Memimpin Rapat Evaluasi Kinerja Pimpinan BPSDM Hukum
Senin, 20 Oktober 2025 bertempat di ruang Rapat Kepala BPSDM Hukum dan Virtual Zoom Meeting. Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani memimpin Rapat Pimpinan BPSDM Hukum. Rapat diawali dengan pembukaan oleh Sekretaris BPSDM Hukum. Dalam arahannya, Sekretaris menekankan pentingnya memastikan seluruh dokumen pertanggungjawaban kegiatan telah masuk dalam realisasi anggaran. Masing-masing satuan kerja diminta menyampaikan pekerjaan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan berikut jadwal penyelesaiannya, serta memastikan dokumen pertanggungjawaban diserahkan paling lama dua minggu setelah kegiatan selesai.
Kapusbanglat Teknis dan Kepemimpinan melaporkan bahwa kegiatan pelatihan TOF dan PKN telah selesai pada 17 Oktober, sementara Latsar CPNS Gelombang I dan II masih berlangsung. Rencana kegiatan minggu ketiga Oktober meliputi TOF KUHP e-learning, orientasi PPPK, serta Workshop LKLB dengan Institut Leimena. Realisasi anggaran mencapai 69,58%, dengan kegiatan yang belum terlaksana yaitu penyusunan kurikulum dan pelaksanaan di awal November. Kapusbanglat Fungsional melaporkan realisasi anggaran sebesar 64,72%, dengan tiga kegiatan yang sedang berjalan yakni Pelatihan Penyuluh Hukum, Analis Hukum, dan Kurator Keperdataan, serta rencana pelaksanaan COP bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Sekretaris BPSDM Hukum menyampaikan realisasi anggaran per 19 Oktober 2025 sebesar 63,65% dengan beberapa kegiatan yang belum terealisasi di belanja modal. Ia juga melaporkan berbagai kegiatan strategis seperti penyusunan Renstra 2025–2029, finalisasi data dukung manajemen risiko, relaksasi anggaran, serta koordinasi dengan BSN dan BNSP dalam penyusunan rencana strategis dan lembaga sertifikasi profesi. Selain itu, Bagian SDM dan Organisasi melaksanakan sejumlah kegiatan seperti penyusunan SK, orientasi PPPK, penyusunan laporan Kampus Pengayoman Pancasila, serta tindak lanjut peta jalan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum.
Dari Badiklat Kepulauan Riau, dilaporkan rencana kegiatan pelatihan dan reviu SOP, dengan realisasi anggaran mencapai 79,72%. Badiklat Jawa Tengah melaporkan realisasi 72,79% dengan output pelatihan melampaui target serta rencana penutupan Latsar CPNS pada November. Sementara itu, Badiklat Sulawesi Utara melaporkan realisasi anggaran sebesar 78,48% dan capaian output yang masih perlu ditingkatkan.
Dalam arahannya, Kepala BPSDM Hukum menekankan agar seluruh pusat dan satuan kerja dapat melaksanakan kegiatan sesuai kalender kerja dan rencana penyerapan anggaran yang telah ditetapkan, dengan fokus penyelesaian hingga November 2025. Kepala BPSDM juga menyoroti pentingnya disiplin dan koordinasi antar-Badiklat, optimalisasi sisa anggaran, serta evaluasi kegiatan refleksi untuk percepatan penyerapan. Setiap Badiklat diharapkan memiliki visi dan misi yang sama untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kinerja bersama.
Rapat ditutup dengan penegasan bahwa keberhasilan pelaksanaan seluruh program dan target kinerja BPSDM Hukum bergantung pada koordinasi yang solid, adaptasi terhadap dinamika, serta komitmen menyelesaikan tindak lanjut secara tepat waktu, terukur, dan sesuai ketentuan.
Rapat diikuti oleh Sekretaris BPSDM Hukum, Kapusbanglat Teknis dan Kepemimpinan, Kapusbanglat Fungsional, Kepala Badiklat Jawa Tengah (virtual), Kepala Badiklat Kepulauan Riau (virtual), dan Kepala Badiklat Sulawesi Utara (virtual).