Kegiatan Kepala BPSDM Hukum 15 April 2025

Bangun Pendidikan Vokasi Unggul, BPSDM Hukum Bahas Perkembangan Poltekpin Bersama Ditjen PP dan Dirjen Dikti

• BPSDM Hukum bersama Ditjen PP dan Ditjen Dikti terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembentukan jurusan dan program studi baru di Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas pendidikan vokasi di bidang hukum;

• Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menegaskan pentingnya percepatan proses pembentukan program studi untuk memenuhi kebutuhan SDM hukum yang profesional dan adaptif. Sejalan dengan itu, Dirjen PP, Dhahana Putra, menyatakan dukungan penuh dari sisi regulasi, khususnya terkait penetapan statuta Poltekpin;

• Direktur Poltekpin, mengungkapkan bahwa dokumen statuta telah lengkap dan tinggal menunggu surat rekomendasi dari Dirjen Dikti. Setelah itu, proses akan dilanjutkan dengan migrasi data ke PDDikti dan pemenuhan berbagai tahapan administratif lainnya;

• Dirjen Dikti, Khairul Munadi, turut menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh proses ini, termasuk melalui bimbingan teknis yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 16 April 2025. Bimbingan ini akan difokuskan pada proses unggah dokumen ke sistem PDDikti, dengan melibatkan tim teknis Ditjen Dikti dan jajaran Poltekpin.

• Dengan sinergi antar lembaga ini, diharapkan pembentukan jurusan baru di Poltekpin dapat segera terealisasi dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sumber daya manusia hukum yang unggul dan profesional.

Konferensi Pers Terkait Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Isu-Isu Strategis di Kementerian Hukum bersama Menteri Hukum

• Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mencatatkan sejumlah capaian kinerja pada periode Januari-Maret (triwulan I) tahun 2025;

• Bidang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kemenkum menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan, baik untuk internal maupun stakeholder eksternal Kemenkum. Pada periode Januari-Maret 2025, tercatat sebanyak 17.212 peserta telah mengikuti pelatihan klasikal maupun pembelajaran jarak jauh. Selain itu, Kemenkum sedang melakukan pengembangan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) sehingga nantinya akan ada program studi baru di bidang pelayanan hukum;

• Bidang AHU, Kemenkum telah menyelesaikan 2.900.948 permohonan atau sebesar 99,57% dari total 2.913.595 permohonan yang masuk. Permohonan-permohonan tersebut terkait layanan hukum perdata, hukum pidana, badan usaha, hukum tata negara, dan otoritas pusat dan hukum internasional. Dari keseluruhan layanan ini, Kemenkum telah mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp311.313.889.586. Kemenkum berhasil menyelesaikan proses naturalisasi kepada enam atlet sepak bola untuk melengkapi kekuatan tim nasional di berbagai laga internasional. Mereka adalah Dion Markx, Tim Geypens, Ole Romenij, Dean James, Emil Audero, serta Joey Pelupessy;

• Bidang KI, Kemenkum telah menyelesaikan 116.126 permohonan, termasuk permohonan tahun sebelumnya, yang didominasi oleh sektor merek sebanyak 66.995 permohonan dan hak cipta sebanyak 36.296 permohonan. Lewat percepatan penyelesaian permohonan merek, maka Kemenkum tidak lagi memiliki tunggakan pelayanan di sektor merek dari tahun sebelumnya. Dari keseluruhan layanan KI, Kemenkum berhasil menerima PNBP sebesar Rp220.903.378.668;

• Bidang PP, Kemenkum tengah menyiapkan rancangan Undang-undang (RUU) dan rancangan peraturan pemerintah (RPP) pelaksanaan KUHP baru yang masuk dalam prioritas nasional. RUU yang masuk prolegnas, antara lain RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, serta RUU Narkotika dan Psikotropika. Juga tiga RPP terkait pelaksanaan KUHP yang akan berlaku tahun 2026 mendatang. Kemenkum juga telah menyelesaikan 2.179 proses harmonisasi PP di bidang polhukhankam, pemimipas, komdigi, kesejahteraan masyarakat, perekonomian, serta peraturan daerah. Capaian harmonisasi ini ditargetkan akan meningkat setelah dilakukannya peluncuran aplikasi e-Harmonisasi pada Februari lalu. Inovasi ini meningkatkan kecepatan dan transparansi proses harmonisasi PP;

