Upacara Bendera : Kepala BPSDM Hukum Tekankan Untuk Perkuat Kualitas SDM Hukum untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik
• Upacara bendera yang digelar BPSDM Hukum menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh pegawai dan taruna dalam menjalankan nilai BerAKHLAK dan prinsip Kampus Pengayoman Pancasila. Melalui amanatnya, Kepala BPSDM Hukum menekankan pentingnya disiplin, integritas, dan konsistensi aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan pemersatu bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Penegasan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa profesionalitas dan kualitas SDM hukum merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang unggul;
• Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPSDM Hukum juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan setelah capaian Survei ASN BerAKHLAK berada pada angka 90. Ia mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan nilai Pancasila sebagai pijakan dalam bekerja sekaligus memastikan perilaku dan integritas sehari-hari mencerminkan karakter lembaga pendidikan hukum. Momentum upacara turut diisi pemberian Piagam Penghargaan Pegawai Teladan Menteri Hukum Republik Indonesia kepada enam pegawai yang berperan besar dalam pembentukan program studi baru di Politeknik Pengayoman Indonesia, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi serta inovasi mereka dalam memperkuat kualitas pendidikan vokasi hukum; • Melalui upacara ini, BPSDM Hukum menegaskan kembali pentingnya komitmen kolektif dalam mengoptimalkan kinerja dan menyelesaikan target penyerapan anggaran pada akhir tahun berjalan. Kepala BPSDM Hukum menutup amanatnya dengan ajakan agar seluruh pegawai menjaga marwah lembaga sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum. Upacara tersebut bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi menjadi penegasan bahwa BPSDM Hukum merupakan garda terdepan dalam membentuk SDM hukum yang berintegritas, kompeten, dan berkarakter Pancasila demi pelayanan publik yang lebih baik.
Expose Mentorship: Kolaborasi Strategis Dua Kementerian Membangun Perancang Hukum Berintegritas
• Kepala BPSDM Hukum resmi menutup rangkaian Mentorship Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Kesehatan pada Senin, 17 November 2025. Kegiatan yang berlangsung sejak 30 September hingga 17 November ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara Kementerian Hukum dan Kementerian Kesehatan dalam menyiapkan SDM perancang regulasi yang profesional dan adaptif. Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum, menegaskan bahwa kemitraan ini merupakan bagian dari penguatan sistem corporate university untuk meningkatkan profesionalisme aparatur, khususnya dalam perancangan regulasi yang menuntut ketelitian, akurasi, dan integritas tinggi;
• Gusti Ayu menekankan bahwa integritas merupakan nilai utama dalam setiap proses penyusunan regulasi, terlebih di sektor kesehatan yang dinamis dan membutuhkan respons cepat. Ia mengingatkan bahwa setiap produk hukum yang dirancang harus mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya program ini. Menurutnya, mentorship ini memperkuat kemampuan analitis para perancang serta memastikan bahwa kebijakan kesehatan dirumuskan dari berbagai perspektif secara komprehensif, sehingga menghasilkan regulasi yang kuat, responsif, dan tidak tumpang tindih;
• Kepala Pusat Pengembangan dan Pelatihan Fungsional BPSDM Hukum, Tejo Harwanto, menjelaskan bahwa program mentorship memanfaatkan Aplikasi Plataran Sehat dan Community of Practice (CoP) sebagai ruang kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan. Melalui rangkaian pembekalan, diskusi perencanaan, paparan analisis, hingga ekspos hasil, program ini berhasil memperkuat fondasi kompetensi 10 perancang muda yang terlibat. Penutupan mentorship diakhiri dengan sesi refleksi dan dokumentasi bersama sebagai simbol komitmen berkelanjutan dalam membangun perancang peraturan perundang-undangan yang profesional, visioner, dan berintegritas di lingkungan Kementerian Kesehatan.
BPSDM Hukum Resmi Tutup Latsar CPNS 2025: Wujudkan ASN Berintegritas dan Siap Mengabdi
• Kepala BPSDM Hukum secara resmi menutup Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Golongan III Angkatan XVI, XVII, dan XVIII Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Kepulauan Riau. Penutupan yang berlangsung secara virtual dipimpin langsung oleh Kepala BPSDM Hukum. Dalam sambutannya, Suwardani menegaskan bahwa Latsar merupakan pondasi utama dalam pembentukan ASN yang profesional, berkarakter, dan memiliki integritas tinggi. Ia menekankan bahwa tanpa pondasi ini, birokrasi akan kehilangan kekuatan sekaligus mereduksi kualitas pelayanan public;
• Kepala BPSDM Hukum memberikan tiga pesan penting kepada seluruh peserta Latsar: menjunjung tinggi integritas, terus mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan, serta bekerja dengan dedikasi terbaik untuk organisasi. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada para pengajar, coach, mentor, dan seluruh jajaran Balai Diklat Kepri yang memastikan pelatihan berjalan efektif dan berkualitas. Sebelumnya, Kepala Balai Diklat Hukum Kepulauan Riau, Ivansyah Indra Zainal, melaporkan bahwa pelatihan berlangsung selama 81 hari melalui rangkaian pembelajaran mandiri, e-learning, habituasi aktualisasi, hingga seminar aktualisasi. Dari 120 peserta, 119 orang dinyatakan lulus dengan capaian evaluasi yang sangat memuaskan;
• Penutupan Latsar ini menjadi penanda komitmen BPSDM Hukum untuk terus memperkuat kualitas dan kompetensi ASN di seluruh daerah, termasuk melalui kehadiran para Kepala Kantor Wilayah beserta perwakilannya dari 10 wilayah Badiklat Kepri. Dengan selesainya seluruh rangkaian pelatihan, BPSDM Hukum berharap para peserta mampu membawa semangat Latsar ke dalam dunia kerja dan menerapkannya dalam pelayanan publik yang responsif dan berintegritas. “Teruslah berkarya dan jadilah ASN yang menjadi teladan,” pesan Suwardani menutup rangkaian kegiatan tersebut.
