Melaksanakan Kegiatan Tabur Bunga dan Ziarah Taman Makam Pahlawan dalam rangka Peringatan Hari Pengayoman ke-80 Tahun 2025
B. Gambaran Kegiatan
- Kamis, 24 Juli 2025 bertempat di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, bersama jajaran Pimpinan Tinggi Pratama BPSDM Hukum, melaksanakan kegiatan ziarah dan tabur bunga dalam rangka rangkaian peringatan Hari Bhakti Pengayoman ke-80 serta menjadi momentum penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
- Dalam kegiatan tersebut, rombongan mengunjungi makam tokoh nasional, antara lain Presiden RI ke-3 BJ Habibie dan Saharjo, Menteri Kehakiman tahun 1959 yang dikenal sebagai pelopor pemikiran progresif dalam hukum nasional.
- Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa ziarah ini bukan sekadar prosesi simbolik, melainkan wujud refleksi atas nilai perjuangan dan semangat pengabdian para pendahulu bangsa, serta menjadi pengingat pentingnya mewarisi dan mengaktualisasikan semangat juang para pahlawan demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.
- Kegiatan ziarah ini juga merupakan agenda rutin peringatan Hari Bhakti Pengayoman yang bertujuan menanamkan nilai-nilai kepahlawanan dan nasionalisme kepada seluruh insan pengayoman di lingkungan Kementerian Hukum.
Memimpin Rapat Persiapan Pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025
- Kamis, 24 Juli 2025 bertempat di Ruang Rapat Kepala BPSDM Hukum, Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani memimpin rapat persiapan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 yang akan diselenggarakan pada 29–31 Juli 2025 di BPSDM Hukum.
- Rapat ini membahas berbagai aspek teknis dan substantif, termasuk konfirmasi agenda kegiatan, susunan narasumber internal dan eksternal, serta materi pembahasan. Dalam rapat juga dibahas rencana kehadiran para pejabat struktural dari pusat dan wilayah, serta pengaturan registrasi, sesi pemaparan, uji kompetensi teknis, hingga penutupan kegiatan.
- Perhatian khusus diberikan pada kesiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan, di antaranya layout lokasi kegiatan, ketersediaan ruang acara seperti auditorium, ruang kelas, ruang transit narasumber, ruang medis, serta ruang makan peserta.
- Akomodasi juga telah dipersiapkan, termasuk kamar untuk peserta kegiatan. Kepala BPSDM menegaskan pentingnya memastikan seluruh fasilitas siap digunakan dan mendukung kelancaran pelaksanaan Rakor secara optimal.
- Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi forum strategis untuk menyinergikan langkah-langkah percepatan capaian kinerja Kementerian Hukum pada semester berikutnya.
Menjadi Narasumber pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II) Angkatan 14
- Kamis, 24 Juli 2025 bertempat di Ruang Rapat Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menjadi narasumber dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II) Angkatan 14 dengan membawakan materi mengenai integritas dan kepemimpinan berbasis nilai-nilai Pancasila.
- Dalam paparannya, beliau menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi utama kepemimpinan, yang tercermin dalam sikap jujur, konsisten, taat hukum, bertanggung jawab, dan berani menyatakan kebenaran, serta menyampaikan indikator perilaku berintegritas yang harus dimiliki seorang pemimpin.
- Kepala BPSDM juga menjelaskan delapan kompetensi manajerial sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2017, khususnya kompetensi integritas, kepemimpinan, dan orientasi hasil. Disampaikan pula teori Fraud Triangle dan Fraud Diamond sebagai alat untuk memahami potensi kecurangan serta area rawan korupsi dalam organisasi publik.
- Beliau mengangkat konsep kepemimpinan transformasional yang mampu mendorong perubahan positif dalam organisasi melalui inspirasi, motivasi, dan pengembangan individu, serta memaparkan pentingnya prinsip kepemimpinan Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
- Menutup materi, Kepala BPSDM menekankan bahwa integritas dalam kepemimpinan harus diwujudkan melalui komitmen kolektif, pendidikan karakter, dan keteladanan nyata, sebagai upaya membangun bangsa yang adil, sejahtera, dan bebas dari korupsi, sejalan dengan visi BPSDM Hukum dalam memperkuat profesionalisme aparatur dan reformasi birokrasi.