Berikan Pengarahan Strategis kepada Pimpinan Tinggi Pratama : Kepala BPSDM Hukum Fokuskan Peningkatan Kinerja
-
Bertempat di Gazebo Gedung Pendidikan, Kepala BPSDM Hukum beserta Pimpinan tinggi pratama BPSDM Hukum menggelar pengarahan strategis membahas pentingnya memperkuat kolaborasi, koordinasi dan komunikasi antara para pimpinan. Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat tercipta sinergi yang lebih baik dalam pencapaian tujuan organisasi.
-
Beberapa hal yang dibahas antara lain pembahasan terkait pelantikan pejabat manajerial dan non manajerial Poltekpin untuk segera dikoordinasikan ke Biro SDM, mengingat Poltekpin tidak dapat bekerja maksimal jika perangkat pelaksana tugas dan fungsi belum terpenuhi seluruhnya.
-
Selanjutnya Kepala BPSDM Hukum menyampaikan terkait dengan kebijakan WFA setiap hari Jumat, Pkl. 08.00 wib, akan dilaksanakan Evaluasi Kinerja para pegawai secara virtual guna memastikan tujuan organisasi tidak tertunda dikarenakan kegiatan perkantoran dilaksanakan di tempat masing2 oleh Ka. BPSDM Hukum yg kemudian dilanjutkan oleh Pimti Pratama BPSDM Hukum secara bergantian (setiap Jumat) dan hasilnya disampaikan kepada Ka.BPSDM Hukum.
-
Tak luput dari pandangan Ka. BPSDM Hukum Terkait dengan kinerja dari Pramubakti (Office Boy) di BPSDM Hukum. Ka. BPSDM Hukum meminta untuk dilakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh pramubakti tersebut mengingat anggaran cukup besar untuk para Pramubakti, krena itu perlu dilakukan penilaian dan survey kepuasan terhadap kinerja Pramubakti di BPSDM Hukum.
Membangun Jaringan Kerja Sama dengan Media : BPSDM Hukum Gelar Media Gathering "Kenal Dekat BPSDM Hukum"
-
BPSDM Hukum menggelar Media Gathering dengan tajuk "Kenal Dekat BPSDM Hukum" dalam rangka membangun jaringan kerja sama dengan media, bertempat di Guest House BPSDM Hukum. Hadir pada perhelatan ini yakni Kepala BPSDM Hukum didampingi seluruh Pimti Pratama BPSDM Hukum serta Kabag Umum, Kabag SDM, Kabag Program dan Pelaporan serta Kasubbag TU Pimpinan dan Protokol dan Kasubag Rumah Tangga.
-
Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan BPSDM Hukum kepada masyarakat luas, khususnya kepada kalangan media, serta untuk membangun jaringan kerja sama yang lebih erat dengan media. Melalui kegiatan ini, Kepala BPSDM Hukum, menyampaikan bahwa BPSDM Hukum berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum dan ingin bekerja sama dengan media untuk menyampaikan informasi yang akurat dan terkini tentang kegiatan dan program BPSDM Hukum.
-
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program strategis, seperti internalisasi nilai Pancasila, pelatihan kepemimpinan berbasis nilai kebangsaan uture Leadership Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) Tahun Anggaran 2025, Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta pembentukan Community of Practice (CoP).
-
Sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, BPSDM juga fokus pada pengembangan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) sebagai institusi pendidikan vokasi bidang hukum, serta tengah menyusun peta jalan penilaian kompetensi dan pelatihan SDM yang lebih terstruktur. Berbagai langkah ini diharapkan mampu menciptakan SDM hukum yang unggul, profesional, dan siap mendukung pelayanan publik yang lebih baik di masa depan.
-
Selain pengembangan Poltekpin, BPSDM Hukum juga tengah menyelesaikan pembangunan Gedung Rektorat Poltekpin. Per 14 Februari 2025, progres pembangunan telah mencapai 98% dengan realisasi anggaran 100%. Gedung ini diharapkan menjadi pusat layanan akademik yang lebih efektif dan modern. Tidak hanya itu, BPSDM Hukum juga tengah menyusun Rancangan Keputusan Menteri Hukum tentang Peta Jalan Penilaian Kompetensi dan Pelatihan. BPSDM Hukum berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan hukum, peningkatan kapasitas lembaga dan pelayanan publik yang lebih baik, demi terwujudnya visi Kementerian Hukum untuk membangun negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan sejahtera, serta misi-misi lainnya yang berorientasi pada pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan zaman.