Kegiatan Kepala BPSDM Hukum 16 April 2025

Kepala BPSDM Hukum Sidak Asrama Taruna Poltekpin, Tekankan Pentingnya Kebersihan dan Kedisiplinan

• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Asrama Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin). Inspeksi ini bertujuan untuk memastikan kondisi kebersihan dan kerapihan kamar serta lingkungan tempat tinggal para taruna. Dalam kesempatan tersebut, ditekankan bahwa menjaga kebersihan bukan hanya penting untuk mencegah penyakit seperti demam berdarah, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab atas kenyamanan bersama;

• Menegaskan bahwa disiplin dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari bermula dari hal sederhana seperti menjaga kerapihan kamar. Karakter taruna yang sukses dibentuk melalui kebiasaan positif yang konsisten, dimulai dari lingkungan terdekat. Selain itu, kebersihan dan kerapihan merupakan bagian dari Peraturan Kehidupan Taruna (Perduptar) yang wajib ditaati oleh seluruh taruna.

• Kepatuhan terhadap Perduptar bukan sekadar menjalankan aturan formal, tetapi mencerminkan internalisasi nilai-nilai kedisiplinan yang akan memudahkan taruna dalam menjalani tanggung jawab lebih besar di masa depan. Untuk memastikan nilai-nilai tersebut dijalankan secara konsisten, kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa inspeksi mendadak seperti ini akan terus dilakukan secara berkala.

• Langkah ini merupakan bagian dari upaya konkret BPSDM Hukum dalam membentuk taruna yang unggul, tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga dalam sikap, perilaku, dan etika kehidupan sehari-hari.

BPSDM Hukum Gelar Senam Pagi dan Penyuluhan Demam Berdarah untuk Tingkatkan Kesadaran Kesehatan

• Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum menggelar kegiatan senam pagi dan olahraga bersama yang dirangkaikan dengan penyuluhan mengenai penyakit demam berdarah dengue (DBD). Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Tenis BPSDM Hukum dan diikuti oleh seluruh pegawai.

• Kegiatan dimulai pada pukul 07.00 WIB dengan senam pagi bersama yang dipandu oleh instruktur profesional serta olahraga lainnya seperti jalan santai dan jogging. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong gaya hidup sehat di lingkungan kerja serta mempererat kebersamaan antar pegawai.

• Setelah olahraga, kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan mengenai bahaya demam berdarah yang disampaikan oleh narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan gejala DBD, cara penularannya, serta langkah-langkah pencegahan seperti menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, dan menaburkan larvasida.

• Kepala BPSDM Hukum, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BPSDM Hukum dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan sadar akan isu-isu kesehatan masyarakat. Kegiatan ini disambut antusias oleh para peserta. Selain menambah wawasan, kegiatan juga menjadi sarana untuk relaksasi dari rutinitas kerja sehari-hari.

Peta Jalan BPSDM HUKUM, Perkuat Arah Kebijakan Pengembangan SDM di Bidang Hukum

• Hukum mengenai Peta Jalan Pengembangan SDM Hukum Tahun 2025–2029 secara hybrid, dipimpin langsung oleh Kepala BPSDM Hukum. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan BPSDM, POLTEKPIN, serta perwakilan balai diklat Kepri, Jateng dan Sulut.

• Rapat ini bertujuan memperkuat arah kebijakan pengembangan SDM hukum secara nasional, dengan fokus meningkatkan kualitas ASN Kementerian Hukum. Kepala BPSDM Hukum menyampaikan arahan sekaligus pesan Menteri Hukum mengenai pentingnya percepatan usulan program studi Hukum Terapan di POLTEKPIN agar dapat segera dibuka dan menerima taruna baru.

• Pembahasan difokuskan pada penyusunan sistem penilaian kompetensi SDM hukum yang objektif, terukur, dan akuntabel. Hal ini mencakup aspek penilaian, kriteria peserta, teknik evaluasi, dan penyediaan sarana prasarana. Keempat, rencana pelatihan SDM diarahkan pada peningkatan profesionalisme ASN melalui penyusunan kurikulum, peningkatan kompetensi widyaiswara, dan sertifikasi pelatihan.

• Kepala BPSDM Hukum menekankan pentingnya penerapan sistem mutu berkelanjutan dalam pelatihan, termasuk akreditasi program dan kelembagaan, serta penerapan standar ISO sebagai bagian dari penjaminan mutu.

• Rapat ini juga menyoroti dua aspek strategis pengembangan SDM ke depan, yakni penguatan pendidikan di POLTEKPIN yang disesuaikan dengan kebutuhan Hukum Terapan, pemasyarakatan dan keimigrasian, serta internasionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan ASN.

• Melalui Rapat ini, Kepala BPSDM Hukum menunjukkan komitmennya untuk menyusun kebijakan pengembangan SDM yang responsif, berkelanjutan, dan berakar pada nilai-nilai kebangsaan, sesuai arah Rencana Strategis 2025–2045.

Gerak Cepat! BPSDM Hukum Persiapkan Penerimaan Taruna Poltekpin 2025

• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, bersama jajaran pejabat manajerial Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), membahas secara rinci tahapan pengajuan jurusan dan program studi baru di lingkungan Poltekpin dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala BPSDM;

• Pembahasan ini mencakup langkah-langkah strategis mulai dari migrasi data hingga persiapan rekrutmen calon taruna tahun anggaran 2025. Dalam pertemuan tersebut, dijabarkan sejumlah agenda penting yang telah dimulai sejak pertengahan April 2025, seperti proses migrasi data dari Poltekim dan Poltekip ke Poltekpin pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), pengajuan akun SIAGA, serta permohonan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

• Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan forum diskusi kelompok (FGD) bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, unggah dokumen persyaratan, serta evaluasi dan validasi dokumen oleh BAN-PT. Jika seluruh proses berjalan lancar, izin penyelenggaraan prodi baru diharapkan terbit pada Mei 2025.

• Selain itu, BPSDM Hukum akan segera berkoordinasi dengan Biro SDM terkait alokasi anggaran penerimaan taruna baru pada program studi yang diajukan. “Kita juga akan segera menghitung kebutuhan anggaran per taruna agar proses rekrutmen dapat dipersiapkan dengan matang,” tambahnya.

• Kepala BPSDM menegaskan pentingnya kekompakan dan kerja sama seluruh tim dalam menyukseskan tahapan ini. Adapun pengajuan rekrutmen taruna untuk tahun ajaran 2025 ditargetkan dilakukan pada minggu pertama Juni, dengan rencana penerimaan sebanyak 200 taruna. Proses seleksi akan berlangsung hingga November 2025.

• Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum dalam memperkuat kualitas pendidikan vokasi hukum serta menjawab kebutuhan sumber daya manusia di bidang hukum yang semakin dibutuhkan.