Membuka Kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural, dan Potensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025
- Jumat, 25 Juli 2025 bertempat di Guest House BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, secara resmi membuka kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural, dan Potensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025 yang dilaksanakan secara tatap muka di lingkungan BPSDM Hukum mulai tanggal 25 hingga 30 Juli 2025.
- Kegiatan ini diikuti oleh 58 peserta, terdiri dari 40 orang Eselon II A dan 18 orang Eselon II B, dan dilaksanakan dalam dua gelombang, yakni 25–26 Juli untuk 49 peserta dan 28 serta 30 Juli 2025 untuk 9 peserta lainnya.
- Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum menegaskan pentingnya kepemimpinan yang adaptif, strategis, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan era transformasi digital, serta menekankan bahwa penilaian kompetensi adalah bagian penting dari manajemen talenta ASN sebagaimana diamanatkan dalam PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019.
- Beliau juga menyampaikan bahwa Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum yang telah terakreditasi “A” dari BKN akan terus menjaga prinsip objektivitas, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam setiap tahapan penilaian.
- Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain perwakilan dari Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum, para Asesor SDM Aparatur Ahli Utama, para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum, pejabat manajerial dan non-manajerial, serta asesor SDM Aparatur Ahli Madya, Muda, dan Pertama.
Menjadi Narasumber dalam Kegiatan Rapat Sinkronisasi Kebijakan Pendidikan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi HAM, Kemenko Hukum HAM IMIPAS
- Jumat, 25 Juli 2025 bertempat di Hotel The Grove, Jakarta, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Sinkronisasi Kebijakan Pendidikan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi HAM, Kemenko Hukum HAM IMIPAS.
- Dalam paparannya yang berjudul “Peran Strategis Pengembangan Kapasitas Aparatur dalam Internalisasi Nilai-Nilai HAM pada Kebijakan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara”, Kepala BPSDM Hukum menegaskan pentingnya pelatihan HAM sebagai strategi jangka panjang untuk membentuk birokrasi yang inklusif dan berkeadilan, bukan sekadar kewajiban administratif.
- Beliau menekankan bahwa ASN perlu dibekali pemahaman mendalam tentang Pancasila dan HAM agar mampu menjalankan tugasnya secara adil dan responsif. BPSDM Hukum berkomitmen membangun ekosistem pelatihan HAM yang terkoordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, termasuk mendorong terbentuknya jabatan strategis seperti Analis HAM.
- Apresiasi disampaikan Deputi Bidang Koordinasi HAM, Ibnu Chuldun, atas kontribusi dan pencerahan yang diberikan oleh Kepala BPSDM Hukum, yang dinilai sangat bermanfaat dalam mendorong kebijakan HAM yang aplikatif dan solutif di seluruh kementerian dan lembaga. Melalui kolaborasi ini, BPSDM Hukum dan Kemenko Hukum HAM IMIPAS menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kapasitas ASN berbasis nilai-nilai Pancasila dan HAM sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Menerima Kunjungan Silahturahmi dan Koordinasi Kepala Kanwil Kementerian Hukum Maluku
- Jumat, 25 Juli 2025, bertempat di Ruang Kerja Kepala BPSDM Hukum, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani menerima kunjungan silahturahmi dan koordinasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku dalam rangka mempererat hubungan kelembagaan.
- Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku memperkenalkan serta menyerahkan secara langsung Tabloid Tabaos sebagai bentuk media publikasi internal yang menyoroti berbagai capaian dan kegiatan Kementerian Hukum di wilayah Maluku.
- Kepala BPSDM Hukum menyampaikan apresiasi atas kinerja Kakanwil dalam memperkuat peran Kementerian Hukum di daerah serta mendorong inovasi komunikasi publik yang kreatif dan berdampak.
- Kepala BPSDM Hukum juga menilai Tabloid Tabaos merupakan sarana publikasi yang positif, tidak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi jajaran kementerian dan lembaga, serta berharap agar inovasi tersebut terus dikembangkan secara konsisten.
- Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif. Dalam pertemuan tersebut juga membahas pentingnya penguatan komunikasi dan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi.