*Membuka Focus Group Discussion Peningkatan Kompetensi melalui Community Of Practice Tahun Anggaran 2025 bertempat di Guest House BPSDM Hukum;*
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara melalui Kementerian Hukum Corporate University. Salah satu strateginya adalah membentuk Community of Practice (CoP) untuk memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan meningkatkan pengetahuan, inovasi, koneksi, dan pengembangan diri di bidang hukum.
Salah satu upaya untuk menunjang pengembangan kompetensi bagi pemangku jabatan fungsional di bidang hukum pada bidang, minat, tujuan dan pengembangan kapasitas yang sama maka BPSDM Hukum perlu memberikan wadah penyelenggaraan Community of Practice (CoP) dengan tujuan dapat meningkatkan pengetahuan, inovasi, koneksi, dan pengembangan diri.
*Rapat Pembahasan Pengembangan Prodi Poltekpin.*
- Rapat dipimpin langsung oleh Kepala BPSDM Hukum yang didampingi oleh Pimti Pratama BPSDM Hukum dan tim Pengembangan Poltekpin. Rapat juga dihadiri secara daring oleh Prof. Engkos Ahcmad Kuncoro. Dalam sambutannya Prof. Engkos Ahcmad Kuncoro menyampaikan dukungan terhadap pembentukan Program Studi POLTEKPIN dan siap membantu.
- Rapat membahas tentang penetapan kurikulum program studi, pengembangan fasilitas pendidikan serta penyesuaian materi ajar. Tiga Program Studi yang akan dikembangkan yaitu Perancang Undang-undang, Pelayanan Hukum dan Penyuluh Hukum.
- Kepala BPSDM Hukum menekankan perlu dilakukan FGD lebih cepat dalam rangka memperoleh masukan dari narasumber yang diusulkan dapat dilaksanakan diawal bulan Februari.
*Materi Pelatihan Pendidikan Khusus Keimigrasian (Diksuskim) Bagi Pimpinan Tinggi Pratama Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2025.*
- BPSDM Hukum menyelenggarakan Pelatihan Pendidikan Khusus Keimigrasian (Diksuskim) Bagi Pimpinan Tinggi Pratama dengan Brigjen Pol. Yuldi Yusman sebagai peserta. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan Kompetensi Kepemimpinan dan teknis Keimigrasian yang akan berperan dan melaksanakan tusi keimigrasian guna mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik khususnya di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Unit Pelaksana Teknis.
- Pelatihan ini akan dilanjutkan dengan metode blended learning menggunakan aplikasi MOOC BPSDM Hukum sebagai media pembelajar dengan jumlah jam pelajaran 33 JP yang di mulai tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan 30 Januari 2025.
*Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Keputusan Menteri Hukum tentang Peta Jalan Penilaian Kompetensi dan Pelatihan*
- Rapat dibuka oleh Kepala BPSDM Hukum, dipimpin oleh Sekretaris BPSDM Hukum. Rapat dihadiri oleh Kabag Pengembangan SDM, Kabag SDM dan Organisasi BPSDM Hukum, Analis SDM aparatur Muda Biro SDM dan Analis Hukum Pertama.
- Rapat membahas terkait dengan arahan penyusunan, rancangan Keputusan Menteri tentang peta jalan penilaian kompetensi dan pelatihan tahun 2025 - 2029.
- Telah disusun tim penyusunan rancangan Keputusan Menteri yang terdiri dari semua unsur Unit Eselon I, yang selanjutnya akan berkolaborasi dan membahas hal teknis yang terkait Peta Jalan Penilaian kompetensi dan Pelatihan tahun 2025 – 2029.