Kepala BPSDM Hukum Memimpin Rapat Kesiapan Anggaran Sharing Cost Pelaksanaan Lokakarya KUHP dan KUHAP Baru
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum memimpin rapat kesiapan anggaran sharing cost untuk pelaksanaan lokakarya KUHP dan KUHAP baru bersama ASPERHUPIKI yang dilaksanakan di ruang rapat Kepala BPSDM Hukum. Dalam arahannya, Kepala BPSDM Hukum menekankan pentingnya kesiapan BPSDM Hukum dalam rangka optimalisasi program kerja prioritas pasca kebijakan efisiensi anggaran dengan tetap memastikan substansi lokakarya berjalan optimal dan memberikan kontribusi strategis bagi penguatan kapasitas hukum nasional;
Dalam rapat tersebut, dilakukan pembahasan terkait identifikasi dan optimalisasi sumber anggaran yang tersedia, termasuk kemungkinan pergeseran dari beberapa kegiatan yang masih memungkinkan tanpa mengganggu capaian kinerja yang sudah ditargetkan. Kepala BPSDM Hukum meminta agar seluruh unit terkait dapat memetakan secara rinci sumber-sumber anggaran yang dapat dimanfaatkan, serta menyusun kembali rencana anggaran biaya yang lebih adaptif sesuai dengan kebutuhan prioritas kegiatan lokakarya;
Kepala BPSDM Hukum memberikan arahan agar pemenuhan kebutuhan kegiatan dapat difokuskan pada komponen esensial, serta mendorong koordinasi lintas unit untuk memastikan kesiapan pelaksanaan lokakarya. Selain itu, ditekankan pula pentingnya langkah antisipatif terhadap kebijakan anggaran yang berkembang, serta perlunya penyusunan skema pembiayaan yang tetap akuntabel dan efisien. Melalui rapat ini, diharapkan pelaksanaan lokakarya KUHP dan KUHAP baru dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang optimal bagi penguatan sistem hukum nasional.
Kepala BPSDM Hukum Membuka Kegiatan Penilaian Kompetensi bagi Jabatan Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2026
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum secara resmi membuka kegiatan Penilaian Kompetensi bagi Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2026. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa kegiatan ini memiliki peran strategis dengan melibatkan pemangku jabatan fungsional di bidang kekayaan intelektual yang menjadi garda terdepan dalam melindungi karya dan inovasi bangsa. Penilaian kompetensi ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung visi nasional menuju Indonesia Emas 2045 melalui penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi hukum yang berkelanjutan;
Lebih lanjut, ditegaskan bahwa penilaian kompetensi bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan kesesuaian antara kompetensi individu dengan standar jabatan yang dipersyaratkan. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi sistem merit dan manajemen talenta sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan nasional, sehingga mampu menghasilkan data kompetensi yang akurat dan menjadi dasar dalam pengembangan SDM yang lebih terarah. Melalui proses yang objektif dan terukur, diharapkan kesenjangan kompetensi dapat diminimalisir dan kinerja organisasi dapat meningkat secara signifikan.
Kepala BPSDM Hukum menutup dengan menekankan agar hasil penilaian kompetensi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan karir, pengembangan kompetensi serta peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan. Dengan semangat profesionalisme, integritas, dan budaya kerja yang unggul, kegiatan ini diharapkan mampu mencetak pejabat fungsional yang adaptif dan berdaya saing global, sekaligus memperkuat sistem kekayaan intelektual nasional.