BPSDM Hukum Resmi Buka ToF Implementasi KUHP Angkatan X: Perkuat Kesiapan Fasilitator Menjelang Pemberlakuan KUHP Baru
• Kepala BPSDM Hukum membuka Pelatihan Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP Angkatan X Tahun Anggaran 2025, sebagai langkah strategis menghadapi pemberlakuan penuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2026. Kepala BPSDM Hukum, menegaskan bahwa KUHP baru merupakan tonggak pembaruan hukum nasional yang lahir melalui proses panjang dan kolaboratif. Ia menekankan bahwa KUHP bukan sekadar revisi hukum pidana, melainkan manifestasi kedaulatan hukum bangsa yang berlandaskan nilai Pancasila dan budaya nasional;
• Pelatihan ToF KUHP menjadi bagian dari prioritas nasional yang diamanatkan kepada BPSDM Hukum pada 2025, sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden mengenai penguatan SDM dan reformasi hukum. Tahun ini, BPSDM Hukum menyelenggarakan 11 angkatan ToF dan telah memasuki angkatan ke-10. Melalui program ini, para fasilitator dibekali pengetahuan substansial mengenai norma-norma baru dalam KUHP serta kemampuan komunikasi publik yang efektif. Gusti Ayu menegaskan bahwa fasilitator memiliki peran vital sebagai jembatan pengetahuan yang memastikan masyarakat memahami perubahan hukum secara tepat dan komprehensif;
• Pelatihan dilaksanakan dengan metode blended learning selama 13 hari, mencakup pembelajaran daring dan klasikal, serta mewajibkan peserta menyusun rencana aksi sosialisasi sebagai kontribusi nyata dalam diseminasi KUHP. Hingga angkatan IX, rencana aksi para alumni telah menjangkau lebih dari 484 ribu masyarakat melalui sosialisasi dan diskusi publik, menunjukkan tingginya kebutuhan pemahaman hukum di berbagai daerah. Dengan dibukanya angkatan X, pemerintah berharap pelatihan ini semakin memperkuat kesiapan para fasilitator dalam mengawal implementasi KUHP baru agar dapat diterapkan secara adil, efektif, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Kepala BPSDM Hukum Melakukan Pemantauan Ujian Kompentensi Terbanyak Sepanjang Sejarah : BPSDM Hukum Uji 374 Peserta dari Seluruh Indonesia
• BPSDM Hukum resmi memulai pelaksanaan Uji Kompetensi (Ukom) terbesar sepanjang sejarah lembaga, yang diikuti oleh 374 peserta dari berbagai instansi seluruh Indonesia pada 17–21 November 2025. Kepala BPSDM Hukum, bersama Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan para assessor Ahli Utama melakukan pemantauan langsung untuk memastikan asesmen berjalan objektif, akuntabel, dan sesuai standar nasional. Dalam arahannya, Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa Ukom merupakan momentum penting bagi peserta untuk menunjukkan kompetensi terbaik, memperkuat profesionalisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan public;
• Peserta Ukom didominasi oleh Jabatan Fungsional Perancang dengan total 371 peserta, terdiri atas 261 peserta eksternal dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota, serta 110 peserta internal Kementerian Hukum. Selain itu, tiga peserta lainnya berasal dari JF APK APBN Ombudsman RI dan JF Arsiparis Pemerintah Kota Buleleng. Ukom tahun ini dilaksanakan dalam dua batch, dengan kombinasi metode klasikal dan daring untuk memberikan fleksibilitas bagi peserta. Pengaturan khusus juga diberikan bagi peserta yang merayakan Hari Raya Galungan, sementara peserta yang menginap ditempatkan di fasilitas Asrama AL dan Flat BPSDM Hukum;
• Pada hari pertama, rangkaian asesmen dimulai dengan registrasi, pengarahan, tes potensi, analisis kasus, hingga Leaderless Group Discussion (LGD) untuk peserta calon Madya, serta penulisan proposal untuk peserta calon Utama. Seluruh kegiatan klasikal dipusatkan di Gedung Assessment Center BPSDM Hukum lantai 1–3, dengan pengawasan ketat dari tim penilai. Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, menegaskan pentingnya menjaga kualitas dan ketepatan proses asesmen untuk memastikan standar kompetensi jabatan fungsional semakin meningkat. Rangkaian Ukom akan berlangsung hingga 21 November 2025 sebagai upaya BPSDM Hukum menjaga integritas, akurasi, dan profesionalisme dalam penilaian kompetensi nasional.