Pelantikan Pimti Pratama Kementerian Hukum : Tandai Komitmen Kementerian Hukum Perkuat Pelayanan Publik
- Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum, menjadi momentum strategis dalam menegaskan arah kepemimpinan dan reformasi birokrasi. Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, turut menghadiri kegiatan tersebut yang sekaligus menjadi sarana penyampaian arahan Presiden Republik Indonesia sebagaimana disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Arahan tersebut menekankan pentingnya perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan dengan menjadikan kualitas pelayanan publik sebagai tolak ukur utama keberhasilan kepemimpinan;
- Presiden mendorong seluruh jajaran untuk berani berbenah dan menghentikan praktik-praktik yang justru menghambat pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, kepemimpinan dituntut memiliki ketegasan dan keberanian mengambil keputusan demi kepentingan publik. Menteri Hukum juga menegaskan bahwa selain kecerdasan dan kemampuan intelektual, seorang pemimpin harus mengedepankan hati nurani, kepekaan, dan empati terhadap kondisi nyata yang dirasakan masyarakat ketika pelayanan belum berjalan optimal;
- Menanggapi arahan tersebut, Kepala BPSDM Hukum menegaskan komitmen BPSDM dalam menyiapkan sumber daya manusia aparatur yang unggul, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Menurutnya, pelantikan Pimti Pratama tidak hanya dimaknai sebagai pengisian jabatan, tetapi sebagai titik awal penguatan komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang adil, responsif, dan berkualitas. Ia berharap para pejabat yang dilantik mampu menerjemahkan arahan Presiden ke dalam kebijakan dan kinerja nyata di unit kerja masing-masing.
Kementerian Hukum Perkuat Komitmen Zona Integritas dan Transformasi Digital Pelayanan Publik
- Kementerian Hukum menegaskan komitmennya dalam memperkuat reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas yang berkelanjutan serta percepatan transformasi digital pelayanan publik. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Piagam Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, Pakta Integritas, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang digelar di Graha Pengayoman. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap penguatan integritas dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum;
- Dalam arahannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak sekadar memenuhi target administratif, melainkan merupakan program berkelanjutan yang harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Keberhasilan reformasi birokrasi diukur dari kualitas pelayanan publik yang tercermin melalui berbagai penilaian objektif, termasuk survei oleh lembaga independen. Selain itu, transformasi digital ditegaskan sebagai strategi utama dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi melalui pengembangan super apps Kementerian Hukum;
- Momentum ini juga dimaknai sebagai langkah strategis pasca-penataan kelembagaan untuk menyatukan komitmen pimpinan di tingkat pusat dan wilayah. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti KPK, Ombudsman RI, Kementerian PANRB. BPSDM Hukum, menegaskan pentingnya integritas, budaya antikorupsi, dan penguatan sumber daya manusia aparatur. Melalui sinergi pembangunan Zona Integritas dan percepatan transformasi digital, Kementerian Hukum optimistis mampu menghadirkan pelayanan publik yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.