Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Pada Pasal 2 dinyatakan bahwa penerima gratifikasi, dalam hal ini pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi yang diterima apabila gratifikasi tersebut dianggap peberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Akan tetapi tidak semua gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan yaitu ; pemberian kakek/nenek, suami/istri, dalam keluarga yaitu bapak/ibu/mertua, anak/ menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, atau keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan; keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum; manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang Berlaku Umum; perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang Berlaku Umum;
kemudian hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan Berlaku Umum; hadiah, apresiasi, atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan; penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang- undangan; kemudian hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang Berlaku Umum dan tidak terkait kedinasan; kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
kemudian kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi yang bersangkutan; karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, atau promosi jabatan; pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap pemberi;
kemudian pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu Penerima Gratifikasi, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan memenuhi kewajaran atau kepatutan; pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan; pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; dan pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
Inilah beberapa jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan kepada komisi pemeberantasan korupis. Namun perlu di ketahui bahwa gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud tidak berlaku apabila gratifikasi tersebut dilarang menurut peraturan yang berlaku di instansi penerima gratifikasi.
Pelaporan gratifikasi dapat melalui https://gol.kpk.go.id/, atau melalui Aplikasi GOL KPK atau melalui Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. dan melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing.
Semoga bermanfaat,
Alih Usman (Bang Ali)
Penyuluh Hukum