Kepala BPSDM Hukum Melakukan Pemantauan Kegiatan Sekretariat, PusTekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, Bapelkum dan Poltekpin
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum pelaksanaan kegiatan BPSDM Hukum dilaksanakan melalui mekanisme Work From Anywhere (WFA) dengan tetap memastikan koordinasi dan pemantauan kinerja seluruh unit kerja berjalan optimal. Kepala BPSDM Hukum melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat, Pusbanglat Tekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, serta Politeknik Pengayoman Indonesia guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan sesuai rencana kerja.
- Pada unit Sekretariat, berbagai kegiatan administratif dan pengelolaan keuangan dilaksanakan sepanjang hari, antara lain pengelolaan dan pemutakhiran arsip belanja pegawai, verifikasi serta pertanggungjawaban keuangan, penginputan pertanggungjawaban uang persediaan, hingga pencetakan NTPN dan pembuatan kuitansi PNBP untuk uji kompetensi. Selain itu dilakukan pula rekonsiliasi data tunjangan kinerja Maret 2026, pemenuhan data dukung reformasi birokrasi, SPIP terintegrasi, dan pembangunan zona integritas, serta koordinasi penyusunan naskah kebijakan terkait pedoman penyelenggaraan penilaian kompetensi dan pengusulan validasi angka kredit jabatan fungsional.
- Sementara itu, unit lainnya melaksanakan kegiatan pemantauan dan penguatan program kerja masing-masing. Pusbanglat Tekpim melakukan monitoring tugas fasilitatif serta mengikuti sosialisasi Surat Edaran Kepala LAN mengenai penyesuaian penyelenggaraan pelatihan ASN melalui Zoom Meeting, disertai kegiatan finalisasi dokumen pelatihan dan penyelenggaraan beberapa program pelatihan. Pusbanglat Fungsional dan Puspenkom melaksanakan pemantauan kegiatan rutin, sedangkan Politeknik Pengayoman Indonesia mengadakan rapat penyelesaian revisi statuta. Balai Pelatihan Hukum di Semarang, Batam, dan Bitung juga melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran serta mengikuti sosialisasi kebijakan pelatihan ASN sebagai bagian dari upaya penyelarasan program dengan kebijakan strategis nasional.