Kepala BPSDM Hukum Membuka Kegiatan Pelatihan Teknis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Penyusunan Peraturan Kebijakan : Penguatan Kompetensi SDM Hukum
• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Teknis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Peraturan Kebijakan Metode Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Hukum Batam. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring diikuti oleh 40 peserta dari 8 Kantor Wilayah Kementerian Hukum di wilayah kerja Balai Pelatihan Hukum Batam. Turut hadir secara virtual para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum di wilayah kerja Balai Pelatihan Hukum Batam, yang menunjukkan dukungan dan komitmen terhadap penguatan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum. Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur dalam mendukung kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang efektif, akuntabel, serta berkeadilan;
• Lebih lanjut disampaikan bahwa pembentukan regulasi yang baik tidak hanya menuntut ketepatan prosedural, tetapi juga kualitas substansi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan selaras dengan arah pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, pelatihan ini dirancang berbasis Peta Jalan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum Tahun 2025–2029, dengan pendekatan pembelajaran yang komprehensif, mencakup pemahaman konsep, teknik penyusunan, hingga kemampuan analisis dan evaluasi peraturan. Selain itu, materi pelatihan juga mengedepankan internalisasi nilai-nilai Pancasila, penguasaan hierarki peraturan, serta keterampilan praktis dalam merumuskan norma hukum secara sistematis dan responsif terhadap dinamika kebijakan;
• Kepala BPSDM Hukum juga menekankan bahwa pelatihan ini menggunakan metode pembelajaran jarak jauh yang mendorong partisipasi aktif dan interaksi dua arah antar peserta. Ia mengajak seluruh peserta untuk mengikuti setiap tahapan pembelajaran dengan disiplin dan penuh tanggung jawab guna memperkuat kompetensi teknis serta profesionalisme dalam penyusunan regulasi. Di akhir sambutannya, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara dan fasilitator, serta berharap pelatihan ini mampu menghasilkan sumber daya manusia hukum yang kompeten, berintegritas, dan mampu menghasilkan produk hukum yang berkualitas, harmonis, serta memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat, sebelum secara resmi membuka kegiatan pelatihan tersebut.
Kepala BPSDM Hukum Memberikan Penguatan Kebijakan Pengembangan SDM Hukum Berbasis Nilai Pancasila dalam Pelatihan Teknis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan
• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum memberikan materi mengenai kebijakan pengembangan SDM pada Pelatihan Teknis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Peraturan Kebijakan yang diselenggarakan secara daring oleh Balai Pelatihan Hukum Batam. Kegiatan yang berlangsung pada 4 hingga 20 Mei 2026 ini diikuti oleh 40 peserta dari berbagai Kantor Wilayah di Sumatera sebagai bagian dari upaya strategis peningkatan kompetensi aparatur hukum. Dalam pemaparannya, Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa pengembangan SDM hukum harus selaras dengan arah pembangunan nasional melalui implementasi Asta Cita Presiden, khususnya dalam Astacita point 1, 4 dan 7;
• Lebih lanjut, kebijakan pengembangan SDM diarahkan untuk mendukung Resolusi Kementerian Hukum Tahun 2026, yaitu mewujudkan tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta menghasilkan regulasi yang berkualitas dan berkeadilan. Pendekatan corporate university menjadi strategi utama melalui integrasi pendidikan, pelatihan, dan penilaian kompetensi yang terencana dalam peta jalan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum tahun 2025–2029. Penamaan “Kampus Pengayoman Pancasila” juga ditegaskan sebagai langkah strategis dalam memperkuat pendidikan karakter dan internalisasi nilai-nilai Pancasila guna mencetak aparatur hukum yang profesional dan berintegritas;
• Sebagai hasil dari kegiatan ini, peserta menunjukkan peningkatan kapasitas dalam memahami dan menyusun peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang lebih sistematis, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, peserta semakin memahami pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap proses pembentukan regulasi melalui penerapan 25 Indikator Nilai Pancasila sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPIP Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya menghasilkan peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga membentuk aparatur hukum yang mampu melahirkan regulasi yang berkeadilan, humanis, serta selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan tujuan pembangunan hukum nasional.
Kepala BPSDM Hukum Melaksanakan Pemantauan Menyeluruh Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Di Lingkungan Sekretariat, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis Dan Kepemimpinan, Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional, Pusat Penilaian Kompetensi, Politeknik Pengayoman Indonesia, Serta Balai Pelatihan Hukum
• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum melaksanakan pemantauan menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan (Pustekpim), Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional, Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom), Politeknik Pengayoman Indonesia, serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung. Kegiatan pemantauan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan optimalisasi kinerja organisasi, khususnya dalam aspek administrasi, pengelolaan keuangan, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Di lingkungan Sekretariat, berbagai kegiatan strategis terpantau berjalan, mulai dari pengelolaan arsip belanja pegawai, verifikasi keuangan, penginputan anggaran, hingga tindak lanjut hasil desk evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta kontrol sarana dan prasarana;
• Pada unit teknis, Kepala BPSDM Hukum juga memantau pelaksanaan berbagai program pengembangan kompetensi. Di Pustekpim, kegiatan meliputi rapat pembahasan perubahan target kinerja serta pelaksanaan berbagai pelatihan seperti Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP dan KUHAP, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, serta pelatihan berbasis MOOC. Sementara itu, di Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional, pemantauan difokuskan pada pelaksanaan pelatihan fungsional, koordinasi anggaran PNBP, serta penguatan program pelatihan berbasis kebutuhan nasional. Di Puspenkom, kegiatan penilaian kompetensi bagi pejabat manajerial dan nonmanajerial di berbagai Kantor Wilayah turut menjadi perhatian, termasuk persiapan penilaian untuk Jabatan Pimpinan Tinggi. Politeknik Pengayoman Indonesia juga melaksanakan workshop pengembangan karir dosen serta pembahasan target kinerja sebagai bagian dari peningkatan kualitas pendidikan vokasi di bidang hukum;
• Selain itu, pemantauan juga dilakukan pada Balai Pelatihan Hukum di Batam, Semarang, dan Bitung yang secara aktif menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penguatan administrasi perkantoran. Balai Pelatihan Hukum Batam melaksanakan pelatihan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan secara daring yg dimulai hari ini sekaligus monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi, sementara Balai Pelatihan Hukum Semarang dan Bitung fokus pada pembahasan target kinerja serta penyelesaian administrasi perkantoran. Berdasarkan hasil pemantauan, seluruh unit kerja menunjukkan komitmen dalam menjaga kualitas kinerja dan mendukung pencapaian target organisasi. Kepala BPSDM Hukum menegaskan pentingnya sinergi, konsistensi, serta peningkatan kualitas layanan sebagai kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.