BPSDM Hukum Canangkan Zona Integritas dan Tandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2026
• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum meneguhkan komitmen pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Komitmen tersebut ditandai dengan pencanangan serta penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum Tahun 2026 yang dilaksanakan di Auditorium Pengayoman Pancasila. Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menegaskan bahwa pencanangan Zona Integritas harus dimaknai sebagai titik tolak penguatan komitmen bersama seluruh jajaran. Menurutnya, keberhasilan reformasi birokrasi hanya dapat dicapai melalui sinergi yang kuat dan konsistensi berkelanjutan dalam pelaksanaannya. Ia mengajak seluruh jajaran BPSDM Hukum untuk menjadikan momentum pencanangan ini sebagai penguat tekad dalam membangun budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada hasil. Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum, BPSDM Hukum diharapkan mampu menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Nilai-nilai tersebut harus tercermin secara nyata dalam setiap pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan layanan publik;
• Senada dengan hal tersebut, Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, menyampaikan bahwa kegiatan pencanangan ini bertujuan untuk meneguhkan komitmen internal seluruh jajaran BPSDM Hukum. Ia menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas membutuhkan kesamaan tekad, keseriusan, serta keterlibatan aktif seluruh unsur organisasi dalam mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Kementerian PANRB, Akhmad Hasmy, menekankan bahwa esensi pembangunan Zona Integritas terletak pada perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan. Menurutnya, kinerja organisasi harus terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan peningkatan mutu layanan yang dirasakan langsung oleh Masyarakat;
• Melalui pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama ini, BPSDM Hukum berharap pembangunan Zona Integritas tidak berhenti pada pemenuhan indikator semata, tetapi benar-benar terimplementasi dalam budaya kerja sehari-hari. Dengan demikian, pembangunan Zona Integritas diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan publik. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para Pimpinan Tinggi Pratama BPSDM Hukum, Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Direktur Politeknik Pengayoman Indonesia, para Kepala Balai Pelatihan Hukum, serta pejabat manajerial dan nonmanajerial di lingkungan BPSDM Hukum.