Kebangkitan Bersahaja dan Berkelanjutan: Kepala BPSDM Hukum dan Jajaran Ikuti Upacara Harkitnas ke-117
-
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menghadiri Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 yang dilangsungkan di Lapangan Kementerian Hukum.
- Upacara ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama, Pejabat Manajerial dan Non Manjerial di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Dhahana Putra, yang dalam kesempatan tersebut membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid.
- Dalam sambutannya, Menteri Komdigi menyampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar memperingati tanggal bersejarah, tetapi merupakan momen penting untuk meneguhkan kembali semangat persatuan dan kebangkitan bangsa di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.
- Beliau juga menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran berkomitmen pada kebangkitan yang bersahaja, berpihak, dan berkelanjutan, dengan menghadirkan program-program nyata seperti makan bergizi gratis untuk jutaan anak, layanan kesehatan gratis berbasis digital, penguatan pusat vokasi, serta perlindungan anak di ruang digital melalui PP TUNAS.
- Kehadiran Pimti BPSDM Hukum dalam upacara ini mencerminkan komitmen BPSDM Hukum dalam mendukung semangat kebangkitan nasional melalui pengembangan kapasitas SDM hukum yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Momentum Harkitnas ini juga menjadi pengingat bagi seluruh aparatur negara untuk terus meningkatkan kompetensi dan pelayanan kepada masyarakat.
- Pada akhir upacara, semangat nasionalisme digaungkan secara bersama dalam lagu-lagu perjuangan serta meneguhkan tekad untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, adil, dan berdaulat.
Gusti Ayu Hadiri Sarasehan Kebangsaan: Perkuat Ideologi Pancasila Hadapi Tantangan Geopolitik Global
- Mewakili Menteri Hukum, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani mengikuti Sarasehan Kebangsaan bertema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya” pada Gedung Nusantara IV, MPR RI.
-
Sarasehan dihadiri langsung oleh 867 peserta yang terdiri dari pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Ketua Komisi I DPR, serta para gubernur dan kepala daerah seluruh Indonesia. Selain itu, 1.142 peserta lainnya mengikuti secara daring, termasuk kepala kejaksaan tinggi dan sekretaris daerah.
-
Acara diawali dengan laporan kegiatan oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Yudian Wahyudi. Beliau mengatakan tujuan acara ini yaitu memperkuat pemahaman ideologi Pancasila di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah. Sebagai lembaga negara yang bertugas memperkuat nilai-nilai Pancasila, BPIP memandang penting diselenggarakannya kegiatan ini karena dapat menjadi ruang dialog strategis lintas sektor dan daerah, yang mengumpulkan berbagai perspektif kebangsaan dari pusat hingga daerah. BPIP bersama mitra strategis, khususnya MPR RI dan Center Geopolitik dan Strategi Statis Indonesia, bergotong-royong memperkuat pemahaman para pemimpin nasional dan daerah terhadap perubahan geopolitik.
-
Dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya Pancasila sebagai fondasi bangsa di tengah pergeseran geopolitik global. Pancasila bukan hanya lima kalimat, melainkan simpul dari sejarah dan nilai luhur budaya Nusantara yang harus kita jaga bersama.
-
Selanjutnya, disampaikan pemaparan oleh Staff Ahli Menko Polkam, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Yoedhi Swastanto. Beliau memaparkan terkait dinamika strategis global, termasuk rivalitas AS dan Tiongkok, konflik regional, serta tantangan teknologi dan perubahan iklim. Pentingnya pembangunan sistem pertahanan nasional yang tangguh dan terintegrasi, serta sinergi antar lembaga demi menjaga ketahanan nasional. Ia menyebutkan berbagai kebijakan pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2025 tentang Dewan Pertahanan Nasional yang berperan mendukung kebijakan pertahanan secara berkelanjutan.
-
Selain itu pada kesempatan ini Dewan Pakar BPIP bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, menambahkan bahwa geopolitik merupakan studi memahami kebijakan luar negeri dengan mempertimbangkan faktor geografis dan budaya. Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif, dengan strategi hedging yang menjaga hubungan baik dengan dua kekuatan besar dunia.
-
Terakhir, dalam konteks kebangkitan nasional, Dewan Pakar BPIP bidang Strategi Hubungan Luar Negeri menegaskan bahwa diplomasi Indonesia merupakan diplomasi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila yang mengajarkan tentang kemanusiaan, musyawarah, dan gotong royong.