Coffee Morning_ bersama Pimpinan Tinggi BPSDM dan Jajaran
- Kamis, 9 Oktober 2025 bertempat di Ruang Rapat Kepala BPSDM Hukum. Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani bersama para Pimpinan Tinggi (Pimti), Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Program dan Penganggaran, Para Kepala Subbagian Tata Usaha beserta jajaran melaksanakan Coffee Morning dalam rangka mempererat koordinasi dan menyamakan persepsi terkait pelaksanaan program kerja.
- Dalam forum tersebut, beliau menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi di setiap lini unit kerja agar seluruh pelaksanaan program dan kegiatan berjalan selaras dengan arah kebijakan pimpinan Kementerian. Koordinasi yang baik dinilai menjadi kunci tercapainya sinergi antarbagian dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM.
- Selanjutnya, Kepala BPSDM menekankan bahwa setiap kegiatan dan perkembangan pelaksanaan program harus dilaporkan kepada pimpinan. Hal ini dimaksudkan agar pimpinan dapat memantau capaian serta memberikan arahan strategis yang diperlukan.
- Beliau juga menyoroti pentingnya percepatan kinerja, terutama dalam menghadapi target-target organisasi yang semakin dinamis, sehingga seluruh jajaran diminta menjaga disiplin, komunikasi efektif, dan semangat kolaboratif demi mendukung terwujudnya BPSDM Hukum yang profesional dan adaptif terhadap perubahan.
Memberikan Ceramah padaa Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan III Badiklat Kejaksaan RI
- Kamis, 9 Oktober 2025 bertempat melalui ruang rapat virtual zoom meeting. Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani menjadi narasumber ceramah pada kegiatan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan III yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2025.
- Pelatihan ini dilaksanakan sejak tanggal 24 September hingga 9 Oktober 2025 dan diikuti oleh sebanyak 26 peserta pelatihan yang berasal baik dari internal Kejaksaan RI beserta Aparat Penegak Hukum lainnya.
- Dalam paparannya Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa anak memiliki peran strategis bagi keberlangsungan bangsa dan perlu mendapat perlindungan, terutama saat berhadapan dengan hukum. Meski Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, pelaksanaannya masih terkendala oleh minimnya sarana pembinaan, lemahnya sinergi antarpenegak hukum, dan perbedaan persepsi dalam penanganan perkara anak.
- Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan kesepahaman antarpenegak hukum melalui Pelatihan Terpadu SPPA yang berdasar pada UU No. 11 Tahun 2012, Perpres No. 175 Tahun 2014, dan Permenkumham No. 31 Tahun 2016. Pelatihan berdurasi minimal 120 jam ini dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum sebagai instansi pembina.
- Pelatihan ini bertujuan menyamakan persepsi dan meningkatkan kompetensi penegak hukum dalam menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya terkait hak anak, keadilan restoratif, dan diversi. Sejak 2013 hingga 2024, ribuan aparatur lintas lembaga, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung, Kemenkumham, dan Kementerian Sosial, telah mengikuti pelatihan ini.
- Evaluasi menunjukkan pelatihan SPPA berdampak signifikan pada peningkatan kapasitas aparatur, efektivitas keadilan restoratif, koordinasi antar-lembaga, dan kesadaran publik terhadap perlindungan anak. Namun, tindak lanjutnya belum optimal akibat keterbatasan anggaran dan mutasi pegawai.
- Tantangan utama implementasi SPPA adalah menjaga koordinasi lintas lembaga di tengah dinamika kejahatan, namun peluang tetap terbuka berkat kebijakan terpadu dan dedikasi aparat hukum. Kepala BPSDM berpesan agar peserta terus menyatukan persepsi, mengutamakan kepentingan anak, dan memaknai perlindungan anak sebagai upaya menjaga masa depan bangsa.
Menjadi Pengawas dalam Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang pada Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Inspektur Jenderal Kementerian Hukum
- Kamis, 9 Oktober 2025 bertempat di Graha Pengayoman Kementerian Hukum. Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani menjadi pengawas dalam Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang pada Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.
- Pelaksanaan kegiatan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Hukum, Edwar Omar Sharif Hiariej selaku Ketua Panitia. Pada kegiatan ini turut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady dan Auditor Ahli Utama, narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Daryanto.
- Seleksi kompetensi bidang meliputi ujian penulisan makalah dengan tema yang diundi dengan metode spin. Seluruh tema makalah diusulkan oleh masing-masing pengawas diikuti oleh seluruh peserta seleksi dengan total 14 peserta.
- Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang berupa penulisan makalah melalui aplikasi. Bagi peserta yang tidak dapat mengoperasikan laptop akan difasilitasi dengan penulisan makalah secara manual. Seluruh kegiatan berjalan lancar dengan total waktu pengerjaan selama 3 (tiga) jam. Nantinya akan dipilih 5 (lima) peserta dengan nilai tertinggi yang memiliki kemampuan untuk lanjut ketahap berikutnya.