Kepala BPSDM Hukum Melakukan Pemantauan Kinerja dan Penguatan Tugas Fungsi Unit Kerja di Lingkungan BPSDM Hukum : Mendukung Peningkatan Kualitas SDM Hukum
- Kepala BPSDM Hukum melaksanakan pemantauan menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan (Pustekpim), Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional (Pusbanglat Fungsional), Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom), Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), serta Balai Pelatihan Hukum di berbagai wilayah. Kegiatan diawali dengan apel pagi virtual sebagai bagian dari pembinaan disiplin dan penguatan koordinasi. Pada Sekretariat, pemantauan difokuskan pada fungsi dukungan manajemen, meliputi pengelolaan keuangan, kepegawaian, perencanaan, serta tata usaha. Kepala BPSDM Hukum memastikan proses verifikasi anggaran, penyusunan revisi DIPA, penyiapan postur anggaran 2026, hingga penguatan sistem pengendalian intern (SPIP) berjalan akuntabel dan sesuai regulasi;
- Kepala BPSDM Hukum menegaskan pelaksanaan tugas dan fungsi utama dalam pengembangan kompetensi SDM hukum. Di Pustekpim, fungsi penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan dan teknis diwujudkan melalui kegiatan Training of Trainers (ToF) Implementasi KUHP dan KUHAP serta Program Kepemimpinan Pemerintahan (PKP), yang bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami regulasi dan kepemimpinan birokrasi. Di Pusbanglat Fungsional, pelaksanaan pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum mencerminkan fungsi peningkatan kompetensi jabatan fungsional secara berkelanjutan. Sementara itu, Puspenkom menjalankan fungsi penilaian kompetensi ASN melalui uji kenaikan jenjang jabatan serta penguatan sistem aplikasi berbasis digital, guna mendukung objektivitas dan transparansi penilaian;
- Hasil dari kegiatan pemantauan ini menunjukkan bahwa seluruh unit kerja telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan SDM hukum. Di Poltekpin dan Balai Pelatihan Hukum di Semarang, Batam, dan Bitung, pelaksanaan administrasi dan kegiatan kediklatan berjalan tertib dan efektif. Selain itu, tercapai penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kualitas layanan pelatihan, serta kesiapan organisasi dalam mendukung transformasi birokrasi dan pembangunan SDM hukum yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional.