Menghadiri Pembukaan Kegiatan Bakti Sosial dalam rangka Kegiatan HUT Pengayoman ke-80 Tahun 2025
- Rabu, 20 Agustus 2025 bertempat di Graha Pengayoman. Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani menghadiri Pembukaan Kegiatan Bakti Sosial dalam rangka Kegiatan HUT Pengayoman ke-80 Tahun 2025. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Hiariej.
- Kegiatan diawali dengan laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Reynhard Silitonga dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo selaku mitra dalam kegiatan bakti sosial ini. Kegiatan Bakti Sosial terdiri dari kegiatan Donor Darah, Bazar, dan Donasi Kepada Keluarga Besar Kementerian Hukum.
- Wakil Menteri Hukum dalam sambutannya berharap kegiatan ini dapat memberikan sumbang asih kepada sesama manusia dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Bazar bukan sekedar tempat berbelanja melainkan ada interaksi, cerita, dan senyum yang dibagikan serta mengembangkan kreativitas, solidaritas, dan semangat kebersamaan yang membawa manfaat serta energi positif dalam menjalankan tugas-tugas di masa depan.
Memimpin Rapat terkait SKB, Izin Prinsip, dan Naskah Urgensi Jurusan Baru PoltekPIN
- Kamis, 20 Agustus 2025 bertempat di ruang Rapat Kepala BPSDM Hukum. Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani memimpin rapat internal bersama jajaran PoltekPIN terkait progres jurusan baru. Rapat ini turut dihadiri oleh Sekretaris BPSDM Hukum, Direktur Politeknik Pengayoman Indonesia, Wakil Direktur Politeknik Pengayoman Indonesia, Kepala Bagian SDM beserta jajaran.
- Rapat ini membahas draft Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah dibahas pada 19 Agustus 2025 diantara BPSDM Hukum dan BPSDM Imigrasi tentang Pengelolaan Politeknik di Lingkungan Kementerian Hukum. Dalam pembahasan SKB terdapat beberapa penyesuaian kata yang kurang efektif.
- Selanjutnya dalam kesempatan ini turut dibahas mengenai konsep surat pengajuan Izin Prinsip Status Sekolah Kedinasan Jurusan Hukum Terapan Politeknik Pengayoman Indonesia Kementerian Hukum kepada Kementerian PAN-RB yang didukung dengan lampiran urgensi jurusan baru. Pada urgensi jurusan dicermati penggunaan kata-kata yang tepat serta data-data angka terkait jumlah jabatan di bidang hukum yang terlampir sebelum selanjutnya mengirim konsep surat kepada tata usaha sekretariat jenderal.