1. Kepala BPSDM Hukum Membuka Kegiatan Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Manajerial dan Non Manajerial di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Tahun 2026
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum secara resmi membuka Kegiatan Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Manajerial dan Non Manajerial di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Tahun 2026 yang diselenggarakan secara luring dan daring serta dihadiri oleh Sekretaris BPSDM Hukum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali beserta jajaran. Kegiatan ini bertujuan mendukung penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pemetaan kompetensi secara objektif, profesional, dan transparan, sekaligus mendukung implementasi Asta Cita dalam penguatan sumber daya manusia, reformasi hukum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian kompetensi menjadi bagian dari upaya BPSDM Hukum untuk memastikan setiap ASN memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan jabatan dan kebutuhan organisasi;
- Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa penilaian kompetensi bukanlah sarana untuk mencari kelemahan pegawai, melainkan instrumen strategis untuk memetakan potensi, mengenali kekuatan, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan, serta memberikan arah pembinaan karier yang tepat. Melalui data kompetensi yang valid, organisasi dapat memperkuat penerapan manajemen talenta, mendukung pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia secara profesional dan berbasis bukti, serta memberikan kesempatan yang setara bagi setiap ASN untuk berkembang sesuai kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi;
- Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan diperoleh hasil berupa data kompetensi pejabat manajerial dan non manajerial yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengembangan kompetensi, penempatan pegawai, pembinaan karier, serta penguatan kinerja organisasi. Kepala BPSDM Hukum juga mengapresiasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum, para asesor, dan seluruh panitia atas penyelenggaraan kegiatan ini, serta mengajak seluruh peserta mengikuti setiap tahapan penilaian dengan penuh integritas, disiplin, dan tanggung jawab agar terwujud ASN Kementerian Hukum yang profesional, adaptif, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan hukum yang semakin berkualitas kepada masyarakat.
2. Kepala BPSDM Hukum Melakukan Pemantauan Kegiatan Sekretariat, Pusbanglat Tekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, Poltekpin, Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan (Pusbanglat Tekpim), Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional (Pusbanglat Fungsional), Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom), Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), serta Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung. Pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh program kerja, administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perencanaan, serta pelaksanaan pengembangan kompetensi berjalan efektif, tepat waktu, dan selaras dengan target kinerja organisasi. Selain itu, perhatian juga diberikan pada percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pembangunan Zona Integritas, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta persiapan akreditasi dan pelaporan kinerja semester I Tahun 2026;
- Dalam pelaksanaannya, Sekretariat BPSDM Hukum melaksanakan berbagai kegiatan strategis, antara lain pengelolaan administrasi keuangan dan perpajakan, penyusunan laporan kinerja, verifikasi kepegawaian, penguatan tata kelola organisasi, serta koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. Tim Kerjasama BPSDM Hukum menerima audiensi dari Politeknik Media Kreatif (Polimedia) sebagai langkah memperluas pengembangan kompetensi aparatur melalui kolaborasi di bidang kreatif, penyiaran, film, televisi, penerbitan, periklanan, fotografi, audio visual, dan kehumasan. Audiensi juga dihadiri oleh seluruh perwakilan pusat-pusat, humas, Sisinfo serta Poltekpin. Sementara itu, Pusbanglat Tekpim memastikan keberlangsungan program pelatihan kepemimpinan melalui pembelajaran jarak jauh dan implementasi aksi perubahan, sedangkan Pusbanglat Fungsional melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelatihan, penyusunan administrasi akademik, penyusunan SOP evaluasi, serta pelaksanaan Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Muda. Di sisi lain, Puspenkom turut mendukung penguatan sistem merit melalui pembukaan Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Manajerial dan Non Manajerial Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali Tahun 2026, fasilitasi assessment lintas instansi, serta koordinasi pelaksanaan penilaian kompetensi di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) melaksanakan monitoring administrasi perkantoran serta rapat internal bidang Keuangan dan Umum guna memastikan kelancaran tata kelola kelembagaan. Sementara itu, Balai Pelatihan Hukum Batam, Semarang, dan Bitung melaksanakan pemantauan administrasi perkantoran, pengawasan pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (ERB) LKE B06, serta pengelolaan kinerja sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas organisasi. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa seluruh unit kerja melaksanakan tugas dan program kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan administrasi, pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pelatihan, penilaian kompetensi, penguatan reformasi birokrasi, serta tata kelola organisasi berjalan dengan baik dan terus dipantau untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya. Melalui pemantauan ini diharapkan sinergi antar unit kerja semakin kuat dalam mendukung terwujudnya BPSDM Hukum yang profesional, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum.