Menghadiri Kegiatan Forum Nasional Penguatan Tata Kelola Kolaboratif
- Senin, 6 Oktober 2025 bertempat di Graha Pengayoman Kementerian Hukum. Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani menghadiri kegiatan Forum Nasional Penguatan Tata Kelola Kolaboratif yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Forum tersebut menandai dimulainya era baru transparansi korporasi dan pemberantasan kejahatan keuangan melalui sistem verifikasi kolaboratif antarlembaga.
- Dalam forum tersebut, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa transparansi merupakan fondasi utama dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkeadilan. Ia menyebut bahwa sistem lama berbasis self-declaration tidak lagi memadai.
- Forum ini juga menjadi momentum peluncuran tiga langkah besar reformasi tata kelola data korporasi nasional, yakni:
- 1. Peluncuran Aplikasi Layanan Verifikasi BO, untuk memastikan validasi data pemilik manfaat berjalan sistematis dan akurat.
- 2. Pengenalan Prototipe BO Gateway, sistem terintegrasi antar-K/L untuk pertukaran dan verifikasi data secara digital, menciptakan single source of truth bagi data korporasi.
- 3. Penandatanganan PKS dan Kick-Off Meeting BO Gateway, sebagai simbol dimulainya kolaborasi data lintas lembaga dalam mendukung akurasi dan transparansi.
- Berdasarkan laporan Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, dari total 3,55 juta korporasi yang wajib melapor, baru 51,7% atau 1,81 juta korporasi yang telah memenuhi kewajiban pelaporan pemilik manfaat.
- Forum Nasional yang turut dihadiri oleh Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Ketua KPK Setyo Budiyanto, serta perwakilan kementerian dan lembaga strategis seperti PPATK, Ditjen Pajak, ATR/BPN, dan Pertamina, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pemberantasan kejahatan keuangan.
Membuka dan Memberikan Overview Kampus Pengayoman Pancasila pada Pelatihan Training of Fasilitator (ToF) Implementasi KUHP Angkatan VIII Tahun 2025
- Senin, 6 Oktober 2025 bertempat di Guest House BPSDM Hukum. Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani secara resmi membuka Pelatihan Training Of Fasilitator (ToF) Implementasi KUHP Angkatan VIII Tahun Anggaran 2025. Pelatihan ToF Angkatan VIII dilaksanakan dengan metode blended yakni melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan e-Learning dan pembelajaran klasikal.
- Jumlah peserta Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP Angkatan VIII di lingkungan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025 berjumlah 32 orang yang terdiri dari Pejabat Fungsional rumpun Hukum, Aparat Penegak Hukum (APH), hingga pengajar/dosen bidang hukum.
- Dalam sambutannya Kepala BPSDM Hukum menyampaikan capaian output rencana aksi alumni ToF Implementasi KUHP melalui sosialisasi dan Focus Group Discussion dari Angkatan I sampai VII mencapai total 100.140 orang sampai saat ini dan masih terus bergerak dalam pengumpulan data implementasi rencana aksi para peserta.
- Kepala BPSDM Hukum berharap Kegiatan TOF ini menjadi awal dari rangkaian besar gerakan sosialisasi KUHP yang inklusif, edukatif, dan berkesinambungan. Kita tidak hanya ingin masyarakat tahu isi KUHP baru, tapi juga memahami tujuan, nilai, dan semangat keadilan yang terkandung di dalamnya serta memberikan dampak positif berupa hasil rencana aksi yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Setelah kegiatan resmi dibuka, dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait Overview Kampus Pengayoman Pancasila oleh Kepala BPSDM Hukum guna memeperkenalkan terkait kampus pengayoman serta pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada para paserta.
- Hadir dalam pembukaan ini Perwakilan Divisi Hukum POLRI, Perwakilan dari Kantor Staff Kepresidenan, Perwakilan Sekretaris Unit Utama Kemenkum, Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenkum, Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPSDM Hukum, Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Para Fungsional Ahli Utama di lingkungan BPSDM Hukum, serta Para Tenaga Pengajar.
Menyampaikan Materi Penguatan Nilai-Nilai Kementerian Hukum (Core Value ASN dan Nilai-Nilai Pancasila) pada Orientasi PPPK tahun 2025 di Lingkungan BPSDM Hukum
- Senin, 6 Oktober 2025 bertempat di Ruang Kelas 1.03. Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani menyampaikan materi Penguatan Nilai-Nilai Kementerian Hukum (Core Value ASN dan Nilai-Nilai Pancasila) pada Orientasi PPPK tahun 2025 di lingkungan BPSDM Hukum. Disampaikan bahwa orientasi merupakan tahapan penting dalam membangun jati diri ASN, menanamkan pondasi nilai, integritas, dan kompetensi, serta menjadi gerbang awal pengabdian bagi bangsa dan negara.
- Dalam paparan, ditegaskan regulasi yang menjadi dasar pengelolaan PPPK, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK, serta Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 mengenai PPPK paruh waktu. Tahun 2025, BPSDM Hukum memiliki 36 PPPK, terdiri dari 9 orang penuh waktu dan 27 orang paruh waktu, yang akan mendukung layanan operasional dengan masa kontrak kerja sesuai ketentuan.
- Kepala BPSDM Hukum menekankan pentingnya penguatan Core Value ASN yang mencakup Berorientasi Pelayanan, Loyal, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai tersebut harus diinternalisasi agar PPPK mampu melaksanakan tugas dengan profesionalisme, integritas, serta semangat pengabdian. Selain itu, ditegaskan pula TATA NILAI Kemenkumham yang terangkum dalam prinsip PASTI: Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.
- Sebagai penutup, Kepala BPSDM Hukum mengajak seluruh PPPK untuk menghayati nilai-nilai Pancasila yang terus dikampanyekan di lingkungan BPSDM Hukum melalui berbagai media strategis. Harapannya, seluruh pegawai dapat menjadi SDM unggul, berkarakter, dan religius, yang mampu menghadirkan pelayanan publik terbaik serta memperkuat pengabdian kepada masyarakat.