Kepala BPSDM Hukum Menjadi Saksi Pelantikan Dan Serah Terima Jabatan Pejabat Manajerial Dan Nonmanajerial Di Lingkungan Kementerian Hukum
• Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menjadi saksi pada pelantikan dan serah terima jabatan manajerial dan nonmanajerial yang bertempat di Graha Pengayoman Kementerian Hukum RI. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Eddy O.S. Hiariej yang menegaskan pentingnya integritas, tanggung jawab, dan inovasi bagi para pejabat yang baru dilantik. Sebanyak sembilan pejabat resmi dilantik dalam kesempatan tersebut, di antaranya Razilu dan Sri Lastami sebagai Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama serta Ika Ahyani Kurniawati sebagai Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum;
• Dalam arahannya, Wamen Eddy menekankan agar para pejabat baru mampu menjadi motor penggerak perubahan di tengah tantangan modernisasi sistem hukum dan percepatan layanan publik, terutama di bidang Kekayaan Intelektual (KI) yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti perlunya penguatan analisis dan kajian kebijakan hukum agar para pejabat mampu memberikan rekomendasi strategis yang berdampak luas bagi Masyarakat; • Lebih lanjut, Wamen Eddy menegaskan tiga prinsip utama yang harus dipegang oleh pejabat, yaitu penguasaan mendalam atas tugas, integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan wewenang, serta tanggung jawab moral dan sosial terhadap bangsa dan negara. Ia berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat menjaga amanah dan menjadi teladan di lingkungan kerja. Hadir dalam acara tersebut Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, serta para Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Hukum.
Kepala BPSDM Hukum Mengikuti Rapat Koordinasi Layanan UPTD Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
• Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, turut menjadi bagian penting dalam rapat koordinasi integrasi sistem layanan pengaduan dan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselenggarakan di Ruang Rapat Cut Nyak Dien, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, ini menjadi forum strategis lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pembangunan sistem nasional yang terintegrasi, cepat, dan berkeadilan bagi korban kekerasan;
• Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPSDM Hukum menegaskan komitmen Kementerian Hukum dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia agar memiliki perspektif korban dan kemampuan kerja lintas sektor. Ia menjelaskan bahwa BPSDM Hukum tengah menyiapkan modul pelatihan teknis Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang akan dilengkapi dengan simulasi kasus lapangan serta program Training of Trainers (ToT) pada Desember mendatang. Langkah ini diharapkan dapat memperluas kompetensi aparatur di daerah agar mampu menangani kasus kekerasan secara komprehensif dan berkeadilan;
• Rapat koordinasi juga membahas integrasi antara aplikasi SIMFONI PPA milik KemenPPA dan MOKA milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai proyek percontohan nasional menuju pembentukan command center perlindungan perempuan dan anak. Direktur Direktorat Peraturan Perundang-undangan (PP) Kementerian Hukum, Hernandi, menambahkan bahwa sinergi lintas sektor akan diperkuat dengan dasar hukum yang jelas melalui Keputusan KemenPPA. Langkah kolaboratif ini menegaskan peran Kementerian Hukum dalam membangun tata kelola perlindungan hukum yang inklusif, melalui penguatan SDM oleh BPSDM Hukum dan dukungan regulasi yang adaptif dari Direktorat PP.