Kepala BPSDM Hukum Menghadiri Pembukaan Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 Tingkat UAPA Kementerian Hukum
• Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menghadiri kegiatan pembukaan Reviu Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2025 Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Hukum yang dilaksanakan di Kampus BPSDM Hukum, Gandul, Depok, pada 18 Februari 2026. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Hendro Pandowo, dan diikuti oleh peserta dari Sekretariat Jenderal serta Tim Reviu Inspektorat Jenderal. Kehadiran Kepala BPSDM Hukum menunjukkan dukungan penuh terhadap upaya penguatan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
• Kegiatan reviu ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan keandalan laporan keuangan kementerian sebelum disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam arahannya, Inspektur Jenderal menekankan pentingnya ketelitian, kecermatan, dan profesionalisme dalam setiap tahapan reviu, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan Laporan Hasil Reviu. Selain itu, perhatian juga difokuskan pada tindak lanjut temuan pemeriksaan, pengelolaan Barang Milik Negara, ketepatan penggunaan akun belanja, serta optimalisasi monitoring melalui sistem SAKTI sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan;
• Melalui kehadiran Kepala BPSDM Hukum dalam kegiatan ini, diharapkan semakin memperkuat sinergi antarunit kerja dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pelaksanaan reviu yang disiplin dan objektif diharapkan dapat memastikan penyusunan laporan keuangan yang andal dan sesuai standar, sekaligus mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Kementerian Hukum. Komitmen bersama dalam menjaga integritas dan profesionalisme menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.
Kepala BPSDM Hukum Mengikuti Podcast Pimti Perempuan Indonesia dengan Tema Di Balik Pengembangan SDM Hukum : Kepemimpinan, Dedikasi, dan Arah Masa Depan
• Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, mengikuti Podcast Pimti Perempuan Indonesia yang mengangkat tema Di Balik Pengembangan SDM Hukum: Kepemimpinan, Dedikasi, dan Arah Masa Depan. Dalam kesempatan tersebut, beliau menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia bidang hukum merupakan bagian penting dalam mendukung visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Melalui peran strategis Kementerian Hukum, BPSDM Hukum berkomitmen membangun aparatur hukum yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap dinamika perubahan, sehingga mampu mendukung reformasi hukum, birokrasi, dan pelayanan publik yang berkualitas;
• Lebih lanjut, Kepala BPSDM Hukum menjelaskan bahwa penguatan kompetensi aparatur hukum dilakukan melalui berbagai program strategis, antara lain Training of Facilitator (TOF) Implementasi KUHP dan Pelatihan Fungsional Analis Hukum di tingkat pusat dan daerah. Program-program ini dirancang untuk memastikan aparatur memiliki kemampuan analisis hukum yang kuat, memahami substansi regulasi secara komprehensif, serta mampu mendukung implementasi kebijakan hukum nasional secara efektif dan seragam. Selain itu, transformasi pembelajaran berbasis digital, penguatan sistem merit, serta rebranding Kampus Pengayoman Pancasila menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pembelajaran yang modern, adaptif, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta hak asasi manusia;
• Dalam podcast tersebut, Kepala BPSDM Hukum juga menekankan bahwa kepemimpinan dalam pengembangan SDM hukum tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga pembentukan karakter, integritas, dan etika profesi. BPSDM Hukum terus mendorong pembangunan SDM yang unggul melalui penguatan kompetensi substantif dan manajerial, digitalisasi pembelajaran, serta internalisasi nilai pengayoman dan pelayanan publik. Upaya ini diharapkan dapat melahirkan aparatur hukum yang tidak hanya cakap secara profesional, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan berdaya saing global.