Kegiatan Kepala BPSDM Hukum 3 Maret 2025

Tekankan Pentingnya Pendidikan Hukum Berkualitas: Kepala BPSDM Hukum Lantik Direktur, Wakil Direktur dan Dosen Politeknik Pengayoman Indonesia

• Kepala BPSDM Hukum secara resmi melantik Direktur, Wakil Direktur dan Dosen Politeknik Pengayoman Indonesia bertempat di Aula Prof. Muladi, BPSDM Hukum, Kampus Tangerang. Turut hadir menyaksikan momentum bersejarah dilantiknya Direktur Pertama Poltekpin yakni Direktur Politeknik Siber dan Sandi Negara; Wakil Direktur Politeknik Statistika STIS; Direktur Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG): Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum; Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; serta tamu undangan lainnya.

• Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan Restrukturisasi kelembagaan dengan menggabungkan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia merupakan langkah strategis yang diambil untuk meningkatkan layanan dalam menciptakan SDM yang berkompeten. Restrukturisasi ini diperlukan guna menciptakan birokrasi yang agile dan adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat. Dilantiknya Direktur, Wakil Direktu Poltekpin diharapkan dapat mempercepat transformasi dan pembaharuan dalam memimpin Poltekpin ke depan. Dalam rangka mendukung visi RPJPN 2025-2029 dan misi Asta Cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pada poin ke 4 (empat) yakni memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan , prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

• Di akhir sambutan, Kepala BPSDM Hukum mengucapkan selamat atas dilantikanya Odi Jarodi selaku Direktur Poltekpin; Kusmiyanti selaku Wakil Direktur Bidang Akademik; Budy Mulyawan selaku Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum; Sohirin selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni serta ucapan selamat kepada Dosen atas kenaikan jenjang dalam jabatan Lektor Kepala dan Lektor.

Meningkatkan Kualitas Pendidikan Hukum: Kepala BPSDM Hukum Berikan Pengarahan Perdana Kepada Direktur dan Wakil Direktur Poltekpin Baru

• Kepala BPSDM Hukum didampingi Pimti Pratama memberikan pengarahan perdana kepada Direktur dan Wakil Direktur Poltekpin yang baru dilantik serta kepada seluruh jajaran pegawai Poltekpin. Mengawali pemberian arahan, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan apresiasi kepada Plt. Direktur Poltekip dan Direktur Poltekim atas dedikasinya selama menjabat di Poltekip dan Poltekim. Serta ucapan selamat kepada Direktur dan Wakil Direktur Poltekpin yang baru dilantik. Kepala BPSDM Hukum dan Pimti Pratama mendorong Direktur dan Wakil Direktur Poltekpin agar penyelesaian administrasi harus segera dilakukan khususnya dalam rangka pengembangan jurusan Poltekpin.

• Selain itu juga disampaikan bahwa jajaran Direktur dan Wakil Direktur Poltekpin untuk dapat segera membentuk Senat Poltekpin. Ditekankan kembali mengenai reorganisasi maupun manajemen serta restrukturisasi SDM. Selain itu, diharapkan Direktur dan Wakil Direktur Poltekpin untuk segera menyiapkan Quick Win (program 100 hari kerja) Poltekpin.

• Kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Politeknik Pengayoman Indonesia, dimohon untuk mohon dapat mendukung penuh kepemimpinan yang baru ini dalam melakukan transformasi dan menjalankan tugas pokok dan fungsi Politeknik Pengayoman Indonesia.

Pastikan Pembangunan Rektorat B Poltekpin Sesuai Rencana: Kepala BPSDM Hukum meninjau pembangunan gedung Poltekpin

• Kepala BPSDM Hukum beserta Pimti Pratama meninjau langsung pembangunan Rektorat B Poltekpin, didampingi oleh Purwandani selaku Kabag Umum pada masa awal pembangunan. Kepala BPSDM Hukum mendapatkan penjelasan terkait progres pembangunan dari MA, PK, dan Pelaksana Pekerjaan pembangunan Rektorat B Poltekpin, untuk memastikan bahwa pembangunan Rektorat B Poltekpin sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan.

• Selanjutnya dilakukan inspeksi lapangan untuk melihat langsung kemajuan pembangunan Rektorat B Poltekpin. Kepala BPSDM Hukum juga melakukan pertemuan dengan tim pelaksana pembangunan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kemajuan pembangunan.

• Hasil monitoring evaluasi menunjukkan bahwa pembangunan Rektorat B Poltekpin telah berjalan sesuai dengan rencana. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, salah satunya yakni penambahan jalan landai bagi penyandang disabilitas maupun adanya bel darurat di toilet penyandang disabilitas.

• Kepala BPSDM Hukum memberikan instruksi kepada tim pelaksana pembangunan untuk memperbaiki dan meningkatkan beberapa hal yang telah diidentifikasi. Kepala BPSDM Hukum juga menekankan pentingnya memastikan bahwa pembangunan Rektorat B Poltekpin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kepala BPSDM Hukum dan Pimti Pratama Gelar Rapat Pembahasan SKP dan Tugas Fasilitatif Sekretariat BPSDM

• Kepala BPSDM Hukum, beserta Pimti Pratama BPSDM Hukum dan juga Kepala Bagian SDM, Kasubbag TU Pimpinan dan Protokol menggelar rapat pembahasan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pimti Pratama dan tugas fasilitatif Sekretariat BPSDM. Dalam rapat ini dilakukan pembahasan dan reviu kembali atas Matriks Pembagian Peran dan Hasil Pimpinan Tinggi yang akan dituangkan dalam SKP Para Pimti Pratama serta dilakukan pembahasan penambahan Matriks Pembagian Peran dan Hasil bagi Direktur Poltekpin. Bahwa penyusunan SKP ini didasarkan dari Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala BPSDM Hukum dengan Menteri Hukum pada awal Tahun 2025.

• Melalui penyusunan SKP yang tepat maka dapat membantu Instansi, Kementerian atau Lembaga dapat menyusun perencanaan kerja secara benar dan rinci berdasarkan Peta Strategi Instansi, Rencana Strategi Instansi, Perjanjian Kerja, dan Struktur Organisasi dan Tata Kelola; menciptakan sistem manajemen kinerja yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi. Kepala BPSDM Hukum serta Pimpinan Tinggi Pratama BPSDM Hukum, kembali menekankan bahwa penilaian kinerja merupakan akumulasi hasil kerja dan perilaku kerja yang dinilai oleh atasan langsung, sehingga diharapkan seluruh pegawai di lingkungan BPSDM Hukum tidak hanya memperlihatkan etos kerja yang baik, namun juga disertai dengan etika yang sopan dan santun baik kepada sesama pegawai dan terutama terhadap pimpinan di lingkungan BPSDM Hukum.