Kepala BPSDM Hukum Membuka Pelatihan Teknis Tata Naskah Dinas Dan Manajemen Arsip Angkatan I Dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh
• Melalui zoom meeting, Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani membuka Pelatihan Teknis Tata Naskah Dinas dan Manajemen Arsip Angkatan I Tahun 2025 yang diselenggarakan Balai Diklat Hukum Kepulauan Riau. Kegiatan ini diikuti peserta dari delapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum di wilayah Sumatera dengan metode pembelajaran jarak jauh. • Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa tata naskah dinas dan manajemen arsip merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan modern yang transparan dan akuntabel. Arsip bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi bukti hukum serta wujud tanggung jawab dan integritas ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. • Kepala BPSDM Hukum juga mengingatkan pentingnya digitalisasi arsip dan keamanan data di era transformasi birokrasi. Melalui pelatihan ini, ASN diharapkan mampu menerapkan tata naskah dan pengelolaan arsip yang tertib, efisien, serta selaras dengan reformasi birokrasi dan administrasi digital di lingkungan Kementerian Hukum.
Kepala BPSDM Hukum Menyampaikan Materi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penguatan Nilai - Nilai Pancasila pada Pelatihan Teknis Tata Naskah Dinas dan Manajemen Arsip Angkatan I
• Melalui pelatihan teknis Tata Naskah Dinas, Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila bagi ASN sebagai landasan moral dan etika dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan berkarakter pengayoman. • Pembentukan Kampus Pengayoman Pancasila menjadi langkah strategis BPSDM Hukum dalam mendukung Asta Cita Presiden untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Melalui pendidikan dan pelatihan, nilai-nilai kebangsaan diinternalisasi agar tercipta tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berkeadilan. • Selain itu, gerakan “Seberapa Pancasila Dirimu?” di lingkungan BPSDM Hukum menjadi sarana refleksi dan pembiasaan nilai luhur bangsa. ASN diajak mengamalkan Pancasila dalam perilaku sehari-hari, menumbuhkan semangat gotong royong, serta memperkuat peran sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
Kepala BPSDM Hukum Membuka dan Memberikan Overview Kampus Pengayoman Pancasila pada ToF Implementasi KUHP Angkatan IX TA 2025
• Bertempat di Guest House BPSDM Hukum, Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani membuka secara resmi Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP Angkatan IX Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional untuk memperkuat kapasitas fasilitator sebagai garda terdepan dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku efektif pada Januari 2026. • Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa KUHP baru merupakan hasil kerja panjang dan kolaboratif berbagai pihak, mencerminkan kedaulatan hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa. Ia mendorong para peserta ToF agar tidak hanya memahami substansi hukum, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang menanamkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan integritas hukum di tengah masyarakat.
• Setelah membuka kegiatan secara resmi, Kepala BPSDM Hukum melanjutkan dengan penyampaian materi “Overview Kampus Pengayoman Pancasila”. Dalam paparannya, Gusti Ayu menjelaskan bahwa Kampus Pengayoman Pancasila merupakan inisiatif strategis BPSDM Hukum sebagai pusat pembinaan ideologi, karakter, dan etika ASN berbasis nilai-nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia. Melalui internalisasi nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, Kampus Pengayoman Pancasila diharapkan mampu melahirkan ASN yang berintegritas, berjiwa pengayoman, serta menjadi perekat bangsa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. • Dengan semangat kolaboratif dan pembelajaran berkelanjutan, kegiatan Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP Angkatan IX Tahun 2025 menjadi wujud nyata komitmen BPSDM Hukum dalam memperkuat sumber daya manusia hukum yang unggul, adaptif, dan berkarakter kebangsaan di bawah naungan Kampus Pengayoman Pancasila.