Kepala BPSDM Hukum Pimpin Apel Pagi Virtual : Tekankan Penguatan Disiplin, SOP, serta Tata Kelola Organisasi
Kepala BPSDM Hukum, memimpin Apel Pagi Virtual di lingkungan BPSDM Hukum sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam memperkuat koordinasi, disiplin, komunikasi internal, serta evaluasi kinerja antarunit kerja di lingkungan BPSDM Hukum. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat komitmen pegawai dalam mendukung reformasi birokrasi, pembangunan Zona Integritas, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan. Apel diawali dengan pembukaan oleh MC, yang kemudian mempersilakan Pembina Apel memasuki ruang apel virtual. Selanjutnya, masing-masing unit kerja menyampaikan laporan kehadiran pegawai, meliputi Sekretariat, Pusbanglat Fungsional, Pusbanglat Tekpim, Puspenkom , balai pelatihan hukum di berbagai wilayah, hingga Politeknik Pengayoman Indonesia;
Dalam amanatnya, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan apresiasi atas kedisiplinan dan kinerja seluruh pegawai selama triwulan pertama tahun 2026 yang dinilai menunjukkan capaian cukup baik, termasuk dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan program kerja. Beliau menekankan pentingnya pelaksanaan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) agar seluruh data dukung tersedia secara natural dan akuntabel, khususnya dalam menghadapi evaluasi Zona Integritas (ZI). Terkait capaian dari Tim Penilai Internal (TPI), beliau mengingatkan bahwa masih diperlukan pembenahan data dukung dan persiapan yang lebih matang untuk menghadapi penilaian Tim Penilai Nasional (TPN). Selain itu, beliau juga mendorong seluruh pegawai untuk menyusun perencanaan kerja yang terukur dan menghadirkan inovasi kerja, termasuk melalui penyederhanaan SOP guna meningkatkan efektivitas dan percepatan kinerja organisasi;
Pada kesempatan tersebut, Kepala BPSDM Hukum turut menyoroti pengelolaan kearsipan yang masih perlu dibenahi dengan meminta seluruh arsiparis fokus menata ruang arsip secara sistematis dimulai dari arsip tahun 2015 serta memastikan SOP kearsipan dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Apel pagi virtual ini menghasilkan penguatan komitmen seluruh pegawai dalam meningkatkan disiplin, profesionalisme, serta integritas kerja, sekaligus meningkatkan pemahaman terkait pentingnya tata kelola administrasi, pengelolaan arsip, penyediaan data dukung yang akurat, dan pengembangan inovasi kerja dalam mendukung program-program unggulan BPSDM Hukum. Kegiatan ditutup dengan harapan agar seluruh jajaran terus menjaga kolaborasi dan semangat kerja dalam mewujudkan organisasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas.
Kepala BPSDM Hukum Menghadiri Rapat Tindaklanjut Harmonisasi Lintas Sektor dalam Penguatan Penanganan TPKS dan Akses Bantuan Hukum Melalui Program AIPJ3
Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menghadiri Rapat Persiapan Program Pelatihan Penguatan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Akses Bantuan Hukum melalui Program Australia Indonesia Partnership for Justice Phase 3 (AIPJ3) yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Rapat dipimpin oleh Wakil Menteri Hukum RI, bapak Eddy O.S. Hiariej dan dihadiri oleh jajaran BPSDM Hukum, BPHN, AIPJ3, serta mitra kerja terkait. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut harmonisasi lintas sektor guna memperkuat penanganan TPKS, akses terhadap bantuan hukum, serta peningkatan kapasitas aparatur dan paralegal melalui berbagai program pelatihan terintegrasi;
Dalam arahannya, Wakil Menteri Hukum menyampaikan bahwa pada 23 Juli 2026 direncanakan peluncuran agenda kolaborasi tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang didukung oleh AIPJ3 dan direncanakan turut dihadiri Duta Besar Australia untuk Indonesia. Selain itu, dibahas sejumlah program strategis, di antaranya penyusunan pedoman implementasi alternatif pemidanaan, pengembangan modul penanganan TPKS, pelatihan paralegal dan penyuluh hukum, serta pelatihan penanganan TPKS yang melibatkan BPSDM Hukum dan Kementerian PPPA. Kepala BPSDM Hukum menyampaikan bahwa draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPSDM Hukum dan Kementerian PPPA telah selesai disusun, sementara kerja sama dengan Kementerian P2MI masih dalam proses. Beliau juga mengusulkan tiga fokus program BPSDM Hukum, yaitu perencanaan pelatihan melalui penyelarasan kurikulum dan penyusunan modul, pelaksanaan pelatihan melalui ToT/ToF, pelatihan teknis, MOOC dan bimtek, serta evaluasi penyelenggaraan pelatihan;
Pada kesempatan tersebut, Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa BPSDM tetap akan menyiapkan kurikulum, modul, serta bahan ajar terkait KUHP, TPKS, TPPO, dan Migran Aman sambil menunggu koordinasi teknis lebih lanjut bersama BPHN dan AIPJ3. Beliau juga menyampaikan bahwa program inklusi akan segera dimulai pada awal Juni 2026 melalui pembelajaran e-learning yang melibatkan aparat penegak hukum dan akademisi sebagai penyusun modul sekaligus calon tenaga pengajar. Rapat menghasilkan kesepakatan terkait pelaksanaan empat jenis pelatihan, yaitu ToT/ToF, pelatihan teknis, MOOC, dan bimbingan teknis, dengan target pembelajaran mandiri bagi sekitar 5.000 paralegal melalui platform digital BPSDM Hukum. Selain itu, disepakati pula percepatan koordinasi teknis penyusunan kurikulum dan pelaksanaan pelatihan agar seluruh persiapan dapat diselesaikan pada akhir Juni 2026 sehingga kick-off program dapat dilaksanakan tepat pada 23 Juli 2026.