Menjadi Mentor dalam Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II Tahun 2025
-
- Senin, 11 Agustus 2025 bertempat di Ruang Rapat Kepala BPSDM Hukum. Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani menjadi mentor dalam Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II yang berlangsung secara virtual.
- Peserta PKN, Wiharyani, mengangkat proyek perubahan Reinforcement Tata Kelola Kemenkum Corporate University guna mewujudkan ekosistem pembelajaran ASN bidang hukum yang terpadu dan berkelanjutan.
- Dalam arahannya, Kepala BPSDM Hukum menyampaikan dukungan penuh atas inisiatif ini karena sejalan dengan perubahan nomenklatur dan kebijakan baru Kementerian Hukum sesuai Permenkum Nomor 1 Tahun 2024. Beliau menekankan perlunya model pengelolaan yang adaptif, terintegrasi, berbasis kebutuhan stakeholder, serta mendorong pengarusutamaan HAM dipadukan dengan pengarusutamaan Pancasila dalam strategi pembelajaran ASN.
- Penguji seminar, Tri Atmojo Sejati, menilai proyek ini berani karena mengangkat isu penguatan corporate university di Kementerian Hukum. Ia menyoroti pentingnya memanfaatkan survei maturitas corporate university yang belum terisi, melengkapi dasar hukum melalui SK manajemen tata kelola, dan memperkuat koordinasi dengan LAN untuk penyempurnaan struktur. Proyek ini juga diarahkan untuk mendorong peluncuran resmi Kemenkum Corporate University sebagai strategi penguatan brand.
- Kepala BPSDM Hukum menegaskan bahwa tujuan akhirnya adalah memastikan ASN bidang hukum adaptif terhadap transformasi digital dan menjadi motor penggerak layanan publik yang unggul.
Memimpin Rapat Pimpinan Bulanan BPSDM Hukum
-
- Senin, 11 Agustus 2025, bertempat di Ruang Rapat Kepala BPSDM Hukum. Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani memimpin Rapat Pimpinan Bulanan BPSDM Hukum yang dihadiri Sekretaris BPSDM, Kapusbanglat Tekpim, Kapusbanglat Fungsional, Kapus Penkom, Direktur PoltekPIN beserta wakil direktur.
- Rapat membahas evaluasi pelaksanaan kegiatan dan perencanaan program selanjutnya di lingkungan BPSDM Hukum. Pokok pembahasan mencakup perkembangan pengelolaan Poltekpin, perencanaan anggaran, kerja sama strategis, serta program prioritas BPSDM Hukum. Progres penerimaan mahasiswa baru Poltekpin telah dibenahi, termasuk revisi anggaran wisuda, penyusunan RAB, koordinasi dengan KemenPAN-RB, dan pemantauan SOTK untuk percepatan penetapan dosen tetap pada jurusan baru.
- Penerimaan mahasiswa direncanakan dalam dua gelombang pada akhir Agustus dan awal September dengan kualifikasi dan mekanisme seleksi yang telah disepakati. Alternatif pembelajaran Taruna Tingkat I mempertimbangkan opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau penempatan di Tangerang, disesuaikan dengan pelaksanaan rehabilitasi gedung.
- Dalam pembahasan anggaran, disampaikan bahwa Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar 32 miliar akan difokuskan untuk renovasi kelas dan asrama, baik di Poltekpin maupun BPSDM, dengan pelaksanaan awal Oktober 2025. Kegiatan klasikal dialihkan sementara ke Guest House atau ruang alternatif, sementara pelaksanaan TOF, PKN, pelatihan Kadiv P3H, webinar, dan SPPA diarahkan agar lebih efisien, tepat waktu, dan sesuai output yang diharapkan.
- Penguatan Corporate University Kementerian Hukum menjadi perhatian, termasuk pengisian survei maturitas, koordinasi dengan LAN, integrasi sistem LMS-KMS-SIMPEG, dan pemanfaatan COP, MOOC, serta metode pembelajaran digital sebagai dukungan capaian WBBM.
- Kepala BPSDM Hukum memberikan arahan agar seluruh unit segera melaksanakan kegiatan sesuai rencana dengan mempertimbangkan jadwal rehabilitasi, mengoptimalkan penyerapan anggaran, dan menyelesaikan administrasi kegiatan tepat waktu. Sosialisasi kepada orang tua Taruna terkait rencana pembelajaran di tengah proyek rehab diminta segera dilakukan, serta memastikan rekrutmen, pengangkatan dosen, dan kualifikasi pendidikan jurusan baru sesuai ketentuan. Langkah antisipasi untuk menjaga mutu pelatihan, termasuk pelaksanaan SPPA dan TOF, perlu dilakukan sesuai standar, sementara testimoni peserta pelatihan dimanfaatkan sebagai media promosi BPSDM Hukum.
- Rapat ditutup dengan penegasan agar seluruh pusat dan unit kerja menjalankan program sesuai target, dengan koordinasi intensif dan adaptasi terhadap kondisi rehabilitasi infrastruktur.