Kepala BPSDM Hukum Melakukan Pemantauan atas kegiatan Sekretariat, Pustekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, Poltekpin dan Bapelkum
- Pada Rabu, 11 Februari 2026, Kepala BPSDM Hukum melaksanakan pemantauan menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan BPSDM Hukum, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Pemantauan tersebut mencakup Sekretariat, Pusbanglat Teknis dan Kepemimpinan (Pustekpim), Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, hingga Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), serta Balai Pelatihan Hukum di berbagai wilayah. Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan fungsi pengendalian dan pembinaan guna memastikan seluruh program berjalan selaras dengan target kinerja tahun 2026.
- Di tingkat Sekretariat, berbagai agenda strategis dilaksanakan, antara lain pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Hukum Tahun 2025, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan, revisi DIPA, pendampingan pemeriksaan BPK, hingga penyusunan draft SK Pokja Pembangunan Zona Integritas. Selain itu, dilakukan pula inventarisasi data dukung akreditasi pelatihan, pemenuhan data SPIP terintegrasi, koordinasi penetapan Orta Poltekpin, serta kontrol sarana dan prasarana. Secara paralel, Pusbanglat Tekpim menyelenggarakan Lokakarya KUHP dan KUHAP Baru di Universitas Gadjah Mada serta pelatihan teknis keprotokolan, sementara Puspenkom melaksanakan penilaian kompetensi teknis dan sosialisasi pengisian SPT Tahunan melalui aplikasi Coretax.
- Di bidang pendidikan kedinasan, Direktur dan jajaran Poltekpin melaksanakan kegiatan pengajaran kepada taruna serta rapat pembahasan layanan satuan kerja, dengan perkuliahan aktif bagi Taruna Jurusan Ilmu Pemasyarakatan dan Keimigrasian di semua tingkat. Sementara itu, Balai Pelatihan Hukum di Semarang, Batam, dan Bitung turut melaksanakan pembukaan uji kompetensi, lokakarya KUHP dan KUHAP, serta monitoring pelatihan keprotokolan dan transformasi digital. Secara keseluruhan, pemantauan Kepala BPSDM Hukum pada hari tersebut menegaskan komitmen terhadap profesionalisme, akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelatihan dan pendidikan aparatur hukum secara terintegrasi di seluruh Indonesia.