BPSDM Hukum Matangkan Penyelenggaraan ToF KUHP dan KUHAP TA 2026 : Bahas Materi Prioritas KUHAP
• Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Penyelenggaraan Training of Trainers (ToF) KUHP dan KUHAP Tahun Anggaran 2026 pada 19 Februari 2026, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum kembali menggelar rapat lanjutan pada Rabu, 25 Februari 2026. Rapat yang berlangsung di ruang kerja Kepala BPSDM Hukum tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, serta dihadiri Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, beserta jajaran penyelenggara ToF KUHP dan KUHAP TA 2026. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mematangkan koordinasi dan memastikan kesiapan penyelenggaraan pelatihan yang akan mendukung implementasi KUHP dan KUHAP secara efektif;
• Agenda rapat mencakup koordinasi teknis penyelenggaraan ToF serta penyampaian daftar materi prioritas KUHAP yang akan menjadi dasar penyusunan modul pembelajaran. Sejumlah narasumber dan tenaga ahli turut hadir secara virtual, di antaranya Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dahana Putera, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Prof. Marcus Priyo Gunarto, Dr. Yenti Garnasih, Taufik Rahman, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, Dr. Febby Mutiara Nelson, dan Dr. Fachrizal Afandi. Dalam pembukaannya, Gusti Ayu Putu Suwardani menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan kontribusi pemikiran para pakar dalam memperkaya substansi materi pelatihan. Ia menekankan bahwa materi KUHAP telah mulai ditetapkan, namun diperlukan penyesuaian dengan materi KUHP mengingat keterbatasan jam pelajaran, sehingga masukan para ahli sangat diperlukan untuk menentukan prioritas materi yang paling relevan bagi peserta;
• Diskusi berlangsung cair dan konstruktif dengan fokus pada penentuan prioritas substansi. Atas usulan Prof. Harkristuti Harkrisnowo, pembahasan diawali dari materi KUHP sebelum beralih ke KUHAP guna menjaga kesinambungan pemahaman. Kepala BPSDM Hukum juga menyampaikan bahwa pelaksanaan ToF akan dimulai pada akhir Maret 2026 untuk Angkatan XII dan berjalan paralel dengan Angkatan XIII sebagai kelanjutan angkatan sebelumnya. Melalui rapat lanjutan ini, BPSDM Hukum menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelenggaraan ToF KUHP dan KUHAP TA 2026 berjalan optimal dengan kurikulum yang adaptif, berfokus pada substansi prioritas, serta mampu menjawab kebutuhan implementasi undang-undang secara efektif di lapangan.
Kepala BPSDM Hukum Melantik dan Kukuhkan Pejabat : Perkuat Transformasi Birokrasi dan SDM Hukum
• Acara Pelantikan, Pengukuhan, dan Serah Terima Jabatan Pejabat Manajerial dan Nonmanajerial di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum) Tahun 2026 menjadi momentum penting dalam penguatan tata kelola organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan yang berlangsung khidmat ini dipimpin oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, serta dihadiri pimpinan tinggi pratama, pejabat fungsional ahli utama, rohaniwan, dan para pejabat yang dilantik. Pelantikan ini merupakan bagian dari manajemen ASN berbasis sistem merit sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi, dedikasi, dan kualifikasi pegawai, sekaligus untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat;
• Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa sumpah jabatan yang diucapkan bukan sekadar formalitas seremonial, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Ia menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas, khususnya di tengah era transformasi birokrasi. Peran pejabat manajerial dinilai strategis dalam memperkuat fondasi hukum nasional, sementara Balai Pelatihan Hukum diharapkan menjadi pusat pembentukan aparatur hukum yang kompeten, berintegritas, dan adaptif terhadap dinamika hukum modern;
• Selain pelantikan pejabat manajerial, kegiatan ini juga mengukuhkan pejabat fungsional melalui kenaikan jenjang jabatan dan perpindahan jabatan, termasuk Asesor SDM Aparatur dan Arsiparis yang berperan penting dalam penguatan profesionalisme organisasi. Kepala BPSDM Hukum mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk memperkuat komitmen dalam mendukung BPSDM sebagai Kampus Pengayoman Pancasila, yaitu pusat pembelajaran yang tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga menumbuhkan karakter ASN berintegritas dan berlandaskan nilai kebangsaan. Melalui momentum ini, BPSDM Hukum menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat.