpinan, koordinasi, dan komunikasi internal maupun eksternal, serta pemahaman pimpinan wilayah terhadap sasaran strategis, indikator kinerja, dan strategi pencapaian target. Pendekatan dialogis ini diharapkan mampu mengukur konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja yang dicapai di daerah.
- Melalui peran sebagai pewawancara, Kepala BPSDM Hukum menegaskan komitmen kementerian dalam memastikan keselarasan kebijakan pusat dengan implementasi di wilayah, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas kinerja Kantor Wilayah secara berkelanjutan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan penguatan tata kelola organisasi, sehingga Kementerian Hukum mampu menutup tahun 2025 dengan kinerja yang akuntabel dan siap menghadapi tantangan di tahun berikutnya.