Kepala BPSDM Hukum Menjadi Pembina Apel Pagi di Lingkungan Kementerian Hukum
• Kepala BPSDM Hukum menjadi pembina dalam apel pagi di lingkungan Kementerian Hukum yang dilaksanakan pada Senin, 8 Desember 2025. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya peran setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi kementerian, terutama terkait dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum. Kepala BPSDM Hukum mengingatkan seluruh peserta apel mengenai tanggung jawab strategis BPSDM Hukum dalam membangun SDM yang kompeten, melalui pelatihan dan pengembangan yang tidak hanya mencakup peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga transformasi perilaku dan pembentukan karakter aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik yang akuntabel dan adaptif terhadap tantangan global;
• Lebih lanjut, Kepala BPSDM Hukum juga menyampaikan tentang pentingnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pendidikan dan pelatihan di BPSDM Hukum. Perubahan nama Kampus Pengayoman menjadi Kampus Pengayoman Pancasila bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila dalam mendidik aparatur yang memiliki kompetensi tinggi, menghormati hak asasi manusia, dan siap menghadapi tantangan zaman. Beliau mengajak seluruh pegawai untuk bekerja lebih disiplin, kreatif, dan kolaboratif dalam menjalankan setiap program pengembangan kompetensi yang mampu memberikan dampak positif pada peningkatan kinerja dan pelayanan public;
• Sebagai kesimpulan, Kepala BPSDM Hukum mengajak seluruh jajaran di Kementerian Hukum untuk terus menjaga integritas, bekerja cerdas, dan berkontribusi maksimal dalam mendukung tercapainya visi Kementerian Hukum yang unggul, modern, dan adaptif. Beliau berharap agar setiap program pengembangan SDM yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang optimal, berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menciptakan perubahan yang nyata dalam pelayanan hukum di Indonesia.
Kepala BPSDM Hukum Menyampaikan Permohonan Mewisudah Taruna POLTEKPIN kepada Wakil Menteri Hukum
• Kepala BPSDM Hukum menyampaikan permohonan mewisudah taruna POLTEKPIN kepada Wakil Menteri Hukum dalam rangka mempersiapkan acara wisuda bagi para taruna yang telah menyelesaikan pendidikan mereka. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan harapan agar wisuda dapat menjadi momen penting untuk merayakan pencapaian para taruna sekaligus menguatkan komitmen mereka dalam mendukung pembangunan hukum di Indonesia. Beliau juga menyampaikan bahwa kegiatan wisuda ini tidak hanya menjadi penanda kelulusan, tetapi juga sebagai simbol dari kesiapan para taruna untuk terjun ke dunia kerja dan berkontribusi dalam sistem hukum yang berkeadilan;
• Kepala BPSDM Hukum menekankan bahwa keberhasilan pendidikan di POLTEKPIN merupakan hasil dari sinergi yang kuat antara lembaga pendidikan dan pemerintah. Oleh karena itu, beliau mengajukan permohonan agar Wakil Menteri Hukum dapat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan wisuda ini, baik dalam aspek koordinasi, pengaturan acara, hingga pemenuhan kebutuhan administrasi yang mendukung kelancaran acara. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesan yang baik dan membanggakan bagi para taruna, keluarga, dan seluruh pihak yang terlibat;
• Sebagai kesimpulan, Kepala BPSDM Hukum berharap agar Wakil Menteri Hukum dapat memberikan persetujuan dan dukungannya terhadap pelaksanaan wisuda taruna POLTEKPIN. Beliau percaya bahwa dengan dukungan penuh dari pemerintah, acara wisuda ini akan berjalan dengan sukses dan dapat menjadi awal yang baik bagi para taruna dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka sebagai agen perubahan di bidang hukum. Dengan demikian, acara wisuda akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan karir mereka di masa depan.
Kepala BPSDM Hukum Membuka ToF Implementasi KUHP Angkatan XI Tahun Anggaran 2025
• Kepala BPSDM Hukum membuka kegiatan Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP Angkatan XI Tahun Anggaran 2025 yang bertempat di Guest House BPSDM Hukum pada Senin, 8 Desember 2025. Dalam sambutannya, beliau mengungkapkan betapa pentingnya KUHP Nasional yang baru sebagai hasil dari proses pembaruan hukum pidana Indonesia. KUHP ini merupakan tonggak sejarah yang menggantikan warisan kolonial yang telah berusia lebih dari satu abad, dengan membawa nilai-nilai yang berakar pada Pancasila dan UUD 1945, serta disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Pemberlakuan KUHP baru ini akan dimulai pada 2 Januari 2026, dan kegiatan pelatihan ini menjadi bagian penting dari sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi baru tersebut;
• Pelatihan yang berlangsung selama 13 hari ini bertujuan untuk mempersiapkan fasilitator yang berkualitas, yang diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam implementasi KUHP baru di seluruh Indonesia. Dengan pendekatan yang inklusif dan edukatif, pelatihan ini tidak hanya membekali peserta dengan pengetahuan tentang substansi hukum, tetapi juga keterampilan pedagogis dan komunikasi yang efektif. Fasilitator yang terlatih akan memainkan peran penting dalam memastikan transformasi sistem hukum pidana Indonesia berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam KUHP tersebut;
• Kepala BPSDM Hukum mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, membuka wawasan seluas-luasnya, dan aktif berpartisipasi dalam setiap sesi pelatihan. Dengan semangat kebersamaan, pelatihan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang besar dan positif, serta menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih baik dalam sistem hukum pidana nasional. Setelah mengucapkan doa pembukaan, beliau secara resmi menyatakan pelatihan ini dibuka, berharap setiap peserta dapat membawa ilmu yang diperoleh untuk menciptakan perubahan yang nyata di masyarakat.
