Membuka Pelatihan Teknis Manajemen Kesekretariatan bagi Kepala Bagian TU dan Umum Tahun 2025
- Senin, 25 Agustus 2025 bertempat di Ruang Rapat Kepala BPSDM Hukum. Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani membuka secara resmi pelatihan Pelatihan Teknis Manajemen Kesekretariatan bagi Kepala Bagian TU dan Umum Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan secara virtual dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Pelatihan ini diikuti oleh 32 peserta yang terdiri dari para Kepala Bagian TU dan Umum masing-masing Kantor Wilayah.
- Pelatihan ini dilaksanakan selama 11 (sebelas) hari kerja dan memperoleh materi berkaitan dengan manajemen SDM, pengelolaan keuangan, pengelolaan BMN, perencanaan dan organisasi, manajemen hukum, komunikasi publik dan kerjasama, manajemen umum, serta manajemen pusat data dan informasi berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Tenaga Pengajar Pelatihan Teknis Manajemen Kesekretariatan bagi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025 yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Pejabat Kementerian Hukum, dan Widyaiswara BPSDM Hukum.
- Kepala BPSDM Hukum berharap pelatihan ini dapat membentuk para Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum menjadi pemimpin-pemimpin administratif yang adaptif, responsif, dan mampu mengambil keputusan yang tepat di tengah kompleksitas perubahan organisasi.
Menjadi Penguji Seminar Kelompok Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Angkatan II Tahun 2025
- Senin, 25 Agustus 2025 bertempat di Ruang Rapat Kepala BPSDM Hukum. Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani menjadi penguji pada Seminar Kelompok Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Angkatan II yang diselenggarakan secara virtual dengan metode pelatihan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
- Pada seminar ini terdapat 5 kelompok dengan masing-masing 6 anggota yang memaparkan hasil rancangan peraturan perundang-undangan dilaksanakan yang dilaksanakan secara panel dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Masing-masing penguji memberikan nilai berdasarkan aspek penilaian yang telah ditetapkan.
- Turut hadir sebagai penguji pada seminar pelatihan perancang ini Kepala Pusat Fungsional, Tejo Harwanto, Direktur Fasilitasi Perancangan Perda dan Perkada dan Pembinaan Perancang PUU, Widyastuti, dan Perancang Ahli Utama, Onni Rosleini.
- Melalui pengujian ini Kepala BPSDM Hukum berharap pada peserta dapat terdorong untuk mengintegrasikan teori, teknik, dan nilai Pancasila dalam praktik perancangan. Dengan begitu, Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama yang lahir dari pelatihan ini diharapkan tidak hanya andal secara profesional, tetapi juga berkarakter Pancasila.
Membuka Pelatihan Training of Fasilitator (ToF) Implementasi KUHP Angakatan VI Tahun 2025
- Senin, 25 Agustus 2025 bertempat di Guest House BPSDM Hukum. Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani secara resmi membuka Pelatihan Training Of Fasilitator (ToF) Implementasi KUHP Angkatan VI Tahun Anggaran 2025. Pelatihan ToF Angkatan VI dilaksanakan dengan metode blended yakni melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan e-Learning dan pembelajaran klasikal.
- Jumlah peserta Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP Angkatan VI di lingkungan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025 berjumlah 32 orang yang terdiri dari Pejabat Fungsional rumpun Hukum dan Peradilan, Pengajar pada Fakultas Hukum serta Advokat.
- Dalam sambutannya Kepala BPSDM Hukum menyampaikan capaian output rencana aksi alumni ToF Implementasi KUHP melalui sosialisasi dan Focus Group Discussion dari Angkatan I sampai V mencapai total 47.766 orang sampai saat ini dan masih terus bergerak dalam pengumpulan data implementasi rencana aksi para peserta.
- Kepala BPSDM Hukum berharap Kegiatan TOF ini menjadi awal dari rangkaian besar gerakan sosialisasi KUHP yang inklusif, edukatif, dan berkesinambungan. Kita tidak hanya ingin masyarakat tahu isi KUHP baru, tapi juga memahami tujuan, nilai, dan semangat keadilan yang terkandung di dalamnya serta memberikan dampak positif berupa hasil rencana aksi yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Hadir dalam pembukaan ini Perwakilan Divisi Hukum Polri, Perwakilan Sekretaris Unit Utama, Perwakilan dari Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, Kepala Subbagian Jenjang Karir Bagian Pengembangan Pegawai, Perencana Bappenas, Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPSDM Hukum Kementerian Hukum, Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Para Fungsional Ahli Utama di lingkungan BPSDM Hukum, setta Para Tenaga Pengajar.