Rabu Sehat : Wujud Komitmen BPSDM Hukum Ciptakan Lingkungan Kerja Sehat
• Kegiatan Rabu Sehat BPSDM Hukum dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menumbuhkan budaya hidup sehat dan mempererat kebersamaan di lingkungan kerja. Kegiatan ini diawali dengan jalan bersama mengelilingi area BPSDM Hukum yang diikuti dengan antusias oleh seluruh peserta, sebagai bentuk aktivitas fisik ringan yang bermanfaat untuk menjaga kebugaran sekaligus menciptakan suasana kerja yang lebih segar dan produktif; • Setelah jalan bersama, kegiatan dilanjutkan dengan senam bersama yang dipandu oleh instruktur, diikuti oleh Kepala BPSDM Hukum, para Pimpinan Tinggi Pratama, serta seluruh pegawai di lingkungan BPSDM Hukum. Senam bersama ini tidak hanya menjadi sarana olahraga, tetapi juga momentum membangun semangat kebersamaan, kekompakan, dan interaksi positif antarpegawai lintas unit kerja; • Melalui kegiatan Rabu Sehat ini, BPSDM Hukum menegaskan komitmennya dalam mendukung kesehatan jasmani dan rohani pegawai sebagai bagian dari peningkatan kinerja organisasi. Diharapkan, kegiatan rutin semacam ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat, harmonis, dan berdaya saing.
Menuju Wajah Baru Peradilan Pidana: Kepala BPSDM Hukum Sampaikan Rencana Webinar Nasional kepada Wakil Menteri Hukum
• Kepala BPSDM Hukum menyampaikan konsep rencana pelaksanaan Webinar Nasional kepada Wakil Menteri Hukum, dengan didampingi oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan (Kapusbanglat Tekpim). Penyampaian konsep ini menitikberatkan pada rencana penyelenggaraan webinar bertema “Wajah Baru Peradilan Pidana: Bedah Tuntas UU No. 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) dan Problematika Implementasinya” yang direncanakan berlangsung pada Kamis, 5 Februari 2026. Webinar ini dirancang sebagai forum nasional untuk merespons perubahan paradigma hukum acara pidana pasca berlakunya KUHAP baru; • Kepala BPSDM Hukum menjelaskan bahwa substansi webinar akan dibagi ke dalam beberapa sesi strategis, antara lain pembahasan paradigma baru alat bukti, penguatan hak tersangka dalam upaya paksa, penerapan keadilan restoratif, serta evaluasi awal implementasi KUHAP baru dalam 30 hari pertama penerapannya. Webinar ini menargetkan partisipasi luas dari praktisi hukum, akademisi, mahasiswa hukum, serta pegiat HAM, dengan menghadirkan narasumber yang merepresentasikan unsur pembuat kebijakan, akademisi, yudikatif, dan masyarakat sipil guna menjamin diskusi yang komprehensif dan berimbang; • Wakil Menteri Hukum menyambut positif konsep rencana webinar nasional tersebut dan menilai kegiatan ini relevan sebagai sarana diseminasi kebijakan serta forum evaluatif terhadap implementasi awal UU No. 20 Tahun 2025. Kapusbanglat Tekpim menegaskan kesiapan BPSDM Hukum dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, baik dari aspek kurikulum, teknis penyelenggaraan, maupun output berupa rekomendasi kebijakan dan laporan hasil webinar. Diharapkan, kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan pemahaman dan kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menerapkan KUHAP baru secara adil dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
Perkuat SDM Profesional dan Berintegritas : Kepala BPSDM Hukum Membuka Lokakarya Penyusunan Kurikulum Pelatihan Teknis TA 2026
• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum secara resmi membuka Lokakarya Penyusunan Kurikulum, Rancang Bangun Program Pelatihan (RBPP), Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP), dan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan pada Rabu, 7 Januari 2026. Kepala BPSDM Hukum menekankan bahwa pelatihan teknis memiliki peran strategis dalam memastikan tersedianya sumber daya manusia hukum yang profesional, adaptif, dan berintegritas, serta mampu menjawab dinamika regulasi dan tuntutan organisasi Kementerian Hukum yang terus berkembang; • Lebih lanjut disampaikan bahwa penyusunan kurikulum pelatihan teknis tidak dapat lagi dilakukan secara konvensional, melainkan harus berbasis kebutuhan nyata organisasi, selaras dengan kebijakan nasional, dan responsif terhadap tantangan ke depan. Tantangan tersebut meliputi modernisasi layanan publik, kepastian status hukum subjek hukum, perlindungan kreativitas dan ekonomi kreatif, pencegahan tumpang tindih regulasi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, lokakarya ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan desain kurikulum, RBPP, dan RBPMP dengan strategi organisasi, khususnya penguatan Corporate University serta Peta Jalan Pengembangan Kompetensi SDM Kementerian Hukum Tahun 2025–2029; • Dalam kerangka Corporate University, Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa pelatihan harus menjadi bagian dari ekosistem pembelajaran organisasi yang berkelanjutan dan berdampak pada perubahan perilaku serta peningkatan kinerja aparatur. Melalui lokakarya ini, diharapkan terwujud kurikulum dan pedoman pelatihan teknis yang sistematis, terukur, aplikatif, dan dapat diimplementasikan secara konsisten pada Tahun Anggaran 2026, sehingga mendukung terwujudnya SDM Hukum yang profesional dan berintegritas tinggi.