Kepala BPSDM Hukum Memberikan Sambutan Kunci “Penguatan Kapasitas SDM Hukum melalui Program Nasional ToF KUHP untuk mendukung Implementasi KUHP Nasional”
• Kepala BPSDM Hukum memberikan sambutan dalam kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi: Diskusi Publik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Rangka Implementasi KUHP Nasional yang dilaksanakan pada 8-10 Desember 2025. Dalam kesempatan ini, beliau menyampaikan terkait "Penguatan Kapasitas SDM Hukum melalui Program Nasional ToF KUHP untuk mendukung Implementasi KUHP Nasional." Kepala BPSDM Hukum menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum sebagai langkah strategis dalam memastikan keberhasilan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang dijadwalkan berlaku pada 2 Januari 2026. Program Training of Facilitator (ToF) KUHP merupakan bagian integral dari upaya ini, yang bertujuan untuk membekali para peserta dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memfasilitasi penerapan KUHP di tingkat nasional hingga daerah.
• Dalam penjelasannya, Kepala BPSDM Hukum menjelaskan bahwa pelatihan ini menggunakan metode blended learning yang mencakup e-learning dan pembelajaran tatap muka, dengan tujuan agar peserta dapat memahami secara mendalam materi-materi dalam KUHP serta menguasai keterampilan fasilitasi yang diperlukan. Beliau juga menekankan peran penting fasilitator dalam memastikan bahwa proses implementasi KUHP dapat berjalan efektif dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Materi yang diajarkan dalam pelatihan ini meliputi berbagai aspek penting, termasuk pertanggungjawaban pidana korporasi, yang menjadi salah satu topik utama dalam diskusi publik tersebut.
• Sebagai kesimpulan, Kepala BPSDM Hukum mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan pelatihan ini sebagai kesempatan untuk memperdalam wawasan dan meningkatkan kompetensi dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan implementasi KUHP Nasional. Beliau berharap bahwa melalui penguatan kapasitas SDM hukum, program ToF ini akan membantu mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Pelatihan ini diharapkan dapat membentuk fasilitator yang siap berkontribusi dalam mendukung keberhasilan implementasi KUHP di seluruh penjuru tanah air.
Kepala BPSDM Hukum Meninjau Persiapan Dan Kesiapan Pelaksanaan Wisuda Bagi Taruna POLTEKIPIN
• Kepala BPSDM Hukum meninjau persiapan dan kesiapan pelaksanaan wisuda bagi taruna POLTEKPIN dalam rangka memastikan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Kegiatan ini menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan pendidikan di POLTEKPIN, yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap berkontribusi dalam dunia hukum dan pemerintahan. Dalam tinjauan tersebut, Kepala BPSDM Hukum memastikan bahwa setiap detail persiapan, mulai dari pengaturan acara, perlengkapan, hingga kelengkapan administratif, telah disiapkan dengan matang demi kelancaran acara wisuda;
• Selain itu, Kepala BPSDM Hukum juga memberikan perhatian khusus pada kelancaran prosesi acara, mulai dari tata letak ruangan, peralatan multimedia, hingga persiapan tamu undangan. Beliau menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara panitia dan staf untuk memastikan bahwa acara wisuda dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan rencana. Kesiapan fasilitas pendukung seperti ruang acara dan perlengkapan lainnya menjadi hal yang tak kalah penting agar acara dapat berlangsung dengan lancer;
• Kepala BPSDM Hukum menyampaikan pesan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan wisuda ini. Beliau berharap agar acara wisuda dapat berlangsung sukses dan memberikan kesan yang mendalam bagi para taruna dan keluarga, serta menjadi titik awal bagi mereka untuk berkontribusi dalam pengembangan hukum dan pelayanan publik. Dengan semangat yang tinggi, diharapkan para wisudawan siap menghadapi tantangan di dunia kerja, membawa nilai-nilai profesionalisme dan integritas yang telah mereka pelajari selama masa pendidikan di POLTEKPIN.