• Bidang Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkum memberikan bantuan hukum gratis melalui organisasi bantuan hukum terakreditasi kepada masyarakat tidak mampu. Untuk tahun 2025-2027, telah terdaftar 777 pemberi bantuan hukum guna pendampingan dan konsultasi hukum. Selain itu, Kemenkum telah menginisiasi pendirian 1.764 pos bantuan hukum (posbankum) di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia;

• Bidang Strategi Kebijakan, Kemenkum menyediakan layanan jurnal elektronik (e- Journal) yang merupakan platform digital untuk menyajikan berbagai karya ilmiah. Hingga saat ini, terdapat tiga jurnal terbitan Kemenkum yang terakreditasi SINTA 2, yaitu Jurnal Hukum De Jure, Jurnal HAM, dan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH), dengan total halaman dilihat sebanyak 41.858 pada triwulan I 2025. Sepanjang Januari hingga Maret 2025, Kemenkum telah menyampaikan 109 artikel pada ketiga jurnal tersebut. Selain itu, juga terdapat layanan e-Book yang memberikan informasi atas hasil kajian/analisis kebijakan bidang hukum bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.

• Semua tren positif capaian kinerja Kemenkum tidak terlepas dari program transformasi digital yang telah diterapkan sejak pertama kali ia menjabat sebagai Menkum. Ia menargetkan di tahun 2026 semua layanan Kemenkum dapat dinikmati masyarakat secara digital.

Wakil Menteri Hukum Dorong Pembukaan Prodi Baru, BPSDM Hukum Siap Lakukan Percepatan Proses Bersama Ditjen Dikti

• Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, mendorong percepatan pembukaan program studi baru di Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) setelah menerima laporan perkembangan hasil koordinasi antara BPSDM Hukum, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ia menekankan pentingnya penyelesaian seluruh proses sesuai dengan rencana yang telah disusun bersama Ditjen Dikti, dengan harapan agar Poltekpin dapat segera merekrut mahasiswa baru tahun ini.

• Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menyampaikan bahwa pengajuan pembukaan jurusan baru telah dilakukan melalui sistem Pangkalan Data Dikti secara daring. Koordinasi intensif dengan Ditjen Dikti terus dilakukan demi memastikan kelancaran proses dan terpenuhinya seluruh persyaratan yang diperlukan.

• Wakil Menteri Hukum mengapresiasi langkah-langkah yang telah ditempuh sejauh ini dan memberikan instruksi agar seluruh tahapan dipercepat tanpa mengabaikan kualitas dan ketepatan prosedur. Ia menegaskan pentingnya akselerasi ini sebagai bagian dari strategi nasional dalam penguatan sumber daya manusia bidang hukum.

• Direktur Poltekpin, Odi Jarodi, menyatakan komitmen institusinya untuk memaksimalkan seluruh persiapan yang diperlukan. Ia menegaskan bahwa jajaran Poltekpin siap bekerja keras agar pembukaan program studi baru dapat terealisasi dan penerimaan mahasiswa baru bisa dimulai tahun ini.

• Pembukaan jurusan baru ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM hukum, seiring dengan dinamika perkembangan regulasi dan sistem peradilan di Indonesia.

• Soliditas dan kerja sama lintas unit menjadi kunci dalam keberhasilan program ini, tercermin dari hadirnya seluruh Pimpinan Tinggi Pratama BPSDM Hukum serta pejabat manajerial Poltekpin dalam pertemuan penting tersebut. Pemerintah menaruh harapan besar agar langkah ini dapat memperkuat institusi pendidikan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman.