Kepala BPSDM Hukum Pimpin Rapat Internal, Perkuat Tugas, Fungsi, dan Hasil Kinerja Organisasi
Kepala BPSDM Hukum memimpin rapat internal bersama jajaran pimpinan tinggi di lingkungan BPSDM Hukum dengan menegaskan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia hukum. Kepala BPSDM Hukum menekankan pentingnya setiap unit kerja menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara optimal, termasuk keberanian dalam mengambil keputusan sesuai kewenangan serta kewajiban pelaporan yang cepat dan akurat sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi;
Dalam pelaksanaan fungsi teknis, rapat membahas optimalisasi program pendidikan dan pelatihan, penilaian kompetensi, penguatan kurikulum dan metode pembelajaran serta percepatan pengelolaan kepegawaian di lingkungan BPSDM Hukum dan Politeknik Pengayoman Indonesia. Kepala BPSDM Hukum mengarahkan agar seluruh kegiatan tetap menghasilkan output yang jelas dan terukur, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, melalui inovasi seperti pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ), penyederhanaan kegiatan, serta peningkatan koordinasi lintas unit. Fungsi pengembangan kompetensi ASN juga diperkuat melalui pelibatan dosen, widyaiswara, serta pemanfaatan jejaring kelembagaan guna mendukung kualitas pelatihan yang lebih adaptif dan relevan;
Sebagai hasil rapat, disepakati sejumlah langkah tindak lanjut, antara lain penyesuaian pelaksanaan pelatihan dengan skema daring dan hybrid, penguatan koordinasi dengan instansi terkait, percepatan penyelesaian administrasi dan pengelolaan SDM, serta penataan inventaris dan barang milik negara secara sistematis. Selain itu, seluruh unit diminta memastikan pencapaian target kinerja dan output program tetap terjaga, serta meningkatkan sinergi dalam mendukung terwujudnya BPSDM Hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Kepala BPSDM Hukum Membuka Pelatihan Teknis Kehumasan Metode PJJ T.A 2026
Kepala BPSDM Hukum membuka Pelatihan Teknis Kehumasan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Tahun Anggaran 2026 dengan menekankan pentingnya peran strategis kehumasan dalam mendukung kinerja organisasi pemerintahan. Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa fungsi humas tidak lagi sekadar sebagai penyampai informasi, tetapi telah berkembang menjadi garda terdepan dalam membangun citra, menjaga reputasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi. Di tengah era transformasi digital, tantangan kehumasan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan insan humas yang adaptif, responsif, dan mampu mengelola komunikasi publik secara efektif;
Pelatihan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Hukum sebagai Corporate University dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, khususnya di bidang kehumasan. Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM humas sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, melalui penguatan literasi digital, kemampuan komunikasi strategis, serta pengelolaan isu dan krisis komunikasi. Melalui metode PJJ, pelatihan ini diharapkan mampu menjangkau peserta secara lebih luas dan fleksibel tanpa mengurangi kualitas pembelajaran;
Sebagai hasil yang diharapkan, peserta pelatihan didorong untuk mampu merumuskan strategi komunikasi publik yang efektif, mengelola media secara profesional, serta merespons isu strategis secara cepat dan tepat. Selain itu, peserta diharapkan dapat memanfaatkan teknologi digital dan media sosial secara optimal, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, akuntabilitas, dan inovasi dalam setiap aktivitas kehumasan. Dengan demikian, pelatihan ini diharapkan dapat melahirkan insan humas yang unggul, terpercaya, dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kepala BPSDM Hukum Memberikan materi Kebijakan Pengembangan SDM pada Pelatihan Teknis Kehumasan Metode PJJ T.A 2026
Kepala BPSDM Hukum memberikan materi mengenai Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Pelatihan Teknis Kehumasan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Tahun Anggaran 2026 dengan menegaskan arah strategis penguatan kompetensi ASN di bidang kehumasan. Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa pengembangan SDM merupakan bagian penting dari pelaksanaan visi nasional “Indonesia Emas 2045”, dimana BPSDM Hukum memiliki peran dalam menciptakan aparatur yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan komunikasi publik di era digital. Kebijakan ini menempatkan kehumasan sebagai fungsi strategis yang tidak hanya informatif, tetapi juga berperan dalam menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap institusi;
Lebih lanjut, dalam kerangka tugas dan fungsi sebagai Corporate University, BPSDM Hukum terus mendorong pengembangan kompetensi melalui pendekatan pembelajaran yang inovatif dan fleksibel, termasuk melalui metode PJJ. Kepala BPSDM Hukum menekankan bahwa peningkatan kapasitas SDM humas harus mencakup kemampuan dalam mengelola informasi secara profesional, merespons isu dan krisis komunikasi, serta memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Selain itu, insan humas juga diharapkan mampu berperan sebagai early warning system dalam mengantisipasi dinamika isu strategis di ruang publik;
Sebagai hasil dari kebijakan pengembangan SDM tersebut, pelatihan ini diarahkan untuk menghasilkan aparatur humas yang kompeten, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Peserta diharapkan mampu menerapkan strategi komunikasi yang efektif, meningkatkan kualitas pengelolaan media, serta memberikan berita yang akurat dan terpercaya. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kinerja organisasi serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Kepala BPSDM Hukum Membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan CCVIII (208) Metode PJJ T.A. 2026
Kepala BPSDM Hukum membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan CCVIII (208) Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Tahun Anggaran 2026 dengan menegaskan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika perubahan zaman. Pelatihan ini menjadi wujud komitmen BPSDM Hukum dalam mencetak pemimpin birokrasi yang profesional, berintegritas, dan memiliki visi strategis;
Lebih lanjut, Kepala BPSDM Hukum menekankan bahwa jabatan pengawas memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan pimpinan dan pelaksanaan pelayanan publik di lapangan. Oleh karena itu, pelatihan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Peserta diharapkan mampu menjadi pemimpin yang berintegritas, mampu berkolaborasi lintas sektor, serta berorientasi pada pelayanan publik yang adil dan berkualitas. Selain itu, melalui metode PJJ, peserta dituntut untuk tetap disiplin, mandiri, dan mampu mengelola waktu secara efektif dalam proses pembelajaran;
Kepala BPSDM Hukum mengharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat menghasilkan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi manajerial yang adaptif, mampu mengimplementasikan prinsip good governance, serta menjadi agen perubahan yang inovatif di unit kerjanya masing-masing. Kepala BPSDM Hukum juga menekankan pentingnya peran mentor dalam mendampingi peserta guna memastikan keberhasilan implementasi aksi perubahan yang dihasilkan. Dengan demikian, pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kepemimpinan birokrasi serta memperkuat kinerja organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik dan akuntabilitas.
Kepala BPSDM Hukum Memberikan Materi Overview Kampus Pengayoman Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan CCVIII (208) Metode PJJ T.A. 2026
Kepala BPSDM Hukum memberikan materi Overview Kampus Pengayoman Pancasila pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan CCVIII (208) Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Tahun Anggaran 2026 dengan menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pengembangan sumber daya manusia. Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa Kampus Pengayoman Pancasila merupakan bagian dari strategi BPSDM Hukum dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita serta mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi, tetapi juga pada pembentukan karakter aparatur yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan;
Kepala BPSDM Hukum menguraikan tugas dan fungsi BPSDM Hukum sebagaimana diatur dalam regulasi, yaitu melaksanakan pengembangan SDM di bidang hukum melalui penyusunan kebijakan, pelaksanaan pengembangan kompetensi, hingga pemantauan dan evaluasi program. Dalam konteks Corporate University, penguatan sistem manajemen pengetahuan (knowledge management system) menjadi kunci dalam menciptakan pembelajaran yang berkelanjutan. Konsep Kampus Pengayoman Pancasila juga diwujudkan melalui pembagian zona nilai-nilai Pancasila yang diimplementasikan dalam aktivitas keseharian, sehingga nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami, tetapi juga diinternalisasikan secara nyata oleh seluruh insan pengayoman;
Kepala BPSDM Hukum menyampaikan harapan kepada para peserta untuk mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinan dan pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam pengambilan keputusan, pelayanan publik, maupun dalam membangun sinergi antarunit kerja. Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa pemimpin pengawas harus menjadi teladan dalam mengaktualisasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dengan demikian, melalui pemahaman konsep Kampus Pengayoman Pancasila ini, diharapkan terbentuk pemimpin birokrasi yang tidak hanya kompeten secara manajerial, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen kebangsaan yang kuat.