Kepala BPSDM Hukum Hadiri Seminar Nasional Pemasyarakatan 2026 : Transformasi Sistem dalam Implementasi KUHP dan KUHAP Baru
• Kepala BPSDM Hukum menghadiri undangan Seminar Nasional Pemasyarakatan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Persatuan Purnabakti Pemasyarakatan Indonesia (P3I) sebagai forum strategis dalam merespons dinamika perubahan hukum pidana di Indonesia. Seminar yang mengangkat tema “Transformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Implementasi KUHP dan KUHAP Baru” ini dilaksanakan di Auditorium Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Tangerang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat tinggi kementerian, aparat penegak hukum, akademisi, hingga para purnabakti pemasyarakatan yang memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan sistem pemasyarakatan nasional;
• Kehadiran Kepala BPSDM Hukum dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap upaya penguatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan komitmen BPSDM Hukum dalam mempersiapkan aparatur yang profesional, berintegritas, serta adaptif terhadap perubahan regulasi, khususnya dalam menghadapi implementasi KUHP dan KUHAP yang baru. Dalam seminar tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai keynote speaker menegaskan pentingnya transformasi sistem pemasyarakatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan;
• Selain itu, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia turut menyampaikan pentingnya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Berbagai narasumber dari lintas sektor, termasuk Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, serta akademisi dan kriminolog, memberikan pandangan komprehensif terkait implementasi KUHP dan KUHAP baru. Melalui pembahasan yang mencakup isu perubahan paradigma pemidanaan, penguatan restorative justice, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain perlunya penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, peningkatan kompetensi SDM pemasyarakatan secara berkelanjutan, serta penguatan implementasi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Hasil tersebut diharapkan menjadi acuan dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang modern, profesional, dan akuntabel di era implementasi KUHP dan KUHAP yang baru.
Kepala BPSDM Hukum Memimpin Rapat Persiapan Pelatihan Dasar Ecoprint Eksklusif bagi PIMTI Perempuan Indonesia bersama DWP BPSDM Hukum
• Kepala BPSDM Hukum memimpin rapat persiapan kegiatan Pelatihan Dasar Ecoprint Eksklusif yang diperuntukkan bagi Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Indonesia bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) BPSDM Hukum. Dalam aspek teknis, Kepala BPSDM Hukum memberikan arahan rinci terkait kesiapan sarana dan prasarana guna mendukung kenyamanan peserta baik dari internal maupun eksternal. Penataan lokasi kegiatan di area joglo dan selasar diatur secara tertib dan memaksimalkan ruangan yg tersedia. Konsumsi utama akan dipusatkan di auditorium lantai dua dengan pengaturan round table, sementara fasilitas pendukung seperti ruang VIP untuk ibadah, kebersihan kamar mandi, serta kesiapan perlengkapan seperti karpet dan mukena menjadi perhatian khusus;
• Lebih lanjut, Kepala BPSDM Hukum menekankan pentingnya pelaksanaan kegiatan yang interaktif, komunikatif, dan berkesan. Seluruh tim humas diarahkan untuk terlibat aktif dalam peliputan kegiatan sejak awal hingga akhir acara. Rangkaian kegiatan dirancang secara sistematis, dimulai dari registrasi, jalan sehat, pembukaan, hingga praktik ecoprint yang disertai talkshow selama proses berlangsung. Dukungan teknis seperti pengaturan musik penyemangat, kesiapan MC yang interaktif, petugas registrasi serta kesiapan seluruh panitia juga menjadi perhatian agar kegiatan berjalan lancar.
. Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh Pimpinan Tinggi Perempuan Kementerian/Lembaga dan DWP BPSDM Hukum dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang, yang terdiri dari 50 peserta PIMTI Perempuan dan 50 peserta DWP BPSDM Hukum. Dengan persiapan yang matang, diharapkan kegiatan ini tidak hanya memberikan keterampilan baru, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan sinergi antara PIMTI Perempuan Indonesia dan DWP BPSDM Hukum.