
Kepala Bpsdm Hukum Melakukan Pemantauan atas kegiatan Sekretariat, PusTekpim, Pusbanglat Fungsional, Puspenkom, Bapelkum dan Poltekpin.
• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPSDM Hukum mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Pemantauan ini meliputi kegiatan pada Sekretariat, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan (Pusbanglat Tekpim), Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional (Pusbanglat Fungsional), Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom), serta Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai dengan rencana, memperkuat koordinasi antarunit kerja, serta menjaga efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum;
• Dalam pelaksanaannya, unit Sekretariat melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi, keuangan, serta penguatan tata kelola organisasi. Kegiatan tersebut antara lain pemilahan dan pengklasifikasian arsip pengelolaan belanja pegawai, pemutakhiran Arsip Data Komputer pada aplikasi pembayaran gaji, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan, penginputan uang persediaan, serta rapat penyelesaian LHP BPK RI Tahun Anggaran 2023. Selain itu, dilakukan pula rekonsiliasi dan perhitungan tunjangan kinerja THR Tahun 2026, revisi POK, penyusunan dokumen kepegawaian, pemenuhan data dukung reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, serta koordinasi penyusunan kebijakan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan tercapai penguatan akuntabilitas, ketertiban administrasi, serta optimalisasi pengelolaan keuangan dan kepegawaian di lingkungan BPSDM Hukum;
• Sementara itu, unit teknis juga melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan. Pusbanglat Tekpim dan Pusbanglat Fungsional melaksanakan rapat persiapan pelatihan sertifikasi PPK Tipe C serta kegiatan Community of Practice mengenai praktik terbaik dalam analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Puspenkom melaksanakan sharing session bersama BKN serta persiapan penyelenggaraan sertifikasi PPK Tahun Anggaran 2026. Di sisi lain, Politeknik Pengayoman Indonesia melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, perkuliahan taruna, serta pembinaan keagamaan selama bulan Ramadan, sementara Balai Pelatihan Hukum di Semarang, Batam, dan Bitung melaksanakan kegiatan monitoring administrasi, evaluasi pengadaan barang dan jasa, serta mengikuti berbagai sosialisasi dan koordinasi nasional secara daring. Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa pemantauan ini diharapkan dapat memastikan seluruh unit kerja menjalankan tugas secara optimal dan terintegrasi.